DWIYANTO PUTRA, ANDIKA AGUNG (2023) PERAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERANG DALAM MENJALANKAN PROSEDUR LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 4 TAHUN 2018. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
AndikaAgungDP_1111180219_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
AndikaAgungDP_1111180219_01.pdf Restricted to Registered users only Download (856kB) |
|
Text
AndikaAgungDP_1111180219_02.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB) |
|
Text
AndikaAgungDP_1111180219_03.pdf Restricted to Registered users only Download (132kB) |
|
Text
AndikaAgungDP_1111180219_04.pdf Restricted to Registered users only Download (155kB) |
|
Text
AndikaAgungDP_1111180219_05.pdf Restricted to Registered users only Download (21kB) |
|
Text
AndikaAgungDP_1111180219_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (146kB) |
|
Text
AndikaAgungDP_1111180219_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB) |
Abstract
Legal aid is a way that can be used by everyone in order to claim their rights to treatment that is not in accordance with applicable legal rules. In this regard, the protection of human rights is contained in the 1945 law of the Republic of Indonesia as the Constitution of Indonesia. There are several articles, including Article 27 paragraph (1), article 28D paragraph (1) and Article 34 paragraph (1) that regulate equality for every citizen, including the poor and children who are cared for by the state and also receive recognition, guarantees, protection and legal certainty of fair and equal treatment in public. As for the identification of the problem, What is the role of the legal section of the Serang District Secretariat in carrying out legal service procedures for the underprivileged as a constitutional right of citizens based on Serang District Regulation Number 4 of 2018? Then how the efforts of the legal section of the Regional Secretariat in the face of obstacles related to Legal Service procedures for underprivileged people? The theory used is the theory of authority and legal aid theory. The research method is empirical juridical. Research specification is descriptive analysis. Source data is primary data supported by secondary data. Data collection techniques are interviews and documents related to the study. The results obtained are the provision of legal services procedures based on the principles of legal aid and the efforts of the legal section of the regional secretariat in improving the provision of legal aid in Serang. Provision of legal aid in Serang based on Law No. 16 of 2011 on Legal Aid and Circular Letter of the Supreme Court No. 10 of 2010 on guidelines for the provision of Legal Aid and Serang District Regulation No. 4 of 2018 on the implementation of legal aid for the poor which became the basis for local governments in the process of providing legal assistance to the people in Serang.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Bantuan hukum merupakan suatu cara yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2018 disebutkan bahwa Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Adapun identifikasi masalahnya, Bagaimana Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Serang dalam Menjalankan Prosedur Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2018? Kemudian Bagaimana Upaya Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam Menghadapi kendala terkait dengan Prosedur Layanan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu? Teori yang digunakan adalah Teori Kewenangan dan Teori Bantuan Hukum. Metode penelitian yaitu yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analisis. Sumber data yaitu data primer yang ditunjang oleh data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian yang didapat adalah pemberian prosedur layanan hukum yang berdasarkan prinsip- prinsip bantuan hukum dan upaya bagian hukum sekretariat daerah dalam meningkatkan pemberian bantuan hukum di Kabupaten Serang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Kesimpulan nya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Serang telah memberikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin sejumlah 50 kasus per tahunnya dengan nominal bantuan Rp. 10.000.000,00 per kasus. Saran dalam pemberian bantuan ini harus ada pengawasan yang lebih terstruktur dan juga koordinasi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum sehingga sasaran untuk bantuan hukum ini bisa tepat sasaran. dan seusai dengan peraturan yang mengatur pelaksanaan bantuan hukum tersebut. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mr Andika Agung Dwiyanto Putra | |||||||||
| Date Deposited: | 08 Feb 2023 11:19 | |||||||||
| Last Modified: | 08 Feb 2023 11:19 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/20646 |
Actions (login required)
 |
View Item |