Lestari, Endah (2017) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS ILEGAL DENGAN PENDEKATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Skripsi)
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS ILEGAL DENGAN PENDEKATAN UNDANG-UNDANG NO.PDF Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
ABSTRAK Endah Les tari . NIM : 1111131539. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS ILEGAL DENGAN PENDEKATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Serang : Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. 2017 Melimpahnya potensi sumber daya alam Indonesia di sektor pertambangan, mengakibatkan banyak masyarakat yang memenuhi kebutuhan ekonominya melalui sektor pertambangan. Hanya saja, aktivitas pertambangan banyak dilakukan masyarakat secara ilegal tanpa adanya izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, seperti salah satunya penambangan emas rakyat ilegal yang terjadi di Blok Cikidang. Penelitian ini mengidentifikasikan masalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan emas ilegal dengan pendekatan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penambangan emas ilegal di Blok Cikidang. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep, sumber data yang digunakan yaitu data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan emas ilegal terhambat adanya pembiaran yang dilakukan aparat kepolisian setempat dengan alasan kesejahteraan masyarakat, upaya penegakan hukum dengan memberikan himbauan serta surat edaran kepada pelaku penambangan emas ilegal, dan pertanggungjawaban pidana pelaku penambangan emas ilegal didasarkan pada pertimbangan bahwa penambangan emas ilegal merupakan tindak pidana yang diatur Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158, serta para pelaku penambangan emas ilegal dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya karena ia melakukan perbuatannya dengan sengaja dan tidak ada alasan pemaaf dalam diri pelaku penambangan emas ilegal. Atas dasar itu seharusnya dapat dilakukan penegakan hukum dan menuntut pelaku penambang emas ilegal bertanggungjawab atas perbuatannya. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pen amb a n g a n Ema s I l e g a l , Pertanggungjawaban Pidana.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | ABSTRAK Endah Les tari . NIM : 1111131539. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS ILEGAL DENGAN PENDEKATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Serang : Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. 2017 Melimpahnya potensi sumber daya alam Indonesia di sektor pertambangan, mengakibatkan banyak masyarakat yang memenuhi kebutuhan ekonominya melalui sektor pertambangan. Hanya saja, aktivitas pertambangan banyak dilakukan masyarakat secara ilegal tanpa adanya izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, seperti salah satunya penambangan emas rakyat ilegal yang terjadi di Blok Cikidang. Penelitian ini mengidentifikasikan masalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan emas ilegal dengan pendekatan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penambangan emas ilegal di Blok Cikidang. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep, sumber data yang digunakan yaitu data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan emas ilegal terhambat adanya pembiaran yang dilakukan aparat kepolisian setempat dengan alasan kesejahteraan masyarakat, upaya penegakan hukum dengan memberikan himbauan serta surat edaran kepada pelaku penambangan emas ilegal, dan pertanggungjawaban pidana pelaku penambangan emas ilegal didasarkan pada pertimbangan bahwa penambangan emas ilegal merupakan tindak pidana yang diatur Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158, serta para pelaku penambangan emas ilegal dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya karena ia melakukan perbuatannya dengan sengaja dan tidak ada alasan pemaaf dalam diri pelaku penambangan emas ilegal. Atas dasar itu seharusnya dapat dilakukan penegakan hukum dan menuntut pelaku penambang emas ilegal bertanggungjawab atas perbuatannya. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pen amb a n g a n Ema s I l e g a l , Pertanggungjawaban Pidana. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 08 Oct 2021 03:13 | |||||||||
| Last Modified: | 08 Oct 2021 03:13 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/2357 |
Actions (login required)
 |
View Item |