SUYANDI, ROHMAN (2019) TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN GANTI RUGI TERHADAP PENGADAAN TANAH PERUMAHAN UNTUK PEMBANGUNAN PLTU BANTEN 1 SURALAYA UNIT 9-10 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Putusan Nomor 2476 K/Pdt/2017). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN GANTI RUGI TERHADAP PENGADAAN TANAH PERUMAHAN UNTUK PEMBANGUNAN PLTU BANTEN 1 SURALAYA UNIT 9-10 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG.PDF Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.Masalah ganti kerugian menjadi komponen yang paling sensitif dalam proses pengadaan tanah. Pembebasan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugiaan sering kali menjadi peroses yang panjang, dan berlarut-larut (time consuming) akibat tidak adanya kesepakatan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Disini akan membahas tentang apakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam proses pengadaan tanah yang ditetapkan sepihak oleh pihak PLTU Surlaya sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2012 dan upaya apa yang dilakukan warga atas penetapan ganti kerugian pengadaan tanah yang dilakukan sepihak oleh pihak PLTU Suralaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan jenis pendekatan penelitian pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Adapun data dan sumber data yan digunakan yaitu data sekunder dengan teknik pengumpulan data kepustakaan, dengan analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Berdasarkan dari uraian pertimbangan Mahkamah Agung diatas, Penulis berpendapat bahwa pada putusan yang diputus Mahkamah Agung didalam perkara pengadaan tanah PLTU Suralaya hanya memutus tentang bagaimana Tata Cara Pengajuan Keberatan saja, yang berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016.Bukan bagaimana mempertimbangkan nilai ganti kerugian yang diberikan oleh pihak Tergugat (Pihak PLTU Suralaya) apakah sudah layak dan adil untuk penggugat (masyarakat) sebagaimana dengan yang diatur didalam Pasal 1 Nomor 10 Undang- undang nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Ganti kerugian, Pembangunan PLTU.

Actions (login required)

View Item