Restu Indah Fauziah, Ires (2017) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ATAU KOTA DALAM MENGATUR PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA ASING BERDASARKAN UNDANG– UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Skripsi)
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ATAU KOTA DALAM MENGATUR PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN TENAGA .PDF Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
ABSTRAK Ires Restu I.F. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Atau Kota Dalam Mengatur Penggunaan Dan Penempatan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tertulis dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak namun tergabungnya Indonesia ke dalam beberapa organisasi dan perjanjian internasional menghantarkan Indonesia pada liberalisasi pasar baik dari sisi produksi ataupun jasa. yang membuat tenaga kerja asing juga dapat leluasa masuk ke Indonesia. Sedangkan disaat bersamaan warga negara Indonesia bahkan masih banyak yang tidak memiliki pekerjaan. Keadaan juga diperburuk dengan kewenangan pemerintah daerah yang tidak berikan kebebasan untuk turut menyelesaikan urusan tenaga kerja asing yang berada di wilayah otonomnya. Padahal tenaga kerja merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang tertera dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dimana penelitian dilakukan dengan menelaah perundang-undangan, studi pustaka dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam bidangnya. Berdasarkan hasil penelitian telah terjadi diskredit kewenangan pemerintah daerah yang jelas tidak sesuai dengan konstitusi yang memberikan kewengan seluasluasnya kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah. Oleh karena itu penulis menyarankan untuk merubah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mengembalikan kewenangan seluas-luasnya untuk pemerintah daerah mengatur penggunaan dan penempatan tenaga kerja asing yang berada di wilayah otonomnya serta berhak memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi terkait perizinan penggunaan dan penempatan tenaga kerja asing skala nasional atau antar provinsi yang penempatannya berada dalam suatu wilayah kabupaten atau kota. Kata kunci : kewenangan, pemerintah daerah kabupaten/kota, tenaga kerja asing
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | ABSTRAK Ires Restu I.F. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Atau Kota Dalam Mengatur Penggunaan Dan Penempatan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tertulis dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak namun tergabungnya Indonesia ke dalam beberapa organisasi dan perjanjian internasional menghantarkan Indonesia pada liberalisasi pasar baik dari sisi produksi ataupun jasa. yang membuat tenaga kerja asing juga dapat leluasa masuk ke Indonesia. Sedangkan disaat bersamaan warga negara Indonesia bahkan masih banyak yang tidak memiliki pekerjaan. Keadaan juga diperburuk dengan kewenangan pemerintah daerah yang tidak berikan kebebasan untuk turut menyelesaikan urusan tenaga kerja asing yang berada di wilayah otonomnya. Padahal tenaga kerja merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang tertera dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dimana penelitian dilakukan dengan menelaah perundang-undangan, studi pustaka dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam bidangnya. Berdasarkan hasil penelitian telah terjadi diskredit kewenangan pemerintah daerah yang jelas tidak sesuai dengan konstitusi yang memberikan kewengan seluasluasnya kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah. Oleh karena itu penulis menyarankan untuk merubah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mengembalikan kewenangan seluas-luasnya untuk pemerintah daerah mengatur penggunaan dan penempatan tenaga kerja asing yang berada di wilayah otonomnya serta berhak memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi terkait perizinan penggunaan dan penempatan tenaga kerja asing skala nasional atau antar provinsi yang penempatannya berada dalam suatu wilayah kabupaten atau kota. Kata kunci : kewenangan, pemerintah daerah kabupaten/kota, tenaga kerja asing | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 08 Oct 2021 02:31 | |||||||||
| Last Modified: | 08 Oct 2021 02:31 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/2324 |
Actions (login required)
 |
View Item |