Irbah Nabilah, Maulidina (2019) TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG MENGENAI PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA TANGERANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG MENGENAI PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA TANGERANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
The Tangerang City Government began to make efforts to limit the use of plastic bags based on the Elucidation of Article 11 of Government Regulation Number 81 of 2012 concerning Household Waste Management and Household- like Waste. In this study, the authors are interested in discussing how the authority of the Tangerang City Regional Government in limiting the use of plastic bags in Tangerang City and what are the obstacles in implementing the policy of limiting the use of plastic bags in Tangerang City. The research method used in this study is to use a normative juridical method with a type of normative qualitative research. The data used in the study are using secondary data regarding the explanation of Government Regulation Number 81 of 2012 concerning Household Waste Management and Household Waste, and supported by primary legal materials in the form of interviews with Section Heads and Staff of Waste Reduction Division of Tangerang City Environment Office and other related speakers, and analyzed qualitatively juridically. The results showed that the implementation of the plastic bags restrictions in the Tangerang by the Tangerang City regional government was carried out based on the authority of attribution as stated in Government Regulation Number 81 of 2012 concerning Household Waste Management and Household Waste. The form of the implementation of the plastic bags restrictions in the Tangerang was in the form of an appeal through a circular letter. In its implementation there are still various obstacles such as the still low level of public awareness to start reducing the use of plastic bags, the scope of the implementation of policies that are still limited to modern retail / stores, and the absence of strict sanctions. So that the local government of Tangerang City needs to be more massive in socializing to the public to reduce the use of plastic bags and it is hoped that the Tangerang City local government can immediately make it more specific Regional Regulations or Mayor Regulations governing the use of plastic bags so that environmental sustainability can be maintained. Keywords: Local Government Authority, Waste Management, Plastic Bags
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Pemerintah Kota Tangerang mulai melakukan upaya pembatasan penggunaan kantong plastik dengan berdasarkan pada Penjelasan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Pada penelitian ini, penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang dalam pembatasan penggunaan kantong Plastik di Kota Tangerang dan apa saja kendala dalam penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong Plastik di Kota Tangerang. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif normatif. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan data sekunder mengenai penjelasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, dan ditunjang oleh bahan hukum primer berupa wawancara dengan Kepala Seksi dan Staf Bidang Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang serta narasumber lain yang terkait, dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di Kota Tangerang oleh pemerintah daerah Kota Tangerang dilakukan berdasarkan kewenangan atribusi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Bentuk penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di Kota Tangerang tersebut berupa himbauan melalui surat edaran. Dalam penerpannya masih mengalami berbagai kendala seperti masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mulai mengurangi penggunaan kantong plastik, ruang lingkup penerapan kebijakan yang masih terbatas pada retail/toko modern saja, dan belum adanya sanksi tegas. Sehingga pemerintah daerah Kota Tangerang perlu lebih masif lagi dalam menyosialisasikan kepada masyarakat untuk mengurangi mengurangi penggunaan kantong plastik dan diharapkan pemerintah daerah Kota Tangerang dapat segera membuatnya Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota yang lebih spesifik mengatur mengenai penggunaan kantong plastik agar kelestarian lingkungan dapat terjaga. Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah Daerah, Pengelolaan Sampah, Kantong Plastik | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 01 Oct 2021 09:10 | |||||||||
| Last Modified: | 01 Oct 2021 09:10 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1978 |
Actions (login required)
 |
View Item |