NUR VIDYA ARIESTA, SITI (2018) IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBERIAN IZIN INDUSTRI SKALA KECIL DI KECAMATAN CIBEBER KOTA CILEGON BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA CILEGON. S1 thesis, universitas sultan ageng tirtayasa.

Text (Skripsi) IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBERIAN IZIN INDUSTRI SKALA KECIL DI KECAMATAN CIBEBER KOTA CILEGON BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON.PDF Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Pemerintah Daerah memperoleh wewenang di bidang penerbitan perizinan melalui atribusi, maka perlu ditelaah urusan-urusan yang menjadi wewenang pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yanh mengatur. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 65 yang berbunyi “Kepala Daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan beradasrkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 12 yang menjelaskan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui Atribusi apabila diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang tata kerjanya memberikan data seteliti mungkin tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas manusia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelayanan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon dalam mewujudkan pelayanan terpadu satu pintu masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya upaya lain dari Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam sosialisasi mengenai prosedur perizinan penanaman modal, pelayanannya kurang tepat waktu hal ini disebabkan karena kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Sistem informasi aplikasi SIPECI yang diterapkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cilegon kurang diketahui oleh masyarakat, Kantor Badan Perizinan Terpadu Kota Cilegon letaknya kurang efektif dikarenakan masih menyewa ruko dan tidak terjangkau oleh masyarakat Kota Cilegon

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Fasyehhudin, Fasyehudin UNSPECIFIED Thesis advisor Kusumaningsih, Rilla UNSPECIFIED
Additional Information:	Pemerintah Daerah memperoleh wewenang di bidang penerbitan perizinan melalui atribusi, maka perlu ditelaah urusan-urusan yang menjadi wewenang pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yanh mengatur. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 65 yang berbunyi “Kepala Daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan beradasrkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 12 yang menjelaskan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui Atribusi apabila diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang tata kerjanya memberikan data seteliti mungkin tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas manusia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelayanan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon dalam mewujudkan pelayanan terpadu satu pintu masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya upaya lain dari Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam sosialisasi mengenai prosedur perizinan penanaman modal, pelayanannya kurang tepat waktu hal ini disebabkan karena kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Sistem informasi aplikasi SIPECI yang diterapkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cilegon kurang diketahui oleh masyarakat, Kantor Badan Perizinan Terpadu Kota Cilegon letaknya kurang efektif dikarenakan masih menyewa ruko dan tidak terjangkau oleh masyarakat Kota Cilegon.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Eprints Untirta
Date Deposited:	04 Oct 2021 07:19
Last Modified:	04 Oct 2021 07:19
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/2055

Actions (login required)

View Item