Tulus Jordi, Randy (2017) KEKUATAN AKTA JUAL BELI YANG DIDASARI OLEH ITIKAD BAIK TERHADAP SERTIFIKAT HAK PAKAI MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Tinggi No. 323/PDT/2015/PT.BDG. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Skripsi)
KEKUATAN AKTA JUAL BELI YANG DIDASARI OLEH ITIKAD BAIK TERHADAP SERTIFIKAT HAK PAKAI MENURUT UND.PDF Restricted to Registered users only Download (4MB) |
Abstract
KEKUATAN AKTA JUAL BELI YANG DIDASARI OLEH ITIKAD BAIK TERHADAP SERTIFIKAT HAK PAKAI MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Tinggi No. 323/PDT/2015/PT.BDG) Randy Tulus Jordi 1111120310 ABSTRAK Hukum Jual Beli Tanah berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengacu kepada hukum adat. Pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Sahnya jual beli terhadap tanah harus memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu Terang dan Tunai. Hal tersebut merupakan suatu perbuatan itikad baik yang jika nantinya terjadi sengketa terhadap kepemilikan tanah maka dapat menjadi dasar bagaimana pemilik hak tanah yang sebenarnya dapat mempertanggungjawabkan hak atas tanahnya. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum Sertifikat Hak Pakai dapat dibatalkan dengan Akta Jual beli dan apa saja akibat hukum yang diterima dan harus dilaksanakan oleh para pihak berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi No. 323/PDT/2015/PT.BDG. Penyusunan skripsi ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Adapun 2 (dua) sumber data yang digunakan yaitu Data Sekunder yang merupakan data yang sudah siap secara tidak langsung berupa putusan maupun undang-undang dan Data Primer sebagai data pelengkap berupa wawancara kepada pihak terkait. Data Sekunder dibagi dalam 3 (tiga) bahan hukum yaitu Primer berupa undang-undang, Sekunder berkaitan dengan karya ilmiah, dan Tersier yaitu penjelasan data melalui kamus hukum maupun kamus besar. Tehnik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan analisis yang digunakan menggunakan metode kualitatif. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Tinggi No. 323/PDT/2015/PT.BDG melihat terhadap putusan sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri bahwa Sertifikat Hak Pakai dibatalkan dengan adanya Akta Jual Beli yang menjelaskan kekuatan Sertifikat Hak Pakai sangat lemah dan belum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku Sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan juga diberlakukannya. Akibat Sertifikat Hak Pakai juga menimbulkan Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum perdata sehingga perlunya diberlakukan ganti rugi atas perbuatan hukum tersebut. Kata Kunci : Jual Beli Tanah, Perbuatan Melawan Hukum
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | KEKUATAN AKTA JUAL BELI YANG DIDASARI OLEH ITIKAD BAIK TERHADAP SERTIFIKAT HAK PAKAI MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Tinggi No. 323/PDT/2015/PT.BDG) Randy Tulus Jordi 1111120310 ABSTRAK Hukum Jual Beli Tanah berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengacu kepada hukum adat. Pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Sahnya jual beli terhadap tanah harus memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu Terang dan Tunai. Hal tersebut merupakan suatu perbuatan itikad baik yang jika nantinya terjadi sengketa terhadap kepemilikan tanah maka dapat menjadi dasar bagaimana pemilik hak tanah yang sebenarnya dapat mempertanggungjawabkan hak atas tanahnya. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum Sertifikat Hak Pakai dapat dibatalkan dengan Akta Jual beli dan apa saja akibat hukum yang diterima dan harus dilaksanakan oleh para pihak berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi No. 323/PDT/2015/PT.BDG. Penyusunan skripsi ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Adapun 2 (dua) sumber data yang digunakan yaitu Data Sekunder yang merupakan data yang sudah siap secara tidak langsung berupa putusan maupun undang-undang dan Data Primer sebagai data pelengkap berupa wawancara kepada pihak terkait. Data Sekunder dibagi dalam 3 (tiga) bahan hukum yaitu Primer berupa undang-undang, Sekunder berkaitan dengan karya ilmiah, dan Tersier yaitu penjelasan data melalui kamus hukum maupun kamus besar. Tehnik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan analisis yang digunakan menggunakan metode kualitatif. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Tinggi No. 323/PDT/2015/PT.BDG melihat terhadap putusan sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri bahwa Sertifikat Hak Pakai dibatalkan dengan adanya Akta Jual Beli yang menjelaskan kekuatan Sertifikat Hak Pakai sangat lemah dan belum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku Sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan juga diberlakukannya. Akibat Sertifikat Hak Pakai juga menimbulkan Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum perdata sehingga perlunya diberlakukan ganti rugi atas perbuatan hukum tersebut. Kata Kunci : Jual Beli Tanah, Perbuatan Melawan Hukum | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 08 Oct 2021 02:21 | |||||||||
| Last Modified: | 08 Oct 2021 02:21 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/2315 |
Actions (login required)
 |
View Item |