Mudaris, Mochammad Rizaldi (2023) KEWENANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DALAM MEWUJUDKAN PANGAN LOKAL SESUAI POTENSI DAN KEARIFAN LOKAL SEBAGAI PEMENUHAN KONSUMSI PANGAN DI PROVINSI BANTEN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PANGAN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text Mochammad Rizaldi Mudaris_11111180269_FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Mochammad Rizaldi Mudaris_11111180269_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Mochammad Rizaldi Mudaris_11111180269_02.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB)
	Text Mochammad Rizaldi Mudaris_11111180269_03.pdf Restricted to Registered users only Download (116kB)
	Text Mochammad Rizaldi Mudaris_11111180269_04.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB)
	Text Mochammad Rizaldi Mudaris_11111180269_05.pdf Restricted to Registered users only Download (62kB)
	Text Mochammad Rizaldi Mudaris_11111180269_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (182kB)
	Text Mochammad Rizaldi Mudaris_11111180269_PERNYATAAN_PERSETUJUAN_PENGESAHAN.pdf Restricted to Registered users only Download (888kB)

Abstract

AUTHORITY OF THE FOOD SECURITY DEPARTMENT IN REALIZING LOCAL FOOD ACCORDING TO LOCAL POTENTIAL AND WISDOM AS FULFILLMENT OF FOOD CONSUMPTION IN BANTEN PROVINCE BASED ON BANTEN PROVINCE REGIONAL REGULATION NUMBER 2 OF 2017 REGARDING FOOD MANAGEMENT MOCHAMMAD RIZALDI MUDARIS 1111180269 ABSTRACT Regional Regulation of Banten Province Number 2 of 2017 Concerning Food Management. Local governments must have a clear commitment to fighting for local food, especially through the food diversification program so that this program gets a positive response and can take root in society. The local government must find the right model or pattern in introducing this local food product. As for identifying the problem, what is the authority of the food security service in realizing local food according to local potential and wisdom as fulfilling food consumption in Banten province based on regional regulation Banten province number 2 of 2017 concerning food management? Then, what are the efforts of the Banten provincial government to increase local food production as a form of food fulfillment? The theory used is the Authority Theory and the Food Security Theory. This study uses an approach to the typology of empirical juridical legal research. This research serves to provide juridical arguments when there is emptiness, ambiguity and conflict of norms. The data source is primary data supported by secondary data. Data collection techniques are literature and fields related to research. The results of the study show that the Authority of the Banten Province Food Security Service in Realizing Local Food According to Local Potential and Wisdom refers to several articles in the ditranya article 3, article 4, article 5, and article 6. The provincial regional government has the authority to carry out policies on food security, as explained in article 2 letter a "availability of food." Food Availability as referred to in Article 2 paragraph (1) letter a includes optimizing staple food production; local food development; strengthening regional government food reserves; and community food reserves. The conclusion is based on the Authority of the Banten Province Food Security Service in Realizing Local Food According to Local Potential and Wisdom, it has carried out its authority within the Authority of the Banten Province Food Security Service in Realizing Local Food According to Local Potential and Wisdom. The suggestion is that the government of Banten Province needs to make a policy regarding the protection of local food in an effort to increase food disparity. Keywords: Authority of the Food Security Service, Local Wisdom

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Jazuli.S.H.,M.H, H. E. Rakhmat 196104262000121001 Thesis advisor S.H.,MH, Nurikah 197612112001122001
Additional Information:	KEWENANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DALAM MEWUJUDKAN PANGAN LOKAL SESUAI POTENSI DAN KEARIFAN LOKAL SEBAGAI PEMENUHAN KONSUMSI PANGAN DI PROVINSI BANTEN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PANGAN MOCHAMMAD RIZALDI MUDARIS 1111180269 ABSTRAK Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pangan. Pemerintah daerah harus mempunyai komitmen yang jelas dalam memperjuangkan pangan lokal khususnya melalui program penganekaragaman pangan sehingga program ini mendapat sambutan yang positif dan dapat mengakar di masyarakat. Pemerintah daerah harus mencari model atau pola yang tepat dalam memperkenalkan produk pangan lokal ini. Adapun identifikasi masalahnya, Bagaimana Kewenangan dinas ketahanan pangan dalam mewujudkan pangan lokal sesuai potensi dan kearifan lokal sebagai pemenuhan konsumsi pangan di provinsi banten berdasarkan peraturan daerah provinsi banten nomor 2 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pangan ? kemudian, Bagaimana upaya pemerintah provinsi banten dalam meningkatkan produksi pangan lokal sebagai bentuk upaya pemenuhan pangan ? Teori yang digunakan yaitu Teori Kewenangan dan Teori Ketahanan pangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan ke dalam tipologi penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Sumber data yaitu data primer yang ditunjang oleh data skunder. Teknik pengumpulan data adalah kepustakaan dan lapangan yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam Mewujudkan Pangan Lokal Sesuai Potensi Dan Kearifan Lokal maka mengacu kebeberapa pasal dintranya pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6. Pemerintah Daerah provinsi memiliki wewenang untuk melakukan kebijakan terhadap sebuah ketahanan pangan, seperti yang dijelaskan di dalam pasal 2 huruf a “ketersediaan pangan.” Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi, optimalisasi produksi pangan pokok; pengembangan pangan lokal; penguatan cadangan pangan pemerintah daerah;dan cadangan pangan masyarakat. Kesimpulannya adalah berdasarkan Kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam Mewujudkan Pangan Lokal Sesuai Potensi Dan Kearifan Lokal telah melaksankan kewenangannya dalam Kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam Mewujudkan Pangan Lokal Sesuai Potensi Dan Kearifan Lokal. Sarannya adalah agar pemerintah Provinsi Banten perlu membuat kebijakan tentang perlindungan terhada pangan lokal dalam upaya meningkatkan disfaritas pangan. Kata Kunci : Kewenangan Dinas Ketahanan Pangan, Keraifan Lokal
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci : Kewenangan Dinas Ketahanan Pangan, Keraifan Lokal Keywords: Authority of the Food Security Service, Local Wisdom
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr Mochammad Rizaldi Mudaris
Date Deposited:	16 Mar 2023 10:42
Last Modified:	16 Mar 2023 10:42
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/22371

Actions (login required)

View Item