Ema, Marleni (2023) ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN PENGENAAN SANKSI DENDA KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM DIHUBUNGKAN DENGAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan KPPU Nomor: 08/KPPU-M/2017, Nomor: 09/KPPU-M/2017 Dan Nomor: 02/KPPU-M/2018). S1 thesis, Ilmu hukum.

	Text 01. EMA MARLENI-1111150216-FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text EMA MARLENI-1111150216-01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text EMA MARLENI-1111150216-02.pdf Restricted to Registered users only Download (283kB)
	Text EMA MARLENI-1111150216-03.pdf Restricted to Registered users only Download (276kB)
	Text EMA MARLENI-1111150216-04.pdf Restricted to Registered users only Download (143kB)
	Text EMA MARLENI-1111150216-05.pdf Restricted to Registered users only Download (15kB)
	Text EMA MARLENI-1111150216-Reff.pdf Restricted to Registered users only Download (114kB)
	Text 09. EMA MARLENI-1111150216-LAMPIRAN (1).pdf Restricted to Registered users only Download (111kB)

Abstract

ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN PENGENAAN SANKSI DENDA KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM DIHUBUNGKAN DENGAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan KPPU Nomor: 08/KPPU-M/2017, Nomor: 09/KPPU-M/2017 Dan Nomor: 02/KPPU-M/2018) EMA MARLENI 1111150216 ABSTRAK Akuisisi yang berakibat nilai aset melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada komisi selambat-lambat nya 30 hari sejak tanggal dilakukannya akuisisi, bila Pelaku Usaha melakukan keterlambatan pemberitahuan akuisisi dapat dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00. Namun pada Putusan KPPU No: 08/KPPU-M/2017, No: 09/KPPU-M/2017 Dan No: 02/KPPU-M/2018 terdapat perbedaan sanksi denda. Penulis melakukan penelitian Skripsi menggunakan dua Identifikasi Masalah. Pertama, Apakah dasar pertimbangan Hukum Majelis Hakim KPPU pada Putusan KPPU No: 08/KPPU-M/2017, No: 09/KPPU-M/2017 Dan No: 02/KPPU-M/2018 tentang Pengenaan Sanksi Denda Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Jo Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2010? Dan Bagaimana Akibat Hukum Putusan Hakim KPPU tentang Denda Administratif Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham dihubungkan dengan UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? Teori yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Teori Rule Of Reason dan Teori Kepastian Hukum. Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu . Hasil penelitian ini, Pertama, diketahui dasar pertimbangan hukum hakim adalah Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 Jo Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010. kedua, Akibat Hukum dalam ketiga putusan adalah Pemberian sanksi administratif berupa denda karena tidak adanya penilaian pertimbangan majelis komisi dalam pengambialihan saham tersebut yang mengarah kepada persaingan usaha tidak sehat. Adapun Saran Penulis, Pertama, KPPU bersama pemerintah melakukan revisi Pasal 6 PP No. 57 tahun 2010 mengenai sanksi denda terhadap pelanggaran ketentuan mengenai pelaporan pengambilalihan saham dengan menambahkan atau mengurangi besaran nilai denda dengan dasar-dasar tertentu. Kedua, Pelaku Usaha yang akan melakukan pengambilalihan saham disarankan mengikuti segala aturan yang berlaku. Kata Kunci : akuisisi, kerterlambatan

Actions (login required)

View Item