PERDANA, MUTAGALAN (2023) KEABSAHAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH MENURUT HUKUM TANAH DI INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 39/Pdt.G/2019/Pn Srg). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text Perdana Mutagalan_1111170282_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text Perdana Mutagalan_1111170282_01.pdf Restricted to Registered users only Download (304kB) | Request a copy
	Text Perdana Mutagalan_1111170282_02.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB) | Request a copy
	Text Perdana Mutagalan_1111170282_03.pdf Restricted to Registered users only Download (155kB) | Request a copy
	Text Perdana Mutagalan_1111170282_04.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB) | Request a copy
	Text Perdana Mutagalan_1111170282_05.pdf Restricted to Registered users only Download (70kB) | Request a copy
	Text Perdana Mutagalan_1111170282_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (91kB) | Request a copy
	Text Perdana Mutagalan_1111170282_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (150kB) | Request a copy

Abstract

Dalam usaha menguasai hak atas tanah di buatlah perjanjian dalam jual beli, perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Dalam praktiknya ada perjanjian jual beli, dimana objek yang belum dapat dialihkan kepada pembeli, dikarenakan belum dilengkapi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek tersebut atau harga barang belum dapat dilunasi secara penuh oleh calon pembeli. Para pihak menginginkan bahwa objek dan harga tetap akan dijual dan dibeli oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), untuk melindungi hak dan kewajiban mereka. Akan tetapi Perjanjian Tersebut Tidak serta terta langsung dapat memindahkan hak atas tanah kepada penjual, dan hal tersebut mendorong terjadinya pelanggaran dalam perjanjian. Penulis tertaris pada kasus No.39/PDT.G/2019/PN.SRG, yang dalam perjalanan pemenuhan hak dan kewajiban pembeli dan penjual terdapat banyak hambatan yang terjadi, dan menimbulkan pertanyaan bagi penulis : Bagaimana pengaturan terkait Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di Indonesia?, dan Bagaimana Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam Putusan No. 30/PDT.G/2019/PN.SRG menurut ketentuan yang berlaku?. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dan Teori kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan penelitian data sekunder menggunakan pendeketan deksriptif analisis, sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan ditambah dengan wawancara langsung dengan responden. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama, fungsi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam kasus antara Johnny sebagai pembeli dengan Anah sebagai penjual yang memiliki banyak hambatan dalam proses pelunasan dan pembuatan Akta Jual Beli, karena Anah selalu menjanjikan akan dibuatnya sertifikat asli yang sebelumnya berupa girik, dan kurangnya pemahaman terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang masih dianggap tidak mengikat, yang mengakibatkan anah menjual kembali tanah tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah fungsi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), dalam kasus antara Johnny dengan Anah ialah Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang di jual kembali oleh anah adalah absah dan melunturkan segala perjanjian yang di buat setelahnya oleh Anah.

Actions (login required)

View Item