MUFIDAYANI, MUFIDAYANI (2023) KEDUDUKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text Mufidayani_1111180093_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Mufidayani_1111180093_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Mufidayani_1111180093_02.pdf Restricted to Registered users only Download (141kB)
	Text Mufidayani_1111180093_03.pdf Restricted to Registered users only Download (500kB)
	Text Mufidayani_1111180093_04.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB)
	Text Mufidayani_1111180093_05.pdf Restricted to Registered users only Download (10kB)
	Text Mufidayani_1111180093_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB)
	Text Mufidayani_1111180093_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB)

Abstract

The Marriage Law does not clearly regulate interfaith marriages. However, Article 35 letter (a) of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration provides a loophole for interfaith marriages to be registered through a District Court Decree. This creates legal uncertainty in society because in practice there are still many different interpretations of interfaith marriages in applying whether or not interfaith marriages are permissible. So the authors identify the problem, namely: What is the Position of Interfaith Marriage According to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia? And what are the implications of interfaith marriage according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia? The theory used in this research is the rule of law theory and human rights theory. This research is a descriptive analytical research using normative juridical and empirical juridical approaches. The data used are primary data and secondary data. Primary data was obtained from field research through interviews, while secondary data was obtained from literature research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data that has been obtained was analyzed by qualitative juridical methods. The results of the study show that interfaith marriages are invalid and cannot be justified based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The conclusion in this study is that religion which forms the basis of the validity of marriages in essence does not allow interfaith marriages, therefore interfaith marriages give rise to many negative implications both regarding the validity of marriage, as well as juridical, psychological and social implications in society. The advice given by the author is to include new regulations regarding the prohibition of interfaith marriages in Article 8 of the Marriage Law and to close the gap in the legalization of interfaith marriages by abolishing Article 35 letter (a) of the Population Administration Law because it is contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia. 1945.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor FIRDAUS, FIRDAUS 197508132005011002 Thesis advisor NIDA, QOTRUN 199010212020122005
Additional Information:	Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara jelas tentang perkawinan beda agama. Namun, dalam Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan celah bagi perkawinan beda agama dapat dicatatkan melalui Penetapan Pengadilan Negeri. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat karena dalam praktiknya permohonan perkawinan beda agama masih terdapat banyak perbedaan penafsiran dalam menerapkan boleh atau tidak perkawinan beda agama. Sehingga penulis mengidentifikasi masalah yaitu: Bagaimana Kedudukan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Dan Bagaimana Implikasi Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesa Tahun 1945? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Negara Hukum dan Teori Hak Asasi Manusia. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perkawinan beda agama tidak sah dan tidak dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah agama yang menjadi dasar keabsahan perkawinan pada hakikatnya tidak memperbolehkan perkawinan beda agama, oleh karenanya perkawinan beda agama menimbulkan banyak implikasi negatif baik soal keabsahan perkawinan, serta implikasi yuridis, psikologis, dan sosial di masyarakat. Saran yang diberikan penulis adalah memasukan aturan baru terkait larangan perkawinan beda agama dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan serta menutup celah legalisasi perkawinan beda agama dengan menghapuskan pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Mufidayani fida fida
Date Deposited:	16 May 2023 09:30
Last Modified:	16 May 2023 09:30
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/23999

Actions (login required)

View Item