Alvindy Valencia, A.V (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SEBAGAI KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DALAM HAL TERJADINYA PEMBATALAN PERJANJIAN KREDIT DAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN OLEH PENGADILAN. Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
Alvindy Valencia_7773200030_PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SEBAGAI KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DALAM HAL TERJADINYA PEMBATALAN PERJANJIAN KREDIT DAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
|
Text
Alvindy Valencia_7773200030_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text
Alvindy Valencia_7773200030_02.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB) | Request a copy |
|
Text
Alvindy Valencia_7773200030_03.pdf Restricted to Registered users only Download (167kB) | Request a copy |
|
Text
Alvindy Valencia_7773200030_04.pdf Restricted to Registered users only Download (194kB) | Request a copy |
|
Text
Alvindy Valencia_7773200030_05.pdf Restricted to Registered users only Download (95kB) | Request a copy |
|
Text
Alvindy Valencia_7773200030_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB) | Request a copy |
|
Text
Alvindy Valencia_7773200030_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Uang pinjaman yang digunakan dalam pemberian kredit sesungguhnya dilihat dari hakekatnya adalah uang yang dipercayakan masyarakat kepada bank tersebut. Mengingat kepentingan tersebut di atas dari segi kehati-hatiannya,maka bank dalam mengabulkan suatu permohonan kredit senantiasa selektif. Saat permohonan kredit ingin dikabulkan oleh bank, pihak bank harus meneliti hal-hal yang menyangkut internal bank dan eksternal nasabah khususnya kredibilitas calon nasabah yang akan mengajukan permohonan kredit. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga dan mencegah agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan atau risiko seperti keadaan bank yang tidak sehat dalam hal debitor menunjukkan wanprestasi. Adanya perlindungan kredit ini diakomodir dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Undang-Undang tersebut telah diatur mengenai kredit, termasuk dalam hal mengenai kredit yang merupakan salah satu fungsi bank. Perlu adanya perlindungan kepada Bank sebagai Kreditur karena bank dalam prosedur penerimaan objek hak tanggungan, pemeriksaan berkas untuk objek tersebut dilakukan secara materiil, tidak secara formil, sehingga bank tidak dapat menelusuri kebenaran terhadap berkas dari objek hak tanggungan yang debitur ajukan ke bank. Ketika suatu peristiwa pembatalan terjadi dalam peminjaman uang di bank maka menjadi sebuah konflik bagi bank sebagai kreditur. Perlu adanya perlindungan hukum terhadap bank sebagai kreditor pemegang Hak Tanggungan jika terjadi pembatalan Perjanjian kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pengadilan dan akibat hukum jika terjadi pembatalan Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan
Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Credit is the provision of money or bills that can be equated with it, based on a loan agreement or agreement between the bank and another party that requires the borrower to repay the debt after a certain period of time with interest. Loan money used in granting credit actually seen from its essence is the money entrusted by the public to the bank. Given the above-mentioned interests in terms of prudence, the bank in granting a credit application is always selective. When a credit application wants to be granted by a bank, the bank must examine matters relating to the bank's internal and external customers, especially the credibility of the prospective customer who will apply for credit. This is very necessary to maintain and prevent problems or risks from occurring, such as an unhealthy bank condition in the event that the debtor shows default. The existence of this credit protection is accommodated in the regulation of Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking, in this Law it has been regulated regarding credit, including in matters regarding credit which is one of the functions of a bank. There is a need for protection for the Bank as a Creditor because in the procedure for receiving an object of mortgage, the inspection of files for the object is carried out materially, not formally, so that the bank cannot trace the truth of the file from the object of mortgage that the debtor submits to the bank. When an event of cancellation occurs in borrowing money at a bank, it becomes a conflict for the bank as a creditor. There needs to be legal protection for the bank as a creditor holding the Mortgage in the event of cancellation of the Credit Agreement and Deed of Granting Mortgage by the Court and legal consequences if there is cancellation of the Credit Agreement and Deed of Granting Mortgage | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci : Kredit, Hak Tanggungan, Bank Keywords: Credit, Mortgage, Bank | |||||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
Divisions: | 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum | |||||||||
Depositing User: | Alvindy Valencia | |||||||||
Date Deposited: | 13 Mar 2023 14:25 | |||||||||
Last Modified: | 13 Mar 2023 14:25 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/22090 |
Actions (login required)
View Item |