RAMADIANTI, RIVA (2018) ANALISIS HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK PADA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA CILEGON). S1 thesis, universitas sultan ageng tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Skripsi)
ANALISIS HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK PADA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA CILEGON).PDF Restricted to Registered users only Download (5MB) |
Abstract
Consultancy service contracts are contracts or agreements made between service users and consultancy service providers, where the consultancy service providers provide professional expertise services in numerous fields, the expected output is in the form of software, while the service users are obliged to fulfill performance according to the contract. The contract termination case that ended up in company blacklisting in a consultancy service in Cilegon was carried out by the user on charges of default made by the provider. The provider argue that they were unable to accomplish their obligation to arrange the AMDAL document as the supporting AMDAL document called DED no 1-3 documents (this should be owned by the user) were not available. The user then requested the provider to immediately work on DED 1-3 documents, without additional completion time as well as without contract addendum. After going through the LKPP website, the service provider is excluded from blacklisted companies. This can be detrimental to the provider in the event that he may not be able to follow the next procurement because they have on the local news that the company has been blacklisted. Identification being implemented is whether or not Government Electronic Procurement (the procurement of consultancy services) has been well implemented and which legal action can be carried out by the provider in the event of termination of contract on charges of default according to Presidential Regulation Number 4 of 2015 concerning the fourth amendment to presidential regulation number 54 of 2010 concerning procurement of government goods/services. The author adopts normative juridical research type as the research method in the preparation of this thesis. While the research approach used in this study is the statute approach. The data source used is secondary data, with data collection techniques through library studies and field studies with data analysis using qualitative methods. Government Electronic Procurement (the procurement of consultancy services) has been well implemented. The principle of freedom of contract in making contracts for the procurement of consultancy services in Cilegon according to the author has been applied but yet to be optimal. This can be seen from the opportunity given to the provider to examine the contents of the contract before eventually being signed. However, this has not been optimal, because it turns out that after signing the contract and starting to do work, it is only known that there is additional work for the provider to make DED 1-3 documents as AMDAL supporting documents and legal action can be carried out by the provider in the event of termination of contract on charges of default
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Kontrak jasa konsultansi adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pengguna jasa dengan penyedia jasa konsultansi, di mana penyedia jasa konsultansi memberikan layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang, yang keluarannya berbentuk piranti lunak, sedangkan pengguna jasa berkewajiban untuk memenuhi prestasi sesuai dengan yang sudah disepakati antara keduanya. Kasus pemutusan kontrak pengadaan jasa konsultansi dan pemasukan penyedia dalam daftar hitam di Cilegon ini dilakukan oleh pihak pengguna atas tuduhan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyedia. Penyebab pihak penyedia tak dapat menyelesaikan kewajibannya untuk membuat dokumen AMDAL adalah karena tidak adanya dokumen DED 1-3 sebagai dokumen pendukung AMDAL, yang seharusnya sudah dimiliki oleh pihak pengguna. Kemudian, pihak pengguna meminta kepada penyedia untuk serta merta mengerjakan dokumen DED 1-3 namun tanpa perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dan tanpa addendum kontrak. Setelah ditelusuri di website LKPP, tidak ada nama penyedia tersebut dalam daftar hitam. Hal ini dapat merugikan pihak penyedia dalam hal ia tak dapat mengikuti pengadaan selanjutnya karena sudah masuk dalam berita local bahwa ia telah masuk dalam daftar hitam. Identifikasi yang dipakai adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (jasa konsultansi) secara elektronik sudah diterapkan dengan baik atau belum dan upaya hukum yang dapat dilakukan pihak penyedia dalam hal pemutusan kontrak atas tuduhan wanprestasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Adapun sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan dengan analisis data menggunakan metode kualitatif. Pengadaan jasa konsultansi secara elektronik di Cilegon telah dilaksanakan dengan baik. Asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan kontrak pengadaan jasa konsultansi ini menurut penulis sudah diterapkan namun belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari telah diberikannya kesempatan kepada pihak penyedia untuk memeriksa isi-isi kontrak sebelum akhirnya ditandatangani. Namun, hal tersebut belum optimal, karena ternyata setelah tandatangan kontrak dan mulai melakukan pekerjaan, barulah diketahui bahwa ada pekerjaan tambahan bagi penyedia untuk membuat dokumen DED 1-3 sebagai dokumen pendukung AMDAL. Dan upaya hukum bagi penyedia jasa yang diputuskan kontraknya atas tuduhan wanprestasi. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 04 Oct 2021 06:30 | |||||||||
| Last Modified: | 04 Oct 2021 06:30 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/2039 |
Actions (login required)
 |
View Item |