Amara, Inisa Alfath (2023) Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Laut Di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Labuan – Banten Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text Inisa Alfath Amara_1111180081_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text Inisa Alfath Amara_1111180081_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text Inisa Alfath Amara_1111180081_02.pdf Restricted to Registered users only Download (543kB)
	Text Inisa Alfath Amara_1111180081_03.pdf Restricted to Registered users only Download (959kB)
	Text Inisa Alfath Amara_1111180081_04.pdf Restricted to Registered users only Download (459kB)
	Text Inisa Alfath Amara_1111180081_05.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB)
	Text Inisa Alfath Amara_1111180081_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (321kB)
	Text Inisa Alfath Amara_1111180081_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (797kB)

Abstract

The problem of waste along the coast of Teluk Labuan – Banten continues to be a concern because it is dominated by household waste. This is caused by the behavior of the local people who like to throw garbage on the banks of rivers and beaches in the hope that the trash will be carried by the currents into the sea. This problem results in sea water pollution and will certainly threaten the diversity of marine life and public health. This study aims to examine the authority of the Pandeglang Regency Environmental Service in managing household waste as an effort to control marine pollution on the fishing port beach fo Teluk Labuan – Banten based on Regional Regulation of Pandeglang Regency Number 4 of 2016 concerning Waste Management and what obstacles it faces. This study uses a juridical-empirical research method. The theory used is the theory of authority and law enforcement theory. Based on the results of the study, the authority of the Pandeglang Regency Environmental Service in accordance with its main tasks and functions has delegation authority and responsibility in carrying out government tasks in the field of waste management in the Pandeglang Regency area. There are at least 5 (five) inhibiting factors that are felt by the Office in implementing waste management, including low participation and awareness of the community due to the habit of throwing garbage in rivers and coastal areas, limited budget for implementing waste management, lack of facilities and infrastructure, limited resources human resources in internal agencies, and weak law enforcement in society. The input given can be in the form of increasing the active role of the Office in the form of campaigns, counseling, outreach, coaching, supervision and control of waste management, as well as increasing the emphasis on enforcement of environmental law on waste management. In addition to improving waste management infrastructure facilities, reshuffling waste management in accordance with national standards with the 3R principle.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Fasyehuddin, Mohamad 196212092001121001 Thesis advisor Citrawan, Ahmad Lanang 198610052015091002
Additional Information:	Permasalahan sampah disepanjang pesisir Pantai Teluk Labuan – Banten terus menjadi perhatian karena didominasi oleh sampah rumah tangga. Ini disebabkan oleh perilaku masyarakat sekitar yang suka membuang sampah ke bantaran sungai dan pesisir pantai dengan harapan sampah-sampah tersebut akan terbawa arus ke lautan. Persoalan ini mengakibatkan pencemaran air laut dan tentu akan mengancam keanekaragaman kehidupan laut serta kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang dalam pengelolaan sampah rumah tangga sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di Pesisir Pantai Teluk Labuan – Banten berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dan apa saja hambatan yang dihadapinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. Teori yang digunakan adalah teori kewenangan dan teori penegakan hukum. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan delegasi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pemerintah di bidang pengelolaan sampah pada wilayah Kabupaten Pandeglang. Setidaknya ada 5 (lima) faktor hambatan yang dirasakan oleh Dinas dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, diantaranya adalah rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat akibat kebiasaan masyarakat membuang sampah di sungai dan pesisir pantai, keterbatasan anggaran terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah, minimnya fasilitas sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia pada internal dinas, dan lemahnya penegakan hukum di masyarakat. Masukan yang diberikan dapat berupa peningkatan peran aktif dari Dinas berupa kampanye, penyuluhan, sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan sampah, serta peningkatan penegasan terhadap penegakan hukum lingkungan bidang pengelolaan sampah. Selain itu peningkatan fasilitas sarana prasarana pengelolaan sampah, melakukan perombakan manajemen pengelolaan sampah sesuai dengan standar nasional dengan berprinsip 3R.
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Mrs Inisa Alfath Amara
Date Deposited:	25 Jan 2023 10:35
Last Modified:	25 Jan 2023 10:35
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/20103

Actions (login required)

View Item