Karimah, Salafa (2023) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGIRINGAN OPINI PUBLIK DALAM KEBEBASAN BERPOLIGAMI BERDASARKAN UNDANG–UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG –UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DANKOMPILASI HUKUM ISLAM(Studi Kasus di Waringinkurung). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
Salafa Husna Karimah_1111180107_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (SKRIPSI)
Salafa Husna Karimah_1111180107_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text (SKRIPSI)
Salafa Husna Karimah_1111180107_02.pdf Restricted to Registered users only Download (461kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Salafa Husna Karimah_1111180107_03.pdf Restricted to Registered users only Download (469kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Salafa Husna Karimah_1111180107_04.pdf Restricted to Registered users only Download (421kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Salafa Husna Karimah_1111180107_05.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Salafa Husna Karimah_1111180107_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (424kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Salafa Husna Karimah_1111180107_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (21kB) |
Abstract
Polygamy is a marriage of a husband who has more than one wife. In recent years polygamy is rising in this society. Several parties involved openly voiced their opinions on the understanding of polygamy which actually gave a bad impact because it was not in accordance with existing regulations and led to the swaying of public opinion. So that the authors identify the problems, namely: First, Is the swaying of opinion in the freedom of polygamy regulated in Law no. 16 of 2019 on the Amendment to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law? Second, what are the legal consequences of polygamous marriages which are carried out by way of leading opinions according to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law?. This research uses legal certainty method and receptio in complexu. The research method used is juridical empirical and juridical normative, with the specifications of writing field research with interviews and in the form of descriptive analysis sourced from primary data and secondary data, located in Waringinkurung and the Library of the Faculty of Law Sultan Ageng Tirtayasa. The results of this study lead to the conclusion that the opinion movement on the freedom of polygamy that is carried out is not specifically regulated in Law no. 16 of 1974 concerning Marriage as well as in the Compilation of Islamic Law. So then the result of the freedom of polygamy that is carried out only provides a bad example of people's compliance with existing state laws. As for suggestions that can be given, for the government and related religious groups to pay more attention to the spread of polygamy teachings that are not in accordance with the rules, as well as those who express their opinions to be careful about what is conveyed because it involves many parties.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Poligami adalah perkawinan seorang suami yang beristri lebih dari seorang. Beberapa tahun belakangan ini poligami tengah marak-maraknya terjadi. Beberapa pihak terlihat secara terang-terangan menyuarakan opini nya terhadap pemahaman poligami yang justru memberikan akibat yang kurang baik karena tidak sesuai dengan pengaturan yang ada dan berujung pada penggiringan opini publik. Sehingga penulis mengidentifikasi masalah yaitu: Pertama, Apakah penggiringan opini dalam kebebasan berpoligami diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam? Kedua, Apa akibat hukum perkawinan poligami yang dilakukan dengan cara penggiringan opini tersebut ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori receptio in complexu. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris dan yuridis normatif, dengan spesifikasi penulisan penelitian lapangan dengan wawancara dan berupa pendeskripsian analisis yang bersumber dari data primer dan data sekunder, berlokasi di Waringinkurung dan Perpustakaan Fakultas Hukum Sultan Ageng Tirtayasa. Hasil dari penelitian ini membawa pada kesimpulan bahwa penggiringan opini terhadap kebebasan berpoligami yang dilakukan, secara khusus tidak diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga kemudian akibat dari kebebasan berpoligami yang dilakukan hanya memberikan contoh yang tidak baik terhadap kepatuhan masyarakat dengan hukum negara yang ada. Adapun saran yang dapat diberikan, bagi pemerintah maupun kelompok agama yang berhubungan untuk memberikan perhatian lebih terhadap penyebaran ajaran poligami yang tidak sesuai aturan, serta kepada pihak yang menyampaikan pendapatnya untuk berhati-hati terhadap apa yang disampaikan karena menyangkut banyak pihak. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Perkawinan, Poligami, Penggiringan Opini Keywords: Marriage, Polygamy, Leading Opinion | |||||||||
| Subjects: | K Law > KZ Law of Nations | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mrs Salafa Karimah | |||||||||
| Date Deposited: | 16 Mar 2023 09:35 | |||||||||
| Last Modified: | 16 Mar 2023 09:35 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/22046 |
Actions (login required)
 |
View Item |