Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

KEWENANGAN JAKSA DALAM MENGOPTIMALKAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERSINGGUNGAN DENGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

Hasbullah, Hasbullah (2023) KEWENANGAN JAKSA DALAM MENGOPTIMALKAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERSINGGUNGAN DENGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
Tesis Hasbullah Fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[img] Text
Tesis Hasbullah Cek Plagiarisme.pdf
Restricted to Registered users only

Download (227kB)
[img] Text
Hasbullah bab I dan daftar pustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text
Tesis Hasbullah Bab II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (400kB)
[img] Text
Tesis Hasbullah Bab III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (333kB)
[img] Text
Tesis Hasbullah Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (279kB)
[img] Text
Tesis Hasbullah Bab V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (143kB)
[img] Text
Tesis Hasbullah Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (147kB)
[img] Text
Tesis Hasbullah Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

THE AUTHORITY OF THE PROSECUTORS IN OPTIMIZING RETURN OF STATE FINANCIAL DAMAGES DUE TO CRIMINAL ACTS OF ATTRACTIVE CORRUPTION WITH TAX CRIME In the development of criminal procedural law, the existence of regulations and procedures that must be adhered to actually creates its own problems. This is because rigidly enforced procedural or procedural laws actually cause law enforcement to be ineffective, especially with regard to law enforcement in an effort to recover state financial losses, which has implications for the delay in implementing law enforcement due to rigid procedures. For example, when the Prosecutor handles corruption crimes that intersect with tax crimes. When the Prosecutor's Office investigated and investigated corruption, it turned out that state financial losses were also found due to tax crimes. According to the applicable procedural law, the findings of state financial losses due to tax crimes must be transferred to the PPNS of the Directorate General of Taxes as the institution authorized to investigate and investigate tax crimes. If the handling of state financial losses due to the two crimes must be separated, by delegating the handling of tax crimes to the Directorate General of Taxes first, this will actually cause problems and the return of state financial losses will not be optimal.To analyze these problems, this research uses progressive legal theory as a grand theory and responsive legal theory as a middle theory. The type of research used is normative legal research or doctrinal research, namely legal research conducted by examining legal materials in the form of doctrines or legal principles in legal science. Meanwhile, the approaches used in this research are the statutory approach, the case approach, and the conceptual approach. The types and sources of legal materials used in this normative legal research consist of Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials, and Tertiary Legal Materials. The technique of analyzing legal materials is done by interpreting, evaluating, and assessing the entire legal material, which is then identified to determine the patterns or themes that exist in the legal materials in accordance with the focus of the problems determined in this research.The results obtained from the study, that in carrying out their authority as investigators and as Public Prosecutors, the Prosecutor must be able to reflect the rules he is facing, so that he does not carry out the law statically but can be dynamic, because not always procedural law/procedure can regulate completely, Therefore, the presence of prosecutors who dare to make breakthroughs is the key to success in optimizing the return of state financial losses due to corruption crimes that intersect with tax crimes. Such a breakthrough is a means of responding to the provisions of the existing criminal procedural law by prioritizing accommodation to accept changes to the problems that arise, in order to achieve justice and benefit. Keywords: State Financial Losses; Corruption Crimes; Tax Crime

Item Type: Thesis (Master)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorAsphianto, Aan196301052002121002
UNSPECIFIEDMohas, Muhyi196109212000121001
Additional Information: KEWENANGAN JAKSA DALAM MENGOPTIMALKAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERSINGGUNGAN DENGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN Dalam perkembangan hukum acara pidana, adanya peraturan dan prosedur-prosedur yang harus ditaati justru menimbulkan permasalahan tersendiri. Sebab, prosedur atau hukum acara yang diberlakukan secara kaku, menyebabkan penegakan hukum itu menjadi tidak efektif, khususnya berkenaan dengan penegakan hukum dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara menjadi tidak optimal, sehingga berimplikasi pada terhambatnya penyelenggaraan penegakan hukum karena prosedur yang kaku. Seperti halnya ketika Jaksa menangani perkara tindak pidana korupsi yang bersinggungan dengan tindak pidana perpajakan. Pada saat Kejaksaan menyelidiki dan menyidik tindak pidana korupsi, ternyata ditemukan pula kerugian keuangan negara akibat tindak pidana perpajakan. Menurut hukum acara yang berlaku, temuan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana perpajakan itu harus dilimpahkan kepada PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) pada Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang berwenang menyelidiki dan menyidik tindak pidana perpajakan. Apabila penanganan kerugian keuangan negara akibat kedua tindak pidana tersebut harus dipisahkan, dengan melimpahkan penanganan tindak pidana perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak terlebih dahulu, maka hal ini justru menimbulkan permasalahan dan pengembalian kerugian keuangan negara menjadi tidak optimal. Untuk mengalisis permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini digunakan teori hukum progresif sebagai grand theory dan teori hukum responsif sebagai midle theory. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum baik yang berupa doktrin-doktrin atau asas-asas hukum dalam ilmu hukum. Sementara itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang�undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tertier. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mengevaluasi, dan menilai keseluruhan bahan hukum, yang kemudian dilakukan identifikasi untuk menentukan pola atau tema yang ada dalam bahan-bahan hukum tersebut sesuai dengan fokus permasalahan yang ditentukan dalam peneleitian ini. Hasil yang diperoleh dari penelitian, bahwa dalam menjalankan kewenangannya selaku penyidik dan selaku Penuntut Umum, Jaksa harus mampu merefleksikan aturan yang sedang dihadapinya, sehingga tidak menjalankan hukum itu secara statis namun dapat dinamis, sebab tidak selamanya hukum acara/prosedur dapat mengatur secara lengkap, karena itu kehadiran jaksa yang berani membuat terobosan menjadi kunci keberhasilan dalam mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang bersinggungan dengan tindak pidana perpajakan. Terobosan yang demikian sebagai sarana respons terhadap ketentuan�ketentuan hukum acara pidana yang telah ada dengan mengedapankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan atas permasalahan-permasalahan yang muncul, demi mencapai keadilan dan kemanfaatan. Kata Kunci : Kerugian Keuangan Negara; Tindak Pidana Korupsi; Tindak Pidana Perpajakan
Subjects: K Law > KF United States Federal Law
Divisions: 08-Pascasarjana
08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Ms Hasbullah Hasbullah
Date Deposited: 27 Feb 2023 16:16
Last Modified: 27 Feb 2023 16:16
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/21999

Actions (login required)

View Item View Item