Imani, Sarah Haderizqi (2023) TINJAUAN PEMIDANAAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA DAN IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN PERKOSAAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 42/PID/2021/PT TJK). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Sarah Haderizqi Imani_1111180249_Fulltext.pdf - Updated Version Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
|
Text
Sarah Haderizqi Imani_1111180249_CP.pdf Restricted to Registered users only Download (587kB) | Request a copy |
|
Text
Sarah Haderizqi Imani_1111180249_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text
Sarah Haderizqi Imani_1111180249_02.pdf Restricted to Registered users only Download (620kB) | Request a copy |
|
Text
Sarah Haderizqi Imani_1111180249_03.pdf Restricted to Registered users only Download (619kB) | Request a copy |
|
Text
Sarah Haderizqi Imani_111118049_04.pdf Restricted to Registered users only Download (450kB) | Request a copy |
|
Text
Sarah Haderizqi Imani_1111180249_05.pdf Restricted to Registered users only Download (162kB) | Request a copy |
|
Text
Sarah Haderizqi Imani_111118049_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (458kB) | Request a copy |
Abstract
The rise of violence against children is illustrated by the number of child victims of violence which is far more than adult victims of violence, then the most common type of violence that occurs is sexual violence, including rape. One of the additional punishments for perpetrators of rape of children is chemical castration, but this action reaps pros and cons because child victims of rape also need protection so that the punishment imposed is not only focused on punishing the perpetrators, but also protecting the victims. This research focuses on examining how the review of the criminalization of chemical castration for perpetrators of rape of children in the Tanjung Karang High Court Decision Number 42/PID/2021/PT TJK and how the implementation of legal protection for child victims of rape in the Tanjung Karang High Court Decision Number 42/PID/ 2021/PT TJK. The theory of punishment and the theory of legal protection is used in this research to answer the problem identifications. This study also uses normative juridical research methods, is descriptive analysis, uses secondary data sources from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, and obtains library data through library research. A review of the punishment for chemical castration for perpetrators of rape of children in the decision found that the verdict was in accordance with existing laws and regulations, namely Government Regulation Number 70 of 2020, and the implementation of legal protection in the Tanjung Karang High Court Decision Number 42/PID/ 2021/PT TJK has been running in the form of a charge for restitution arrangements for child victims of rape, but has not implemented a form of legal protection in the form of identity protection. Therefore, the researcher suggests that the Indonesian Doctors' Association be willing to become the executor of the chemical castration act and the Sukadana District Court to ensure that child victims of rape actually get restitution.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Maraknya kekerasan terhadap anak digambarkan oleh jumlah anak korban kekerasan yang jauh lebih banyak daripada korban kekerasan berusia dewasa, kemudian jenis kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual, termasuk perkosaan. Salah satu pidana tambahan bagi pelaku perkosaan terhadap anak adalah tindakan kebiri kimia, namun tindakan ini menuai pro dan kontra karena anak korban perkosaan juga membutuhkan perlindungan sehingga pidana yang dikenakan tidak hanya fokus untuk menghukum pelaku, tetapi juga melindungi bagi korban. Penelitian ini fokus meneliti bagaimana tinjauan pemidanaan tindakan kebiri kimia bagi pelaku perkosaan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 42/PID/2021/PT TJK dan bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 42/PID/2021/PT TJK. Teori pemidanaan dan teori perlindungan hukum digunakan penelitian ini untuk menjawab identifikasi masalah tersebut. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analisis, menggunakan sumber data sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta memperoleh data kepustakaan melalui penelitian kepustakaan. Tinjauan pemidanaan tindakan kebiri kimia bagi pelaku perkosaan terhadap anak dalam putusan tersebut menemukan bahwa amar putusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, dan implementasi perlindungan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 42/PID/2021/PT TJK sudah berjalan dalam bentuk muatan pengaturan restitusi untuk anak korban perkosaan, namun tidak mengimplementasikan bentuk perlindungan hukum berupa perlindungan identitas. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar Ikatan Dokter Indonesia berkenan menjadi eksekutor tindakan kebiri kimia dan Pengadilan Negeri Sukadana memastikan agar anak korban perkosaan benar-benar mendapatkan restitusi. | |||||||||
| Subjects: | K Law > KD England and Wales | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Sarah Haderizqi Imani | |||||||||
| Date Deposited: | 27 Apr 2023 14:49 | |||||||||
| Last Modified: | 27 Apr 2023 14:49 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/23154 |
Actions (login required)
 |
View Item |