Badriah, Nurliatul (2019) TINJAUAN YURIDIS JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA INDONESIA BERDASARKAN PERMENAKER TRANS NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
TINJAUAN YURIDIS JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA INDONESIA BERDASARKAN PERMENAKER TRANS NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.PDF Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Humans as labor must get protection, welfare and calm, security in carrying out work relations because humans face uncertainty. The government requires that migrant workers must be legal, sent through official agents. There are still many Indonesian Workers who work overseas without a visa to work as illegal TKI without the social security they have. This is due to economic factors to finance kelurganyah in the village. Based on Banten News, as many as 271 Indonesian Workers (TKI) have problems and have not been able to be returned to their homeland during 2017. The number is dominated by the attacking regency which reaches around 200 cases. Based on this number, Serang Regency is the biggest bag of troubled TKIs. There are still many forging migrant workers who do not get social security workers. This can cause problems, because labor has no protection when these workers get into trouble in the country where the workforce works. So it is necessary to examine how the protection of social security systems for TKI workers based on TRANS PERMENAKER Number 7 of 2017 concerning Indonesian Workers' Social Security program and how the legal consequences for those who do not have employment social security programs based on TRANS PERMENAKER Number 7 Year 2017. Research methods in compiling This thesis uses a normative juridical type and descriptive analysis approach. The data used are secondary data and primary data as supporting, document study data collection techniques. Analysis of the data used in the study is qualitative analysis. The results of the study show that the protection of the implementation of a social security system for TKI workers is an obligation that must be owned by each TKI that must be provided by the Government. As a result of the law for migrant workers who do not have a social security workforce that will harm themselves and of course BP3TKI will always be blamed. In this case the Minister of Manpower and Transmigration has no strict sanctions regulating it. Keywords: Social Security, Labor, Minister of Manpower and Transmigration Regulation No. 7 of 2017
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Manusia sebagai tenaga kerja harus mendapat perlindungan, kesejahteraan dan ketenangan, keamanan dalam melaksanakan hubungan kerja karena manusia menghadapi ketidakpastian. Pemerintah mensyaratkan bahwa TKI harus legal, dikirim melalui agen resmi. Masih banyak Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negri tanpa visa untuk bekerja menjadi TKI illegal tanpa jaminan sosial yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi untuk membiayai kelurganyah di kampung. Berdasarkan Kabar Banten sebanyak 271 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah dan belum bisa dipulangkan ke tanah air selama 2017. Jumlah tersebut didominasi oleh wilayah kabupaten serang yang mencapai sekitar 200 kasus. Berdasarkan jumlah tersebut, Kabupaten Serang menjadi kantong terbesar TKI bermasalah. Masih banyak penempaan TKI yang tidak mendapatkan jaminan social tenaga kerja. Hal ini dapat menimbulkan masalah, sebab tenaga kerja tidak memiliki perlindungan ketika tenaga tersebut mendapatkan masalah di negara tempat tenaga kerja bekerja. Sehingga perlu dikaji bagaimana perlindungan penyelenggaraan sistem jaminan sosial bagi pekerja TKI berdasarkan PERMENAKER TRANS Nomor 7 Tahun 2017 tentang program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia serta bagaimana akibat hukum bagi yang tidak memiliki program jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan PERMENAKER TRANS Nomor 7 Tahun 2017. Metode penelitian dalam menyusun skripsi ini menggunakan tipe yuridis normative dan pendekatan deskriptif analisis, Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer sebagai penunjang, teknik pengumpulan data studi dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan penyelenggaraan sistem jaminan sosial bagi pekerja TKI merupakan kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap TKI yang wajib diberikan oleh Pemerintah. Akibat hokum bagi TKI yang tidak memiliki jaminan social tenaga kerja yaitu akan merugikan dirinya sendiri dan tentunya BP3TKI akan selalu disalahkan. Permenaker dalam hal ini belum ada sanksi tegas yang mengatur di dalamnya Kata Kunci: Jaminan Sosial, Tenaga Kerja, Permenakertrans No 7 Tahun 2017. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 01 Oct 2021 09:17 | |||||||||
| Last Modified: | 01 Oct 2021 09:17 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1981 |
Actions (login required)
 |
View Item |