Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEBTCOLLECTOR DALAM TINDAKAN PENGAMBILAN PAKSA HARTA BENDA DEBITUR MULTIFINANCE DI MASA PANDEMI COVID – 19

RIZKY, DIMAS ERLANDO (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEBTCOLLECTOR DALAM TINDAKAN PENGAMBILAN PAKSA HARTA BENDA DEBITUR MULTIFINANCE DI MASA PANDEMI COVID – 19. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text (SKRIPSI)
DIMAS ERLANDO RIZKY_1111180276_Fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (977kB)
[img] Text
DIMAS ERLANDO RIZKY_1111180276_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (716kB)
[img] Text
DIMAS ERLANDO RIZKY_1111180276_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (265kB)
[img] Text
DIMAS ERLANDO RIZKY_1111180276_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (226kB)
[img] Text
DIMAS ERLANDO RIZKY_1111180276_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (367kB)
[img] Text
DIMAS ERLANDO RIZKY_1111180276_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (65kB)
[img] Text
DIMAS ERLANDO RIZKY_1111180276_Ref.pdf
Restricted to Registered users only

Download (219kB)
[img] Text
DIMAS ERLANDO RIZKY_1111180276_Lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (57kB)

Abstract

The covid-19 pandemic has greatly affected the country in several ways, especially economic factors, which are the reason why Indonesians borrow money for their daily needs. Debt collectors who are tasked with collecting bills are often not in accordance with the SOP, which causes not a few debtors to have their property forcibly taken. Identification in this problem is how to enforce criminal law regarding the implementation process in handling the crime of forced taking carried out by debtcollectors during the Covid-19 pandemic and how the debt collector's criminal responsibility for forced taking was carried out during the Covid-19 pandemic. The theories used are law enforcement theory and criminal responsibility theory. The presentation of this research uses a normative-juridical method. The specifications of the research carried out in this study used statutory regulations. The data sources used are secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection technique used is library research. Data analysis used qualitative methods. The results of the research obtained by the researcher indicate that the victim's report was not processed, and the police did not carry out their duties and powers as stated in Article 7 of the Criminal Procedure Code and Article 13 of Law Number 2 of 2002. The debt collector carried out bills that were not in accordance with the SOP issued by the OJK and Law Number 49 of 1999. The debt collector is responsible for his actions in accordance with Article 368 of the Criminal Code for collecting by not heeding the applicable SOP and knowing that what he is doing is against the law. The researcher's suggestion is that the National Police Chief instructs his members to carry out their duties and authorities properly based on Article 13 of Law Number 2 of 2002 and Article 7 of the Criminal Procedure Code as a guide in carrying out their duties and authorities and police law enforcement officers following up on reports from victims so that debtcollectors can be held accountable for their actions as Article 368 of the Criminal Code.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorMOHAS, MUHYI196109212000121001
Thesis advisorFAJAR, MOHAMMAD NOOR1982731200604003
Additional Information: Pandemi covid-19 sangat mempengaruhi negara dalam beberapa faktor terutama faktor ekonomi yang menjadi penyebab masyarakat Indonesia meminjam uang untuk kebutuhan sehari-hari. Debtcollector yang bertugas melakukan penagihan seringkali tidak sesuai dengan SOP yang menyebabkan tidak sedikit debitur diambil harta bendanya secara paksa. Identifikasi dalam masalah ini adalah bagaimana penegakan hukum pidana terhadap proses pelaksanaan pada penanganan tindak pidana pengambilan paksa yang dilakukan oleh debtcollector di masa pandemi covid-19 dan bagaimana pertanggungjawaban pidana debtcollector terhadap pengambilan paksa yang dilakukan di masa pandemi covid-19. Teori yang digunakan ialah teori penegakan hukum dan teori pertanggungjawaban pidana. Penyajian penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang didapat peneliti, bahwa laporan korban tidak diproses sehingga polisi tidak melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 KUHAP dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Debtcollector tersebut melakukan penagihan tidak sesuai dengan SOP yang telah dikeluarkan oleh OJK dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. debtcollector mempertanggungajawabkan perbuatannya sesuai Pasal 368 KUHP karena menagih dengan tidak mengindahkan SOP yang berlaku serta mengetahui apa yang ia perbuat bertentangan dengan hukum. Saran peneliti seharusnya Kapolri menginstruksikan anggotanya agar menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik yang didasari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Pasal 7 KUHAP sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta aparat penegak hukum polisi menindaklanjuti laporan dari korban agar pelaku debtcollector dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana Pasal 368 KUHP.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Mr Dimas Erlando Rizky
Date Deposited: 28 Feb 2023 15:52
Last Modified: 28 Feb 2023 15:52
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/22074

Actions (login required)

View Item View Item