Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARISAN BUDAYA BATIK CIKADU UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI PANDEGLANG

MEYLIANIE, AMELLA (2023) PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARISAN BUDAYA BATIK CIKADU UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI PANDEGLANG. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
AMELLA MEYLIANIE_1111180197_PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARISAN BUDAYA BATIK CIKADU UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI PANDEGLANG.pdf
Restricted to Registered users only

Download (10MB)
[img] Text
AMELLA MEYLIANIE_1111180197_PERNYATAAN_PERSETUJUAN_PENGESAHAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (485kB)
[img] Text
AMELLA MEYLIANIE_1111180197_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (886kB)
[img] Text
AMELLA MEYLIANIE_1111180197_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (185kB)
[img] Text
AMELLA MEYLIANIE_1111180197_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (209kB)
[img] Text
AMELLA MEYLIANIE_1111180197_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (192kB)
[img] Text
AMELLA MEYLIANIE_1111180197_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (65kB)
[img] Text
AMELLA MEYLIANIE_1111180197_REF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (136kB)
[img] Text (SKRIPSI)
AMELLA MEYLIANIE_1111180197_LAMP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (9MB)

Abstract

The form of implementing legal protection for the cultural heritage of batik is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture. This happens because there is no form of legal protection for Cikadu Batik, which is an Intangible Cultural Heritage typical of Pandeglang Regency. Identification of the problem in this study is, How is the implementation of the protection of the cultural heritage of Cikadu batik in Pandeglang Regency. And How are the efforts in implementing creative economic development for Cikadu batik in Pandeglang Regency. The theory used in this research uses Legal Protection Theory and Progressive Legal Theory. The research method used is the empirical normative method with research specifications namely the applicability of law in the form of empirical studies of the working process of law in society. The data sources used are primary data and secondary data using data collection techniques in the form of field studies and literature studies and analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the efforts made by the Regional Government have been maximized at the inventory stage, but in other legal protection efforts they have not been carried out optimally. The inhibiting factor for efforts to protect the law against batik artwork is that there is no follow-up regarding the recording of copyrights on Cikadu batik, as well as the local government's lack of attention to the development of Cikadu batik as an object of the creative economy. Therefore, the suggestion in this study is the need for follow-up recording efforts that have not been properly implemented. In addition, Regional Governments can implement laws and regulations that apply based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy along with other supporting guidelines.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorDWISVIMIAR, INGE197510232006042001
UNSPECIFIEDMUCHAROM, RULLY SYAHRUL198102252008121002
Additional Information: Bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap warisan budaya batik diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Hal ini terjadi tidak adanya bentuk perlindungan hukum terhadap Batik Cikadu yang merupakan Warisan Budaya TakBenda khas Kabupaten Pandeglang. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan terhadap warisan budaya batik Cikadu di Kabupaten Pandeglang dan Bagaimana upaya-upaya dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif terhadap batik Cikadu di Kabupaten Pandeglang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Hukum Progresif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif empiris yaitu dengan spesifikasi penelitian yaitu keberlakuan hukum berupa studi-studi empiris proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan studi kepustakaan serta dianalisis secara analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sudah maksimal pada tahap inventarisasi, namun dalam upaya perlindungan hukum lainnya belum dilakukan secara maksimal. Faktor penghambat upaya perlindungan hukum terhadap karya seni batik ialah tidak ada tindak lanjut mengenai pencatatan hak cipta atas batik Cikadu, serta kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap pengembangan batik Cikadu sebagai objek ekonomi kreatif. Oleh sebab itu, saran dalam penelitian ini diperlukannya tindak lanjut upaya pencatatan yang belum diterapkan sebagaimana mestinya. Selain itu, Pemerintah Daerah bisa menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif beserta pedoman pendukung lainnya.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Miss Amella Meylianie
Date Deposited: 24 Jan 2023 15:00
Last Modified: 24 Jan 2023 15:00
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/20126

Actions (login required)

View Item View Item