FARIHAN, INNAKI FARHAN (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA KONSUMEN YANG MELAKUKAN PINJAMAN MELALUI APLIKASI KREDIT ONLINE YANG TIDAK TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINTECH) (Studi Kasus RupiahPlus dan PT. VCard Technology Indonesia). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
Text (SKRIPSI)
Innaki Farhan Farihan_1111180028_01.pdf Restricted to Registered users only Download (984kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Innaki Farhan Farihan_1111180028_02.pdf Restricted to Registered users only Download (323kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Innaki Farhan Farihan_1111180028_03.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Innaki Farhan Farihan_1111180028_04.pdf Restricted to Registered users only Download (276kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Innaki Farhan Farihan_1111180028_05.pdf Restricted to Registered users only Download (76kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Innaki Farhan Farihan_1111180028_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (SKRIPSI)
Innaki Farhan Farihan_1111180028_Keaslian Karya Ilmiah.pdf Restricted to Registered users only Download (297kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Innaki Farhan Farihan_1111180028_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (643kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Innaki Farhan Farihan_1111180028_Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (419kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Innaki Farhan Farihan_1111180028_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (194kB) |
Abstract
ABSTRACT Online loan/online credit is a type of loan that is submitted online via a cellphone application, without the need to meet face to face. However, the dissemination of personal data for customers who are late in making payments is often done by sending messages to all telephone contacts owned by the borrower, where the message contains the borrower's personal data, this is very contrary to POJK No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending Services. Identification of the problem in this thesis is how is the form of legal protection for consumers who make loans through online applications that are not registered with the Financial Services Authority in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 and what legal remedies consumers can take if a dispute occurs with the lender if there is a leak of consumer data in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016. The theory used in this thesis research is the theory of legal protection. The method used in writing this thesis is to use a normative juridical method using secondary data in the form of library research supported by primary data obtained by interviews. Based on the research that has been done, it can be concluded that legal protection and sanctions for violations of personal data have been regulated in the Personal Data Protection Act (RUU PDP) by the DPR RI on September 20 2022, but specifically regarding legal protection and sanctions for violations of personal data in services. online loans have been listed in POJK No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending Services. As for the settlement of disputes regarding fintech cases in Indonesia, they can be resolved both through litigation and non-litigation. Litigation dispute resolution involves the police and OJK, while non-litigation dispute resolution involves mediation and arbitration. Suggestions for the OJK to provide education to the wider community regarding online loan applications that are registered and not registered with the OJK and discipline unregistered online loan applications so that they cannot enter the playstore/appstore. Keywords: Legal Protection, Personal Data, Online Credit Application.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | ABSTRAK Pinjaman online/kredit online adalah jenis pinjaman yang diajukan secara online melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka. Namun penyebarluasan data pribadi bagi nasabah yang terlambat melakukan pembayaran kerap dilakukan dengan mengirim pesan ke seluruh kontak telepon yang dimiliki peminjam, dimana pesan tersebut berisi data pribadi peminjam, hal ini sangat bertentangan dengan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Identifikasi masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan Pinjaman melalui aplikasi online yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen jika terjadi sengketa dengan pemberi pinjaman apabila terjadi kebocoran data konsumen yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah teori perlindungan hukum. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa penelitian kepustakaan yang didukung dengan data primer yang diperoleh dengan wawancara. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dan sanksi bagi pelanggaran data pribadi telah diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) oleh DPR RI pada 20 September 2022, namun secara khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman online telah tercantum dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Adapun mengenai penyelesaian sengketa kasus fintech di Indonesia dapat diselesaikan baik secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu melibatkan pihak kepolisian dan OJK, sedangkan penyelesian sengketa secara non litigasi yaitu melalui mediasi dan arbritase. Saran kepada pihak OJK agar memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai aplikasi pinjaman online yang terdaftar dan tidak terdaftar di OJK serta menertibkan aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar agar tidak bisa masuk playstore/appstore. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Aplikasi Kredit Online. | |||||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
Depositing User: | Innaki Farhan Farihan | |||||||||
Date Deposited: | 01 Feb 2023 14:38 | |||||||||
Last Modified: | 01 Feb 2023 14:38 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/20644 |
Actions (login required)
View Item |