Munggarah, Tb. Taufik (2023) PENERAPAN PEDOMAN JAKSA AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG TUNTUTAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA UMUM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM DI BAWAH BATAS ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA UNDANG-UNDANG NOMOR. 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TESIS. Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1.Tesis Tb.Taufik Munggaran-7773190073(Fulltext).pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
|
Text
2.Tesis Tb.Taufik Munggaran-7773190073 Plagiarisme.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB) |
|
Text
3.Tesis Tb.Taufik Munggaran-7773190073 Cover sd BAB I,Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
4.Tesis Tb.Taufik Munggaran-7773190073 BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (536kB) |
|
Text
5.Tesis Tb.Taufik Munggaran-7773190073 BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (471kB) |
|
Text
6.Tesis Tb.Taufik Munggaran-7773190073 BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (575kB) |
|
Text
7.Tesis Tb.Taufik Munggaran-7773190073 BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (225kB) |
|
Text
8.Tesis Tb. Taufik Munggara 7773190073 Full Text-Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (434kB) |
|
Text
9.Tesis Tb.Taufik Munggaran-7773190073 Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
ABSTRACT Application of the Attorney General's Guidelines Number 3 of 2019 concerning Criminal Prosecution of General Crime Cases Against Sentences by Judges Under the Special Minimum Criminal Threat Limit in Law Number 17 of 2016 Concerning Child Protection The type of research used in this thesis is normative juridical (legal research), using a case approach (case approach). The problems in this thesis are: Ratio Legal Guidelines for the Attorney General Number 3 of 2019 concerning Criminal Prosecution for General Crime Cases and the Attitude of the Public Prosecutor towards decisions of judges who decide under a special minimum threat based on the Attorney General's Guidelines No. 3 of 2019 concerning Criminal Charges for General Crime Cases. The results of the research in this thesis are that filing criminal charges is carried out by considering the level of disgrace, the inner attitude of the perpetrator, protected legal interests, losses or consequences incurred, and notice to the sense of justice in society including local wisdom. As an implementation of the Attorney's authority in the field of prosecution, a guideline for criminal prosecution of general criminal cases has been prepared which can also be used as a guide in submitting demands for imposition of action. The guideline for criminal prosecution of general criminal cases is expected to be able to accommodate legal objectives and considerations while still adapting to developments in law and society, therefore updating the substance of the law by replacing the existing guidelines for criminal charges for general criminal cases has become a necessity. Attorney General's Guidelines No. 3 of 2019 concerning Criminal Prosecution for General Crime Cases, it is also necessary to notice a more effective and efficient mechanism while still prioritizing the independence and responsible freedom of the public prosecutor without reducing the elements of control and supervision from the leadership. If refer to the rules contained in the Attorney General's Guidelines No. 3 of 2019, especially Point 7 paragraph (2) and paragraph (3) letter e, the Public Prosecutor is required to submit legal remedies. However, if the Public Prosecutor thinks logically by prioritizing justice, the Public Prosecutor will not take legal action because in that case, the sentence imposed by the Judge against the Defendants is enough to reflect justice and the rules in the Prosecutor General's Guidelines No. 3 of 2019. Keywords: Prosecution, Attorney General's Guidelines, Criminal Conviction Special Minimums.
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | ABSTRAK Penerapan Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum Terhadap Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Di Bawah Batas Ancaman Pidana Minimum Khusus Pada Undang-undang Nomor.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Permasalahan dalam tesis ini yaitu : Ratio legis Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum dan Sikap Penuntut Umum terhadap putusan Hakim yang memutus di bawah ancaman minimum khusus berdasar Pedoman Jaksa Agung Nomor. 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum. Adapun hasil penelitian dalam tesis ini adalah Pengajuan tuntutan pidana dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat ketercelaan, sikap batin pelaku, kepentingan hukum yang dilindungi, kerugian atau akibat yang ditimbulkan, serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat termasuk kearifan lokal. Sebagai implementasi dari pelaksanaan kewenangan Kejaksaan di bidang penuntutan maka disusun pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana umum yang dapat juga dipedomani dalam mengajukan tuntutan pengenaan tindakan. Pedoman, tuntutan pidana perkara tindak pidana umum tersebut diharapkan mampu mengakomodasi tujuan hukum dan pertimbangan dimaksud dengan tetap menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan masyarakat oleh karenanya pembaruan substansi hukum dengan mengganti pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana umum yang ada menjadi suatu kebutuhan. Pedoman Jaksa Agung Nomor. 3 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum dimaksud, juga perlu memperhatikan mekanisme yang lebih efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan kemandirian dan kebebasan yang bertanggung jawab dari penuntut umum tanpa mengurangi unsur pengendalian dan pengawasan dari pimpinan. Jika mengacu pada aturan yang tertuang dalam Pedoman Jaksa Agung No 3 Tahun 2019 khususnya Point 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e, maka Penuntut Umum wajib mengajukan upaya hukum. Tetapi, jika Penuntut Umum befikir logis dengan mengedepankan keadilan maka Penuntut Umum tidak akan melakukan upaya hukum karena dalam kasus tersebut, pidana yang dijatuhkan Hakim terhadap para Terdakwa sudah cukup mencerminkan keadilan. Kata Kunci : Penuntutan, Pedoman Jaksa Agung, Penjatuhan | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Keywords: Prosecution, Attorney General's Guidelines, Criminal Conviction Special Minimums. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mr Tb. Taufik Munggarah | |||||||||
| Date Deposited: | 28 Mar 2023 10:44 | |||||||||
| Last Modified: | 28 Mar 2023 12:05 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/22981 |
Actions (login required)
 |
View Item |