SETIAWAN, HERU (2023) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP MATCH FIXING DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA LIGA 2 INDONESIA (Studi Kasus Suap Pengaturan Skor Pemain Perserang). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
01. HERU SETIAWAN_1111180145_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (926kB) |
|
Text (SKRIPSI)
02. HERU SETIAWAN_1111180145_CP.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB) |
|
Text (SKRIPSI)
03. HERU SETIAWAN_1111180145_01.pdf Restricted to Registered users only Download (565kB) |
|
Text (SKRIPSI)
04. HERU SETIAWAN_1111180145_02.pdf Restricted to Registered users only Download (135kB) |
|
Text (SKRIPSI)
05. HERU SETIAWAN_1111180145_03.pdf Restricted to Registered users only Download (114kB) |
|
Text (SKRIPSI)
06. HERU SETIAWAN_1111180145_04.pdf Restricted to Registered users only Download (88kB) |
|
Text (SKRIPSI)
07. HERU SETIAWAN_1111180145_05.pdf Restricted to Registered users only Download (24kB) |
|
Text (SKRIPSI)
08. HERU SETIAWAN_1111180145_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (92kB) |
|
Text (SKRIPSI)
09. HERU SETIAWAN_1111180145_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (161kB) |
Abstract
In Indonesia, the most popular sport is football. In the world of football, the reality of football is there are still a lot of irregularities, nowadays fraudulent behaviour has developed such as selling matches, score fixing and bribery. Indonesian football has been hit several times by match-fixing scandals, most recently the match-fixing scandal in the 2021 Liga 2 group stage in Perserang Club. The criminalization of score fixing in Indonesian football is regulated in Law No. 11 of 1980 concerning the Crime of Bribery, threatened with criminal sanctions. But in practice, the perpetrator of the score fixing is only punished by the administration. Departing from the existence of these problems, the Researcher conduct thesis research by taking two problem identifications. First, what is the criminal liability for the perpetrators of bribery crimes in the bribery case of perserang player score fixing? Secondly, how should criminal law enforcement be against the criminal act of bribery in the bribery case of the Perserang player score fixing against the PSSI verdict which is Lex Sportiva? The theories used by the Researcher in this study are Criminal Liability Theory and Law Enforcement Theory. The method used by researchers in writing this thesis is a Normative Juridical legal research method, with research specifications that are Descriptive Analysis. From the results of research conducted by the Researcher with this method, the Researcher obtained the answer that, in the case of Perserang matches, players were involved in bribing score-setting with active and passive categories, so that they could be held or accountable for criminal acts committed. Law enforcement against score-setting bribes in football matches is necessary because the reality is that Indonesia has Law No. 11 of 1980 which still exists and applies as a positive law. In the case of the Perserang match, the perpetrators were proven to meet the elements of criminal offences in articles 2 and 3 of Law No. 11 of 1980. Law Enforcement Officials are expected to hold criminal accountability and conduct concrete criminal law enforcement against perpetrators of score-setting bribery crimes. Keywords: Law Enforcement, Criminal Liability, Bribery, Score Setting
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Di Indonesia, cabang olahraga yang sangat popular yaitu sepakbola. Dalam dunia persepakbolaan, kenyataannya masih banyak sekali penyimpangan yang terjadi, saat ini telah berkembang perilaku curang dengan menjual pertandingan, melakukan pengaturan skor (match fixing), atau suap-menyuap. Sepak bola Indonesia pernah beberapa kali diterjang skandal pengaturan skor, yang terbaru skandal match fixing di babak penyisihan grup Liga 2 2021 di Klub Perserang. Kriminalisasi pengaturan skor dalam persepakbolaan Indonesia diatur dalam UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, diancam dengan sanksi pidana. Namun dalam prakteknya, pelaku pengaturan skor hanya dihukum administrasi saja. Berangkat dari adanya permasalahan tersebut, Peneliti melakukan penelitian skripsi dengan mengambil dua identifikasi masalah. Pertama, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana suap dalam kasus suap pengaturan skor pemain Perserang? Kedua, bagaimana seharusnya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap dalam kasus suap pengaturan skor pemain Perserang terhadap putusan PSSI yang merupakan Lex Sportiva? Adapun teori yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah teori Pertanggungjawaban Pidana dan teori Penegakan Hukum. Metode yang digunakan Peneliti di dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum Yuridis Normatif, dengan spesifikasi penelitian yaitu Deskriptif Analisis. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dengan metode tersebut, Peneliti memperoleh jawaban bahwa, dalam kasus pertandingan Perserang, para pemain terlibat suap pengaturan skor dengan kategori aktif dan pasif, sehingga dapat dimintai atau dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Penegakan hukum terhadap suap pengaturan skor dalam pertandingan sepakbola, perlu dilakukan karena kenyataannya Indonesia memiliki UU No. 11 Tahun 1980 yang masih eksis dan berlaku sebagai hukum positif. Dalam kasus pertandingan Perserang, para pelaku terbukti memenuhi unsur delik pidana dalam pasal 2 dan 3 UU No. 11 tahun 1980. Para aparat penegak hukum diharapkan dapat meminta pertanggungjawaban pidana dan melakukan penegakan hukum pidana secara konkret, terhadap para pelaku tindak pidana suap pengaturan skor. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Suap, Pengaturan Skor. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mr Heru Setiawan | |||||||||
| Date Deposited: | 11 Apr 2023 10:26 | |||||||||
| Last Modified: | 11 Apr 2023 10:26 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/23106 |
Actions (login required)
 |
View Item |