PEMBATALAN PUTUSAN KPPU NOMOR 15/KPPU-I/2019 TENTANG DUGAAN PELANGGARAN PASAL 5 DAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TERKAIT PENETAPAN HARGA PADA JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL PENUMPANG KELAS EKONOMI DALAM NEGERI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 365/Pdt.Sus-KPPU/PN Jkt.Pst)

Azizah, Nur (2023) PEMBATALAN PUTUSAN KPPU NOMOR 15/KPPU-I/2019 TENTANG DUGAAN PELANGGARAN PASAL 5 DAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TERKAIT PENETAPAN HARGA PADA JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL PENUMPANG KELAS EKONOMI DALAM NEGERI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 365/Pdt.Sus-KPPU/PN Jkt.Pst). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

	Text NUR AZIZAH_1111180120_PERNYATAAN_PERSETUJUAN_PENGESAHAN.pdf Restricted to Registered users only Download (397kB)
	Text NUR AZIZAH_1111180120_PEMBATALAN PUTUSAN KPPU NOMOR 15KPPU-I2019 TENTANG DUGAAN PELANGGARAN PASAL 5 DAN PASAL 11 UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TERKAIT PENETAPAN HARGA PADA JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJAD (1).pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text NUR AZIZAH_1111180120_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text NUR AZIZAH_1111180120_02.pdf Restricted to Registered users only Download (621kB)
	Text NUR AZIZAH_1111180120_03.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB)
	Text NUR AZIZAH_1111180120_04.pdf Restricted to Registered users only Download (346kB)
	Text NUR AZIZAH_1111180120_05.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB)
	Text NUR AZIZAH_1111180120_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (887kB)
	Text NUR AZIZAH_1111180120_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (644kB)

Abstract

On June 23, 2020, KPPU decided that 7 airlines were proven to have violated Article 5 of Law Number 5 of 1999. Regarding the decision issued by KPPU, there were 3 airlines that filed objections to the Central Jakarta District Court, namely PT Batik Air, PT Lion Mentari and PT Wings Abadi. In response to this, the Panel of Judges of the Central Jakarta District Court decided to grant the Petitioners' Petition for Objection by canceling KPPU's Decision No. 15/KPPU-I/2019. Identification of the problem in this thesis is how the legal considerations of the judges of the Central Jakarta District Court overturned the KPPU's Decision No. 15/KPPU-I/2019 and what were the legal consequences of the Central Jakarta District Court's Decision Number 365/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN Jkt.Pst . The theory used is the theory of justice and the theory of legal certainty. This study uses a normative juridical method using a case approach, a statutory approach and a conceptual approach. The data source used is secondary data. To analyze the data, a qualitative descriptive method was used. The results and discussion show that the Central Jakarta District Court Decision Number 365/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN Jkt.Pst which annuls Decision No. 15/KPPU-I/2019 is guided by the provisions of the applicable laws. In proving it, this decision applies valid evidence in accordance with Law Number 5 of 1999 which includes direct evidence: witness statements, expert testimony, letters and/or documents, instructions, and statements of business actors, as well as indirect evidence as regulated in the Perkom No. 1 of 2019. The legal consequences of Central Jakarta District Court Decision No. 365/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN Jkt.Pst which cancels KPPU's Decision No. 15/KPPU-I/2019 is KPPU's Decision No. 15/KPPU-I/2019 is declared to have no legal force. Then the sanctions imposed on business actors are no longer valid. The suggestion is that the KPPU should provide understanding to the government and the DPR RI regarding circumstantial evidence, and a change in the regulations stipulated in law No. 5 Tahun 1999 concerning procedures and legal evidence related to communication evidence and economic evidence so as to expand the commission’s authority in indirect evidence procedures.

Item Type:

Thesis (S1)

Contributors:

Contribution	Contributors	NIP/NIM
UNSPECIFIED	Arifinal, Mochamad	197502082008011011
UNSPECIFIED	Agus, Dede	197008202005011002

Additional Information:

Pada 23 Juni 2020, KPPU memutus 7 Maskapai Penerbangan terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Terhadap putusan yang dikeluarkan oleh KPPU, ada 3 Maskapai Penerbangan yang mengajukan Keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yakni PT Batik Air, PT Lion Mentari dan PT Wings Abadi. Menanggapi hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan dengan membatalkan Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2019. Identifikasi masalahnya adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membatalkan Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2019 dan bagaimana akibat hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 365/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN Jkt.Pst. Teori yang digunakan yaitu teori kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Untuk menganalisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil dan pembahasan menunjukan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 365/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN Jkt.Pst yang membatalkan Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2019 berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pembuktiannya Putusan ini menerapkan alat bukti yang sah sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang meliputi alat bukti langsung: keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk, dan keterangan pelaku usaha, serta alat bukti tidak langsung yang diatur dalam Perkom No. 1 Tahun 2019. Akibat hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 365/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN Jkt.Pst yang membatalkan Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2019 adalah Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2019 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Maka sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku usaha tidak berlaku lagi. Sarannya KPPU sebaiknya memberikan pengertian kepada Pemerintah dan DPR RI mengenai bukti tidak langsung, dan diperlukan perubahan pengaturan yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang prosedur dan alat bukti yang sah terkait bukti komunikasi dan bukti ekonomi sehingga memperluas kewenangan KPPU dalam prosedur pembuktian tidak langsung (indirect evidence).

Subjects:

K Law > K Law (General)

Divisions:

01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum

Depositing User:

NUR Nur Azizah

Date Deposited:

23 Feb 2023 14:12

Last Modified:

23 Feb 2023 14:12

URI:

http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/21915