PARULIAN, PARULIAN (2015) TINJAUAN YURIDIS PROSES PENERIMAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI PADA SEKRETARIAT BADAN PERWAKILAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BANTEN. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text 2. TINJAUAN YURIDIS PROSES PENERIMAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI PADA SEKRETARIAT BADAN PERWAKILAN PEMERINTAHAN DAERAH PROV~1.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Parulian, 102210, Ilmu Hukum, TINJAUAN YURIDIS PROSES PENERIMAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI PADA SEKRETARIAT BADAN PERWAKILAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BANTEN. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil masih mengajukan formasi ke Badan Kepegawaian Negara Pusat selanjutnya daerah akan disesuaikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ada. Tujuan pengadaan pegawai negeri sipil adalah untuk mewujudkan sistem pengadaan pegawai yang mampu merekrut calon pegawai yang potensial dan berkualitas dari segi kemampuan intelektual, mental, fisik dan disiplin melalui seleksi yang ketat dan obyektif. Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara-lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan terdiri perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam ketentuan perundangan yang pernah berlaku, pengertian pegawai negeri tidak dibuat dalam suatu rumusan yang berlaku umum tetapi hanya merupakan suatu rumusan yang khusus berlaku dalam hubungan dengan peraturan yang bersangkutan. Mengenai kedudukan Pegawai Negeri Sipil diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 yang berbunyi “Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan abdi Masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan” Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengadaan Pegawai. Negeri Sipil sebelum diberlakukan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk lowongan formasi sampai Anggaran dalam Pengadaan dibebankan pada Pusat melalui daerah Provinsi untuk menyelenggarakan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya mengenai pengadaan pegawai negeri sipil perlu melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Actions (login required)

View Item