Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERBITAN IZIN USAHA POM MINI SEBAGAI UMKM DI KABUPATEN SERANG BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 191 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK

FATAH RIFQI, TB DHAFA (2023) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERBITAN IZIN USAHA POM MINI SEBAGAI UMKM DI KABUPATEN SERANG BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 191 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
TB DHAFA FATAH RIFQI_1111180045_FULLTEKS.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text
TB DHAFA FATAH RIFQI_1111180045_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
TB DHAFA FATAH RIFQI_1111180045_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (488kB)
[img] Text
TB DHAFA FATAH RIFQI_1111180045_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (505kB)
[img] Text
TB DHAFA FATAH RIFQI_1111180045_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (469kB)
[img] Text
TB DHAFA FATAH RIFQI_1111180045_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (291kB)
[img] Text
TB DHAFA FATAH RIFQI_1111180045_Ref.pdf
Restricted to Registered users only

Download (250kB)
[img] Text
TB DHAFA FATAH RIFQI_1111180045_Lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (845kB)

Abstract

Mini gas station is one of the MSMEs angaged in the fuel oil trading sector which is currently being pioneered by the community as an effort to improve their economic standard based on Presidential Regilations Number 191 Year 2014 Concerning the Supply, Distribution, and Retail Selling Price of Fuel Oil. In Providing legal certainly for business actors, the government through the DPMPTSP institution enforces the issuance of business licences intended for every business actor who owns a building. According to the provisions in force on article 1 paragraph 2 of government regulation number 6 years 2021 concerning the implementation of business licensing in the regions, it is emphasized that business licensing is a legality given to business actors to strat and run a business. The author is interested in conducting research on how the authority of the local government in issuing licenses for mini gas stations in Serang Regency? and how are the efforts of the Serang Regency DPMPTSP in simplifying business licensing?The theory used in this research includes the theory of outhority and the theory of licensing, while the research method uses empirical juridical research with descriptive analysis research spesifications.as for the primary data sources and secondary data obtained from the DPMPTSP Serang Regency and mini gas station business actors.the result of the study show that DPMPTSP in managing busiess licensing on the basis of running a delegation from the central government in the regions has to develop an online single submission (OSS), the system that can make it easier for the public to get flexible services that can be accessed by each applivant through sophisticated devices or provided by DMPTSP. In conclusion, the Serang Regency Government through the DPMPTSP has exercised it’s authority in issuing mini gas station business licenses by providing hybrid-based services combining online-based systens trough OSS and Face to Face service, the output of which is building approvals (BA). The suggestion is that the Serang Disctrict DPMPTSP is routine in conducting counseling that is useful for providng information and learning for the community.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorFASYEHHUDIN, MOHAMAD1962120920010121001
Thesis advisorNURIKAH, NURIKAH197612112001122001
Additional Information: Pom mini merupakan salah satu UMKM yang bergerak di sektor niaga bahan bakar minyak yang saat ini banyak dirintis oleh masyarakat sebagai upaya dalam meningkatkan taraf ekonominya sebagaimana Peraturan Presien Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Dalam memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, pemerintah melalui DPMPTSP memberlakukan penerbitan perizinan berusaha yang diperuntukan bagi setiap usaha yang memiliki bangunan. Sesuai ketentuan yang berlaku pada pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha di daerah menegaskan jika perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Penulis tertarik meneliti mengenai bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam penerbitan perizinan berusaha pom mini di Kabupaten Serang? dan bagaimana upaya DPMPTSP Kabupaten Serang dalam melakukan penyederhanaan perizinan berusaha? Teori yang digunakan pada penelitian ini meliputi teori Kewenangan dan teori Perizinan sedangkan untuk metode penelitian menggunakan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Adapun sumber data primer dan sekunder diperoleh dari DPMPTSP Kabupaten Serang dan Pelaku Usaha Pom Mini. Hasil penelitian menunjukan bahwa DPMPTSP dalam mengurus perizinan berusaha di daerah atas dasar menjalakan delgasi dari pemerintah pusat melakukan pengembangan sistem OSS (Online Single Submission) yang dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan penerbitan perizinan secara fleksibel yang bisa diakses oleh tiap pemohon lewat perangkat pribadi atau perangkat yang disediakan oleh DPMPTSP. Kesimpulannya Pemerintah Daerah Kabupaten Serang melalui DPMPTSP telah melaksanakan kewenangannya dalam penerbitan perizinan berusaha pom mini dengan memberikan pelayanan berbasis hybrid memadukan sistem berbasis luring melalui OSS dan pelayanan tatap muka dimana output pelayanan berbentuk dokumen PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). Saran yang diberikan adalah agar DPMPTSP Kabupaten Serang rutin dalam melakukan penyuluhan guna memberikan informasi dan pembelajaran bagi masyarakat.
Uncontrolled Keywords: Keywords: Authority, Public Service, Issueance of a mini gas station business license, Online Single Submission (OSS). Kata Kunci: Kewenangan, Pelayanan Publik, Penerbitan Perizinan Usaha Pom Mini, Online Single Submission (OSS).
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Tb Dhafa F Tb Dhafa Tb Dhafa Fatah Rifqi
Date Deposited: 24 May 2023 12:08
Last Modified: 24 May 2023 12:08
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/21479

Actions (login required)

View Item View Item