Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

TANGGUNG JAWAB AKUNTAN PUBLIK ATAS KESALAHAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK DAN POJK NOMOR 13/POJK.03/2017 TENTANG PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN (Studi Kasus Kesalahan Audit Laporan Keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan)

ROSYANA, SITI (2019) TANGGUNG JAWAB AKUNTAN PUBLIK ATAS KESALAHAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK DAN POJK NOMOR 13/POJK.03/2017 TENTANG PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN (Studi Kasus Kesalahan Audit Laporan Keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
TANGGUNG JAWAB AKUNTAN PUBLIK ATAS KESALAHAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK DAN POJK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

A Public Accountant is someone who has obtained permission to provide services as regulated in Law Number 5 Year 2011 concerning Public Accountants. The responsibility of the Public Accountant lies in his opinion or statement of opinion on the financial statements or financial information of a company entity. This study aims to determine the extent of the legal responsibility of Public Accountants in carrying out their profession according to law in Indonesia. The author is interested in examining how the responsibilities of the Public Accountant are reviewed based on the Civil Code with the OJK's findings on the incompatibility of the results of the financial statement audit of the company PT. Sunprima Nusantara Financing? As well as how the legal efforts that can be made by Bank Mandiri as a creditor against the loss of the results of the financial report audit by a Public Accountant in terms of Law number 5 of 2011 concerning Public Accountants? This research method uses a normative juridical approach because it discusses the rules in the Article regarding the amount of sanctions and fines and can be said not in accordance with the Act. From the results of the study it can be concluded that the Public Accountant has the responsibility to protect the public interest, not only limited to the interests of the client or employer, but also responsible for ethics derived from the professional code of ethics of Public Accountants about the principles of ethics, norms and independence and responsible for the profession that is sourced from the Professional Standards of Public Accountants. Public Accountants have been subjected to administrative sanctions as a consequence of violations of the financial report audit errors that they did so violating Law Number 5 of 2011 concerning Public Accountants and PMK Number 17 / PMK.01 / 2008 concerning Public Accountant Services. However, legal remedies that can be taken are still to demand accountability in compensating the parties who have been harmed as a result of the violations committed by parties entitled to fulfill the compensation based on Article 1365 of the Civil Code. Keywords: Public Accountants, Responsibilities, Financial Reports

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorSri Agustina, RaniUNSPECIFIED
Thesis advisorSyahrul Mucharom, RullyUNSPECIFIED
Additional Information: Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan keuangan atau informasi keuangan suatu entitas perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab hukum Akuntan Publik dalam menjalankan profesinya menurut hukum di Indonesia. Penulis tertarik meneliti mengenai bagaimana tanggung jawab Akuntan Publik ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan hal temuan OJK terhadap ketidaksesuaian hasil audit laporan keuangan perusahaan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan? Serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Bank Mandiri sebagai kreditur terhadap kerugian atas hasil audit laporan keuangan oleh Akuntan Publik ditinjau dari Undang-undang nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik? Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebab membahas mengenai peraturan dalam Pasal mengenai besaran sanksi dan denda serta dapat dikatakan tidak sesuai dengan Undang-Undang. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Akuntan Publik mempunyai tanggung jawab untuk melindungi kepentingan publik, tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja, tetapi juga bertanggung jawab terhadap etika yang bersumber dari kode etik profesi Akuntan Publik tentang prinsip-prinsip etika, norma dan independensi serta bertanggung jawab terhadap profesinya yang bersumber dari Standar Profesional Akuntan Publik. Akuntan Publik telah dikenai sanksi administratif sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap kesalahan audit laporan keuangan yang dilakukannya sehingga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan PMK Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Namun upaya hukum yang dapat diambil tetap saja untuk menuntut pertanggungjawaban dalam mengganti kerugian pihak-pihak yang dirugikan akibat dari pelanggaran tersebut yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berhak atas pemenuhan ganti rugi tersebut berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Kata Kunci: Akuntan Publik, Tanggung Jawab, Laporan Keuangan
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Admin Eprints Untirta
Date Deposited: 01 Oct 2021 08:18
Last Modified: 01 Oct 2021 08:18
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1966

Actions (login required)

View Item View Item