Widhianto, Dhiyas (2016) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA SERANG DALAM MENANGANI SITUS PORNGRAFI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA SERANG DALAM MENANGANI SITUS PORNGRAFI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.PDF Restricted to Registered users only Download (33MB)

Abstract

Pornografi merupakan suatu hal yang sangat berbahaya, dikarenakan memiliki dampak negatif bagi perkembangan bangsa Indonesia. Kota Serang yang menjadi ibu kota provinsi Banten dan juga sebagai lokasi tempat tinggal penulis, masih sangat mudah mengakses situs internet bermuatan pornografi, sedangkan regulasi mengenai situs bermuatan pornografi telah diberlakukan. oleh karena itu penelitian ini mengangkat identifikasi masalah Bagaimanakah kewenangan pemerintah Kota Serang dalam menangani situs pornografi dan Apakah hambatan pemerintah Kota Serang dalam menangani situs pornografi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis,dengan data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada DISHUBKOMINFO dan menyebar kuesioner kepada 12 pelaku usaha WARNET dari jumlah keseluruhan 54 WARNET di Kota Serang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Serang masih minim dalam menjalankan kewenangan seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014, baik dari segi sosialisasi ataupun pengawasan. Kurang proaktifnya pemerintah Kota Serang dalam melakukan pengontrolan situs internet bermuatan Negatif dan pelaporan kepada DIRJEN. Minimnya team dalam keanggotaan DISHUBKOMINFO Kota Serang Bidang telekomunikasi dan anggota atau Staff DISHUBKOMINFO Kota Serang yang memiliki disiplin ilmu diluar bidang telekomunikasi menjadi hambatan terbesar dalam melakukan pengawasan. Pemerintah Kota Serang disarankan untuk memecah antara dinas perhubungan dengan dinas KOMINFO, serta membuat lembaga khusus dalam menangani situs internet bermuatan negatif yang tugas pokok dan fungsinya yaitu mengontrol perkembangan situs bermuatan negatif dan memblokir situs tersebut.

Actions (login required)

View Item