NUR FITRIANI, RAHMATIKA (2022) EKSISTENSI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERKAIT PENERAPAN PRINSIP KEMANUSIAAN DALAM PERANG MODERN: IMPLIKASINYA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text (SKRIPSI) Rahmatika Nur Fitriani_1111150312_Skripsi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Rahmatika Nur Fitriani_1111150312_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Rahmatika Nur Fitriani_1111150312_02.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB)
	Text Rahmatika Nur Fitriani_1111150312_03.pdf Restricted to Registered users only Download (225kB)
	Text Rahmatika Nur Fitriani_1111150312_04.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB)
	Text Rahmatika Nur Fitriani_1111150312_05.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB)
	Text Rahmatika Nur Fitriani_1111150312_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (182kB)

Abstract

The existence of a country cannot be separated from its relationship with other countries. Where every country expects peace from war. International Humanitarian Law regulates that a war can be carried out with more attention to humanitarian principles. Based on Law Number 3 of 2002 Article 1 that National Defense is all efforts to defend the sovereignty of the state, the territorial integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and the safety of the entire nation from threats and disturbances to the integrity of the nation and state. The identification of the problem in this research is, How is the existence of international humanitarian law in modern war? and what are the implications of the Humanitarian Principles on Law Number 3 of 2002 concerning National Defense?. This research uses The Concept of Opposability Theory. The method used in this research is normative law with a normative juridical approach. The source comes from secondary data. The data that has been processed is then analyzed qualitatively. The location of the research conducted by literature study. Based on the results of the analysis and discussion, it can be seen that there is a big challenge to create an alignment of defense strategies at the state level, and the TNI is a tool of the State in the field of Defense and must be far from being a political tool. With the enactment of Law Number 3 of 2002 concerning National Defense, it must be acknowledged that it has contributed a lot to transparency and ending military domination in Indonesia. These Security Sector Reforms are measures designed to effectively prevent the recurrence of Human Rights Violations, through this reform process the security sector is encouraged to have a responsibility to uphold human rights.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Amir, Danial 197709022008011012 Thesis advisor Tarnama Putra, Hilton 198107162005011001
Additional Information:	Keberadaan suatu negara tidak lepas dari hubungannya dengan negara lainnya. Dimana setiap negara mengharapkan perdamaian dari pada peperangan. Hukum Humaniter Internasional mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Berdasarkan dari Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 Pasal 1 bahwa Pertahanan Nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana eksistensi hukum humaniter internasional dalam perang modern? dan bagaimanakah Implikasi Prinsip Kemanusiaan terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Nasional?. Penelitian ini menggunakan Teori The Concept of Opposability. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber berasal dari data skunder. Data yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif. Lokasi penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terlihat tantangan besar untuk menciptakan keselarasan strategi pertahanan pada tingkat negara, dan TNI adalah alat Negara dibidang Pertahanan harus jauh dari alat politik. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional harus diakui telah berandil banyak dalam transparansi dan berakhirnya dominasi militer di Indonesia. Reformasi Sektor Keamanan tersebut merupakan Langkah-langkah yang dirancang untuk secara efektif mencegah terulangnya Pelanggaran HAM, melalui proses pembaruan ini sektor keamanan didorong untuk memiliki tanggung jawab untuk menjungjung tinggi HAM.
Uncontrolled Keywords:	Humanitarian Law, National Defense Hukum Humaniter, Pertahanan Nasional
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations U Military Science > U Military Science (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	mrs Rahmatika Nur Fitriani
Date Deposited:	23 Feb 2024 16:52
Last Modified:	23 Feb 2024 16:52
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/22991

Actions (login required)

View Item