Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HASIL LIMBAH B3 INDUSTRI DI KOTA CILEGON

Rusiyadi, Rusiyadi (2023) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HASIL LIMBAH B3 INDUSTRI DI KOTA CILEGON. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
01. RUSIYADI_7773180040_FULL TEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
02. RUSIYADI_7773180040_CP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (406kB)
[img] Text
04. RUSIYADI_7773180040_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (318kB)
[img] Text
05. RUSIYADI_7773180040_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (246kB)
[img] Text
06. RUSIYADI_7773180040_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (300kB)
[img] Text
07. RUSIYADI_7773180040_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (12kB)
[img] Text
08. RUSIYADI_7773180040_REFF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (154kB)
[img] Text
09. RUSIYADI_7773180040_LAMP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (467kB)
[img] Text
01. RUSIYADI_7773180040_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

ABSTRACT The Implementation of Criminal Law Policies in Tackling Criminal Acts of Pollution Resulting from Industry B3 Waste in Cilegon City. Environmental pollution resulting from industry B3 waste is included in the category of air and water pollution, because the hazardous and toxic materials produced by industry at Cilegon City through air and water have fulfilled the element of dumping (disposal) B3 waste into environmental media without processing, so it is sufficient legally reasoned that there has been a criminal act of environmental pollution, namely disposal B3 waste into environmental. Effects of air and water pollution, there is an influence in controlling pollution from industry B3 waste, namely the monitoring system and law enforcement are not maximized, causing environmental pollution. The purpose of this study is to identify and analyze the category of environmental pollution in tackling criminal acts of environmental pollution resulting from industry B3 waste as a crime at Cilegon City, as well as to identify and analyze the implementation of criminal law policies in tackling criminal acts of pollution resulting from industry B3 waste in Cilegon City. This research uses normative juridical and empirical juridical research, secondary data sources and primary data, and is analyzed qualitatively. The results showed that: (1) The category of Environmental Pollution in tackling criminal acts of environmental pollution resulting from industry B3 waste as a crime at Cilegon city can be measured through environmental quality standards, namely the existence of environmental damage due to industry B3 waste can be seen from changes in physical, chemical, and/or biological properties environment in areas polluted by industry B3 waste. As case at PT. SUJ which pollutes water in the sewers of residents' housing which has been contaminated with the results of its industry B3 waste. So it can be said that PT. SUJ has violated a material offense in Article 98 paragraph (1) and Article 99 paragraph (1) of the PPLH Law, as well as a formal offense in the case of acts prohibited in Articles 102, 103, 106, and 107 of the PPLH Law; (2) The implementation of criminal law policies in the PPLH Law in tackling criminal acts of pollution from industry B3 waste at Cilegon City has not yet been implemented, because law enforcement given to waste producers caught polluting the environment resulting from industry B3 waste will only be subject to administrative sanctions by Cilegon City government, in accordance with Article 243, 244, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, PP Number 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste. Keywords : Policy, Criminal Law, Pollution, Environment, B3 Waste, Industry.

Item Type: Thesis (Master)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorMOHAS, MUHYI196109212000121001
Thesis advisorFATUROKHMAN, FERRY198102152006041001
Additional Information: ABSTRAK Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hasil Limbah B3 Industri Di Kota Cilegon. Pencemaran lingkungan hasil limbah B3 industri termasuk ke dalam kategori pencemaran udara dan air, karena bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan oleh industri di kota Cilegon melalui udara dan air telah memenuhi unsur melakukan dumpling (pembuangan) limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa mengolahan, sehingga cukup beralasan secara hukum bahwa telah terjadi tindak pidana pencemaran lingkungan, yaitu melakukan pembuangan limbah B3 ke media lingkungan hidup. Adapun akibat pencemaran udara dan air tersebut, maka terdapat pengaruh dalam pengendalian pencemaran dari limbah B3 industri, yaitu tidak maksimalnya sistem pengawasan dan penegakan hukum yang belum maksimal, sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa kategori pencemaran lingkungan dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran lingkungan hasil limbah B3 industri sebagai tindak pidana di Kota Cilegon, serta untuk mengetahui dan menganalisa implementasi kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran hasil limbah B3 industri di Kota Cilegon. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, sumber data sekunder dan data primer, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Kategori Pencemaran Lingkungan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hasil Limbah B3 Industri sebagai Tindak Pidana di Kota Cilegon dapat diukur melalui baku mutu lingkungan hidup, yaitu dengan adanya kerusakan lingkungan akibat hasil limbah B3 industri dapat dilihat dari perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup pada wilayah yang tercemar hasil limbah B3 industri. Seperti yang terdapat pada kasus PT. SUJ yang mencemari air di selokan perumahan warga yang sudah terkontaminasi dengan hasil limbah B3 industrinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa PT. SUJ telah melanggar delik materiil pada Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang PPLH, serta delik formil dalam hal perbuatan yang dilarang pada Pasal 102, 103, 106, dan 107 Undang-Undang PPLH; (2) Implementasi kebijakan hukum pidana pada Undang-Undang PPLH dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran hasil Limbah B3 industri di Kota Cilegon masih belum diterapkan, karena penegakan hukum yang diberikan kepada penghasil limbah yang kedapatan melakukan pencemaran lingkungan hasil limbah B3 industri hanya dijatuhi sanksi administrasi oleh pemerintah kota Cilegon, sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 243, 244, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Kata Kunci: Kebijakan, Hukum Pidana, Pencemaran, Lingkungan, Limbah B3, Industri.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 08-Pascasarjana
08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Mr Rusiyadi Rusiyadi
Date Deposited: 11 Apr 2023 10:01
Last Modified: 11 Apr 2023 10:01
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/23105

Actions (login required)

View Item View Item