BAGASKARA, SEPTIAN (2023) KEWENANGAN KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR DALAM PROSES PERUBAHAN HAK ATAS TANAH GARAPAN MENJADI HAK MILIK DI WILAYAH KABUPATEN BOGOR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
Septian Bagaskara_1111180382_02.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Septian Bagaskara_1111180382_03.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Septian Bagaskara_1111180382_04.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Septian Bagaskara_1111180382_05.pdf Restricted to Registered users only Download (11kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Septian Bagaskara_1111180382_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Septian Bagaskara_1111180382_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (503kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Septian Bagaskara_1111180382_fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (SKRIPSI)
Septian Bagaskara_1111180382_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Government Regulation Number 24 of 1997 concerning land registration emphasizes that anyone who has physical possession of land for a continuous period of 20 years can register himself as the holder of rights over said land. Arable land that has not been attached with any rights on land that is directly controlled by the state, can be registered as property rights with conditions and procedures that have been determined. As for identifying the problem, what are the authorities of the Bogor Regency National Land Agency Office in the Process of Changing Claimed Land Rights to Property Rights in the Bogor Regency Area Based on Government Regulation Number 24 of 1997 Concerning Land Registration?, Then what are the factors that hinder the Authority of the National Land Agency Office? Bogor Regency is in the Process of Changing Claimed Land Rights to Property Rights in the Bogor Regency Area Based on Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration?. The theory used is the Authority Theory and Land Rights Theory. The research method is empirical juridical. The research specification is descriptive analysis, the data source is primary data supported by secondary data. Data collection techniques are interviews and documentation related to research. The data were obtained and analyzed descriptively using a qualitative approach. The results of research regarding the Authority of the Bogor Regency National Land Agency Office in the process of changing rights over arable land to property rights, that the Authority of the National Land Agency (BPN) in granting state land rights, namely BPN has the authority to determine the extent of land grants to cultivators in this case the Agency Bogor Regency National Land Agency has provided administrative services to applicants who will register their cultivated land as property in accordance with procedures. The conclusion is that based on the basic agrarian regulations and government regulations regarding land registration, the Bogor Regency National Land Agency has exercised its authority in land affairs, namely by providing proper and systematic land registration services. The suggestion is that the Bogor Regency National Land Agency must further improve performance in all service processes, so that in this case the BPN will no longer be detrimental to the community.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menegaskan sesorang yang menguasai fisik tanah secara kurun waktu 20 tahun secara terus menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Tanah garapan yang belum dilekati dengan sesuatu hak di atas tanah yang langsung dikuasai oleh negara, dapat didaftarkan menjadi hak milik dengan syarat dan prosedur yang telah ditentukan. Adapun identifikasi masalahnya, Bagaimana Kewenangan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor Dalam Proses Perubahan Hak Atas Tanah Garapan Menjadi Hak Milik Di Wilayah Kabupaten Bogor Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah?, Kemudian Apa faktor-faktor yang menghambat Kewenangan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor Dalam Proses Perubahan Hak Atas Tanah Garapan Menjadi Hak Milik Di Wilayah Kabupaten Bogor Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah?. Teori yang digunakan yaitu Teori Kewenangan dan Teori Hak Atas Tanah. Metodepenelitian yaitu yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yaitu dekskritif analisis, sumber data yaitu data primer yang ditunjang oleh data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi yang terkait dalam penelitian. Data diperoleh dan dianalisis secara deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengenai Kewenangan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor dalam proses perubahan hak atas tanah garapan menjadi hak milik, bahwa Kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pemberian hak atas tanah negara yaitu BPN mempunyai kewenangan untuk menentukan luasnya tanah pemberian kepada penggarap dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor telah menyediakan pelayanan administratif kepada pemohon yang akan mendaftarkan tanah garapannya menjadi hak milik sesuai dengan prosedur. Kesimpulannya adalah berdasarkan peraturan pokok agrarian dan peraturan pemerintah mengenai pendaftaran tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor telah melaksanakan kewenangannya dalam urusan pertanahan yaitu dengan penyediaan layanan pendaftaran tanah yang layak dan tersistematis. Sarannya adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor harus lebih meningkatkan kinerja dalam seluruh proses pelayanan, sehingga dalam hal ini BPN tidak lagi merugikan masyarakat. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Keywords: Authority, Used Ground, Right Alteration, Property Right. Kata Kunci : Kewenangan, Tanah Garapan, Perubahan Hak, Hak Milik. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
|||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mr Septian Bagaskara | |||||||||
| Date Deposited: | 11 Apr 2023 13:59 | |||||||||
| Last Modified: | 29 May 2023 15:09 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/23225 |
Actions (login required)
 |
View Item |