Farid, Yuni Kurniawan (2023) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KASUS KREDIT MACET BANK MILIK PEMERINTAH. Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Tesis Farid Yuni K-Cover,Bab I,Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
4. Tesis Farid Yuni K-Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (439kB) |
|
Text
5. Tesis Farid Yuni K- Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (143kB) |
|
Text
6.Tesis Farid Yuni K- Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (377kB) |
|
Text
7. Tesis Farid Yuni K- Baba V.pdf Restricted to Registered users only Download (46kB) |
|
Text
8. Tesis Farid Yuni K- Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (186kB) |
|
Text
Tesis Farid Yuni K-Lampiran New.pdf Restricted to Registered users only Download (406kB) |
|
Text
Tesis Farid Yuni K -Fulltext New.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
Juridical Analysis of the Application of Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption in Bad Credit Cases of Government-Owned Banks. The handling of cases of bad credit cases as a crime of corruption is still a procontra for some legal practitioners, namely the debate on determining the legal jurisdiction of bad loans is only limited to civil law actions or can also be considered as a criminal act, this is the basis for thinking. This research, which identifies the problem, will answer how the juridical analysis of legal facts can be used to determine the case of government-owned bank credit as a Corruption Crime, and how the juridical rationale for the application of the Law on the Eradication of Corruption Crimes in the case of bank bad loans owned by the government based on the principle of lex specialist, which in the end concluded that the case of bad credit at a state-owned bank could be withdrawn as a criminal act of corruption, if in the case of bad credit a quo legal facts were obtained; First, it was found that there was an unlawful act of a formal and material nature, in which the unlawful act had a causal relationship to the bad credit that occurred. Second, in the case of bad loans, it must also be found that there is evidence of state financial losses. The three cases of bad credit also fulfill all the elements of a criminal act of corruption as stipulated in article 2 and article 3 of the Corruption Eradication Law. The fourth case of the position of bad debts shows that the collectibility of the customer does not have the ability to pay and the collateral guaranteed does not have executive power, besides that the research also concludes that the application of the Law on the Eradication of Corruption Crimes (PTPK) in the case of bad loans of state-owned banks is not deviates from the lex Specialist principle, because the Corruption Law has specificities that other laws do not have. The material above is the basis for this research framework which was carried out using qualitative methods with normative juridical research types, namely the approach carried out based on the main legal material by examining theories, legal principles and related laws and regulations. Keywords: Corruption, Bad Credit, Banking Corruption
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Kasus Kredit Macet Bank Milik Pemerintah Penanganan perkara kasus kredit macet sebagai kejahatan korupsi hingga saat ini masih menjadi pro-kontra bagi beberapa praktisi hukum, yakni mengenai perdebatan penentuan yurisdiksi hukum kredit macet itu hanya sebatas perbuatan hukum perdata saja, atau juga bisa masuk sebagai perbuatan pidana, hal inilah yang menjadi dasar pemikiran penelitian ini yang pada identifikasi masalahnya akan menjawab bagaimana analisis yuridis terhadap fakta-fakta hukum yang dapat dipergunakan untuk menentukan kasus kredit bank milik pemerintah sebagai Tindak Pidana Korupsi, serta bagaimana dasar pemikiran yuridis terhadap penerapan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada kasus kredit macet bank milik pemerintah berdasarkan asas lex spesialis, yang pada akhirnya didapatkan hasil kesimpulan bahwa kasus kredit macet pada bank milik pemerintah dapat ditarik sebagai tindak pidana korupsi, apabila pada kasus kredit macet a quo didapatkan fakta hukum; Kesatu ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang bersifat formil dan materiil, yang mana perbuatan melawan hukum tersebut memiliki hubungan kausalitas terhadap kredit macet yang terjadi. Kedua Pada kasus kredit macet tersebut juga harus ditemukan terdapat adanya alat bukti adanya kerugian keuangan Negara. Ketiga Kasus kredit macet tersebut juga memenuhi seluruh unsur tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keempat Kasus posisi kredit macet menunjukkan pada kolektibilitas pihak nasabah tidak memiliki kemampuan membayar dan agunan yang dijaminkan tidak memiliki kekuatan eksekutorial, disamping itu pada penelitian juga didapatkan kesimpulan bahwa Penerapan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) pada kasus kredit macet bank milik pemerintah tidaklah menyimpangi asas lex Spesialis, karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh perundangan lainnya. Materi diatas merupakan dasar kerangka penelitian ini yang dilakukan dengan yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan berdasarkan metode case aproach (pendekatan kasus) yakni dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu juga dilakukan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Kredit Macet, Korupsi Perbankan | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mr Farid Yuni Kurniawan | |||||||||
| Date Deposited: | 06 Mar 2023 10:27 | |||||||||
| Last Modified: | 06 Mar 2023 10:27 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/22382 |
Actions (login required)
 |
View Item |