Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

IMPLEMENTASI SISTEM LAYANAN TANPA TURUN (DRIVE THRU) DALAM MENGURUS DOKUMEN KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BOGOR BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Subagja, Satria Achmad (2023) IMPLEMENTASI SISTEM LAYANAN TANPA TURUN (DRIVE THRU) DALAM MENGURUS DOKUMEN KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BOGOR BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text (SKRIPSI)
Satria Achmad Subagja_1111180159_Fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text (SKRIPSI)
Satria Achmad Subagja_1111180159_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text (SKRIPSI)
Satria Achmad Subagja_1111180159_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (226kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Satria Achmad Subagja_1111180159_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (149kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Satria Achmad Subagja_1111180159_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (146kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Satria Achmad Subagja_1111180159_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (22kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Satria Achmad Subagja_1111180159_Ref.pdf
Restricted to Registered users only

Download (102kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Satria Achmad Subagja_1111180159_Lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (158kB)

Abstract

The government is encouraged to improve population data collection so that every citizen is administratively registered according to the purpose of Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration which indicates that there is an increase in Population Administration services. Through the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2018 concerning Improving the Quality of Population Administration Services where the Population and Civil Registration Service is required to provide facilities to improve the quality of population administration services. The identification of the problem discussed is how to implement a service system drive thru in managing population documents at the Bogor City Population and Civil Registration Service based on Permendagri Number 19 of 2018 concerning Improving the Quality of Population Administration Services then what are the obstacles that arise in the implementation of the service system drive thru in processing population documents at the Bogor City Population and Civil Registration Service based on Permendagri Number 19 of 2018 concerning Improving the Quality of Population Administration Services. The theory used is the theory of authority and the theory of public service. The research method is empirical juridical. The research specification is descriptive analysis. The data source is primary data supported by secondary data. Data collection techniques are interviews and documents related to research. Data were obtained and analyzed descriptively through a qualitative approach. The results of research regarding the implementation of the drive thru service system in managing population documents is that the service is based on Article 4 of Permendagri Number 19 of 2018 to improve the quality of population administration, which in this case is implemented through drive thru services which can reduce queues by as much as 65% during the covid pandemic -19. The conclusion is that the service is successful and can be an innovation where services are alternatives, but not optimal with online services because of some limitations regarding technological adaptation. The suggestion recommended by the author is that the Disdukcapil City of Bogor must be more aggressive in disseminating existing innovations, especially related to drive thru services, so that all people can know and obtain drive thru based services.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorNURIKAH, NURIKAH197612112001122001
Thesis advisorCAHYANI, FERINA ARDHI199408192019032018
Additional Information: Pemerintah didorong meningkatkan pendataan penduduk sehingga setiap warga terdaftar secara administrasi sesuai tujuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan yang mengisyaratkan bahwa dilakukanya peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharuskan menyediakan fasilitas dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan. Adapun identifikasi masalah yang dibahas adalah bagaimana implementasi sistem layanan tanpa turun (drive thru) dalam mengurus dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan kemudian apa saja hambatan yang timbul dalam implementasi sistem layanan tanpa turun (drive thru) dalam mengurus dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. Teori yang digunakan yaitu teori kewenangan dan teori pelayanan publik. Metode penelitian yaitu yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analisis. Sumber data yaitu data primer yang ditunjang oleh data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Data diperoleh dan dianalisis secara deskriptif melalui metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengenai implementasi sistem layanan drive thru dalam mengurus dokumen kependudukan adalah pelayanan itu didasarkan pada Pasal 4 Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 untuk melakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dalam hal ini diimplementasi melalui layanan drive thru yang dapat mengurangi antrian sebanyak 65% saat pandemi covid-19. Kesimpulannya adalah layanan tersebut berhasil dan dapat menjadi inovasi layanan dan dapat menjadi alternatif pelayanan, namun belum maksimal dengan layanan online karena adanya keterbatasan mengenai adaptasi teknologi. Saran yang direkomendasikan oleh penulis adalah Disdukcapil Kota Bogor harus lebih gencar dalam melakukan sosialisasi inovasi yang ada terutama terkait layanan drive thru, agar seluruh kalangan dapat mengetahui dan memperoleh pelayanan berbasis drive thru.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Satria Achmad Subagja
Date Deposited: 16 Feb 2023 15:23
Last Modified: 16 Feb 2023 15:23
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/21643

Actions (login required)

View Item View Item