Suryani, Euis (2018) HAK AHLI WARIS ATAS PEWARIS YANG TIDAK MEMILIKI KETURUNAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.P/2015/PA.Rks). S1 thesis, universitas sultan ageng tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Skripsi)
HAK AHLI WARIS ATAS PEWARIS YANG TIDAK MEMILIKI KETURUNAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM.PDF Restricted to Registered users only Download (7MB) |
Abstract
Islam mengatur pembagian warisan secara adil lewat aturan-aturan yang ada dalam Al-Qur’an. Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima hak pemilikan harta (tirkah) peninggalan pewaris. Ahli waris merupakan salah satu syarat yang seseorang dikatakan pewaris, Pembagian harta warisan dapat dihindari jika pewaris dan ahli waris memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum waris, bagi para ahli waris pemahaman yang memadai tentang hukum waris juga sangat penting agar mereka menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai ahli waris, dan opsi apa yang mereka miliki jika masalah ini sudah sampai pada tahap pengadilan. Hal ini sebagaimana putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 5/Pdt.P/2015/PA.Rks, hak ahli waris atas pewaris yang tidak memiliki keturunan bermula dari diketahuinya Pemohon I dan Pemohon II pihak dari keluarga almh suami meminta agar ditetapkan ahli waris tanpa adanya persetujuan pihak kedua dari keluarga almh istri yang tidak memiliki keturunan. Identifikasikan masalah yaitu Apakah Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 5/Pdt.P/2015/PA.Rks mengenai hak ahli waris atas pewaris yang tidak memiliki keturunan sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam? serta Apakah akibat hukum bagi ahli waris yang dalam keadaan tidak hadir?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang�undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk studi lapangan, sementara analisis data yang penulis gunakan yaitu metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelititan, menunjukan bahwa pertimbangan hakim sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, karena putusan tersebut bersifat sepihak (voluntair) dan dalam Pasal 181 itu tidak sesuai karena pewaris tidak memiliki keturunan dan istri pewaris sudah meninggal setelah setahun pewaris meninggal, dan kasus tersebut termasuk Pasal 182 karena hanya memiliki saudara kandung. Akibat hukum mengenai bagi ahli waris yang dalam keadaan tidak hadir di persidangan, Dalam beberapa kurun waktu lima tahun kebelakang, sudah adanya perubahan dalam paradigma hakim terkait dengan permohonan perdata atas keadaan tidak hadir atau pernyataan barang kali meninggal dunia yakni tidak lagi terpaut dengan adanya kurun waktu lima tahun dan memanggilan umum dalam waktu tiga bulan
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Islam mengatur pembagian warisan secara adil lewat aturan-aturan yang ada dalam Al-Qur’an. Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima hak pemilikan harta (tirkah) peninggalan pewaris. Ahli waris merupakan salah satu syarat yang seseorang dikatakan pewaris, Pembagian harta warisan dapat dihindari jika pewaris dan ahli waris memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum waris, bagi para ahli waris pemahaman yang memadai tentang hukum waris juga sangat penting agar mereka menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai ahli waris, dan opsi apa yang mereka miliki jika masalah ini sudah sampai pada tahap pengadilan. Hal ini sebagaimana putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 5/Pdt.P/2015/PA.Rks, hak ahli waris atas pewaris yang tidak memiliki keturunan bermula dari diketahuinya Pemohon I dan Pemohon II pihak dari keluarga almh suami meminta agar ditetapkan ahli waris tanpa adanya persetujuan pihak kedua dari keluarga almh istri yang tidak memiliki keturunan. Identifikasikan masalah yaitu Apakah Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 5/Pdt.P/2015/PA.Rks mengenai hak ahli waris atas pewaris yang tidak memiliki keturunan sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam? serta Apakah akibat hukum bagi ahli waris yang dalam keadaan tidak hadir?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang�undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk studi lapangan, sementara analisis data yang penulis gunakan yaitu metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelititan, menunjukan bahwa pertimbangan hakim sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, karena putusan tersebut bersifat sepihak (voluntair) dan dalam Pasal 181 itu tidak sesuai karena pewaris tidak memiliki keturunan dan istri pewaris sudah meninggal setelah setahun pewaris meninggal, dan kasus tersebut termasuk Pasal 182 karena hanya memiliki saudara kandung. Akibat hukum mengenai bagi ahli waris yang dalam keadaan tidak hadir di persidangan, Dalam beberapa kurun waktu lima tahun kebelakang, sudah adanya perubahan dalam paradigma hakim terkait dengan permohonan perdata atas keadaan tidak hadir atau pernyataan barang kali meninggal dunia yakni tidak lagi terpaut dengan adanya kurun waktu lima tahun dan memanggilan umum dalam waktu tiga bulan. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 04 Oct 2021 07:15 | |||||||||
| Last Modified: | 04 Oct 2021 07:15 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/2053 |
Actions (login required)
 |
View Item |