Yasaroh, Yasaroh (2023) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK DALAM RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA PASAR RANGKASBITUNG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text Yasaroh_1111180111_FullText.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text Yasaroh_1111180111_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text Yasaroh_1111180111_02.pdf Restricted to Registered users only Download (446kB)
	Text Yasaroh_1111180111_03.pdf Restricted to Registered users only Download (489kB)
	Text Yasaroh_1111180111_04.pdf Restricted to Registered users only Download (434kB)
	Text Yasaroh_1111180111_05.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB)
	Text Yasaroh_1111180111_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB)
	Text Yasaroh_1111180111_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (383kB)

Abstract

The definition of the informal sector or street vendors is a sector that is easily entered by entrepreneurs or newcomers, uses domestic economic resources, and technology adapted to the skills needed is not regulated by the government and operates in a fully competitive market. The problems faced by the Lebak district government regarding order, congestion, cleanliness or K3. Regional regulation Number 10 of 2018 concerning the arrangement and empowerment of street vendors contains rules governing street vendors. As for identifying the problem, how is the implementation of the Lebak Regency Government Policy related to the relocation of street vendors around the Rangkasbitung market in connection with regional regulation number 10 of 2018 concerning structuring and empowering street vendors? Then what factors are the obstacles in implementing the Lebak district government in relocating street vendors? The theory used is the theory of authority and public policy theory. This research method uses a juridical-empirical research method. Juridical-empirical research specifications. The data source is primary data supported by secondary data. The data obtained were analyzed descriptively using a qualitative approach. The results of the study show that the Lebak Regency Disperindag as a regional apparatus organization, has attribution authority where this authority is given by the Lebak district government, and has duties and functions and responsibilities in the fields of trade and industry. regional regulation number 10 of 2018 concerning structuring and empowering street vendors. There are 4 (four) inhibiting factors experienced by the agency, namely communication factors, human resources, facilities and infrastructure, and economic conditions. The advice given is to provide intensive socialization, the government must be open to working with elements of society in handling street vendors' problems such as environmental agencies (LBH) and non-governmental organizations (NGOs). In addition, the government must improve facilities and infrastructure by providing location facilities good relocation for street vendors in the Cileuweung sub-terminal area next to the Lebak Police Headquarters.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Fasyehuddin, Mohamad 196212092001121001 Thesis advisor Citrawan, Ahmad Lanang 198610052015091002
Additional Information:	Defnisi sektor informal atau PKL adalah sektor yang mudah dimasuki oleh pengusaha atau pendatang baru, menggunakan sumber-sumber ekonomi dalam negeri, dan teknologi yang disesuaikan dengan keterampilan yang dibutuhkan tidak diatur oleh pemerintah dan bergerak dalam pasar persaingan penuh. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten Lebak mengenai ketertiban, kemacetan, kebersihan atau K3, Dalam peraturan daerah Nomor 10 tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima berisikan aturan yang mengatur para pedagang kaki lima. Adapun identifikasi masalahnya Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lebak terkait dengan relokasi PKL di sekitar pasar Rangkasbitung sehubungan dengan peraturan daerah nomor 10 tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima? Kemudian Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemerintah kabupaten lebak dalam relokasi pedagang kaki lima?. Teori yang digunakan adalah teori kewenangan dan teori kebijakan publik. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. Spesifikasi penelitian yuridis-empiris. Sumber data yaitu data primer yang ditunjang data sekunder. Data diperoleh dianalisis secara deskritif dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian bahwa Disperindag Kabupaten Lebak selaku organisasi perangkat daerah, memiliki kewenangan atribusi dimana kewenangan tersebut diberikan oleh pemerintah kabupaten lebak, dan memiliki tugas dan fungsi serta tanggungjawab dalam bidang perdagangan maupun perindustrian, dalam penyelenggaran ini perannya sangat dibutuhkan untuk mengatur para PKL khususnya dipasar rangkasbitung dalam peraturan daerah nomor 10 tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Ada 4 (empat) faktor hambatan yang dirasakan oleh dinas yaitu faktor komunikasi, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, dan kondisi ekonomi. Saran yang diberikan yaitu memberikan sosialisasi secara intensif, pemerintah harus membuka diri untuk bekerja sama dengan elemen masyarakat dalam penanganan permaslahan PKL seperti badan lingkungan hidup ( LBH) dan lembaga swadaya masyarakat ( LSM), Selain itu pemerintah harus meningkatkan sarana dan prasarana dengan memberikan fasilitas lokasi relokasi yang baik untuk para pedagang kaki lima di kawasan sub terminal Cileuweung samping Mapolres Lebak.
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Mrs Yasaroh Yasaroh
Date Deposited:	25 Jan 2023 09:59
Last Modified:	25 Jan 2023 09:59
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/20122

Actions (login required)

View Item