ALDABA, RILISA (2023) KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA DALAM PEMBEBANAN UANG PAKSA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
RILISA ALDABA_1111180291_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (SKRIPSI)
RILISA ALDABA_1111180291_01.pdf Restricted to Registered users only Download (990kB) |
|
Text (SKRIPSI)
RILISA ALDABA_1111180291_02.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB) |
|
Text (SKRIPSI)
RILISA ALDABA_1111180291_03.pdf Restricted to Registered users only Download (174kB) |
|
Text (SKRIPSI)
RILISA ALDABA_1111180291_04.pdf Restricted to Registered users only Download (131kB) |
|
Text (SKRIPSI)
RILISA ALDABA_1111180291_05.pdf Restricted to Registered users only Download (57kB) |
|
Text (SKRIPSI)
RILISA ALDABA_1111180291_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (159kB) |
|
Text (SKRIPSI)
RILISA ALDABA_1111180291_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (758kB) |
Abstract
THE AUTHORITY OF THE JAKARTA STATE ADMINISTRATIVE COURT TO IMPOSE MONEY ON COURT DECISIONS THAT HAVE BEEN ENABLED BASED ON ACT NUMBER 51 OF 2009 REGARDING THE SECOND AMENDMENT TO ACT NUMBER 5 OF 1986 REGARDING STATE ADMINISTRATIVE JURISDICTION RILISA ALDABA 1111180291 ABSTRACT Execution is described in Article 116 of Law Number 51 of 2009 concerning the State Administrative Court, the execution institution as a follow-up to a court decision. Aims to streamline the implementation of a decision whose contents impose obligations on the party who was defeated in court. Execution is the only legal remedy that can be taken if the defendant does not want to carry out the contents of the decision. As for the identification of the problem, what is the Authority of the Jakarta State Administrative Court in Imposing Forced Money Against Decisions of the State Administrative Court? The theory used is the Authority Theory and the TUN Dispute Resolution Theory. The research method is Juridical Empirical. The specification of the research is Descriptive Analytical. Primary and secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. The data collection technique was an interview with the Head of the State Administrative Court related to research. The data were obtained and analyzed descriptively using a qualitative approach. Based on the research results, the authority of the State Administrative Court in imposing forced money is based on Article 116 of Law Number 51 of 2009. However, until now the implementation of forced money does not yet have implementing regulations that clearly regulate forced money, so that in practice it is still a matter of debate. Can the application of forced money refer to Government Regulation Number 43 of 1991 concerning Compensation and Procedures for its Implementation in the State Administrative Court. Based on the data found the use of forced money at the Jakarta State Administrative Court, only one has applied forced money, namely decision number 048/G.TUN/2004/PTUN.JKT with forced money of Rp.1,000,000.-. The conclusion is that the implementation of forced money in the State Administrative Court cannot be carried out effectively because there is no government regulation that regulates it. The suggestion is that it is expected to immediately issue a Government Regulation that regulates forced money or revise the State Administrative Court Act so that there are rules regarding the mechanism for applying forced money. Keywords: Authority, Forced Money (Dwangsom), and State Administrative Court
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||||||||
| Additional Information: | KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA DALAM PEMBEBANAN UANG PAKSA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA RILISA ALDABA 1111180291 ABSTRAK Eksekusi dijelaskan dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, lembaga eksekusi sebagai tindak lanjut dari putusan pengadilan. Bertujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan suatu putusan yang isinya membebankan kewajiban bagi pihak yang dikalahkan di pengadilan. Eksekusi merupakan satu-satunya upaya hukum yang dapat ditempuh apabila tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan. Adapun identifikasi masalahnya, Bagaimana Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dalam Pembebanan Uang Paksa Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara?, kemudian Bagaimana Pelaksanaan Pembebanan Uang Paksa Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Jakarta Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009?. Teori yang digunakan yaitu Teori Kewenangan dan Teori Penyelesaian Sengketa TUN. Metode penelitian yaitu Yuridis Empiris. Spesifikasi penelitian yaitu Deskriptif Analitis. Sumber data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dengan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan penelitian. Data diperoleh dan dianalisis secara deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pembebanan uang paksa didasarkan pada Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Akan tetapi, sampai saat ini pelaksanaan uang paksa belum ada peraturan pelaksana yang mengatur dengan jelas mengenai uang paksa, sehingga dalam penerapannya masih menjadi perdebatan. Apakah penerapan uang paksa dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan data yang ditemukan penerapan uang paksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta baru satu yang menerapkan uang paksa yaitu putusan nomor 048/G.TUN/2004/PTUN.JKT dengan uang paksa sebesar Rp.1.000.000,-. Kesimpulannya adalah pelaksanaan uang paksa di Pengadilan Tata Usaha Negara belum dapat dilaksanakan secara efektif karena belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur. Sarannya adalah diharapkan segera membuat Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai uang paksa atau merevisi kembali Undang-Undang pengadilan Tata Usaha Negara agar terdapat aturan mengenai mekanisme penerapan uang paksa. Kata Kunci : Kewenangan, Uang Paksa (Dwangsom), dan Pengadilan Tata Usaha Negara | |||||||||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Keywords: Authority, Forced Money (Dwangsom), and State Administrative Court Kata Kunci : Kewenangan, Uang Paksa (Dwangsom), dan Pengadilan Tata Usaha Negara | |||||||||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||||||||
| Depositing User: | Mrs Rilisa Aldaba | |||||||||||||||
| Date Deposited: | 25 May 2023 11:53 | |||||||||||||||
| Last Modified: | 25 May 2023 11:53 | |||||||||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/24288 |
Actions (login required)
 |
View Item |