TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PEMEGANG HAK MEREK TERKAIT KELALAIAN ADMINISTRASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Putusan Nomor :24/Pdt.Sus Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst)

WANDA PRAMESTY, LUTHFIYAH (2023) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PEMEGANG HAK MEREK TERKAIT KELALAIAN ADMINISTRASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Putusan Nomor :24/Pdt.Sus Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text (SKRIPSI) LUTHFIYAH WANDA PRAMESTY_11111170251_TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PEMEGANG HAK MEREK TERKAIT KELALAIAN ADMINISTRASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text LUTHFIYAH WANDA PRAMESTY_11111170251_01-1.pdf Restricted to Registered users only Download (864kB)
	Text LUTHFIYAH WANDA PRAMESTY_11111170251_02.pdf Restricted to Registered users only Download (452kB)
	Text LUTHFIYAH WANDA PRAMESTY_11111170251_03.pdf Restricted to Registered users only Download (382kB)
	Text LUTHFIYAH WANDA PRAMESTY_11111170251_04.pdf Restricted to Registered users only Download (179kB)
	Text LUTHFIYAH WANDA PRAMESTY_11111170251_05.pdf Restricted to Registered users only Download (54kB)
	Text LUTHFIYAH WANDA PRAMESTY_11111170251_REF.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB)
	Text LUTHFIYAH WANDA PRAMESTY_11111170251_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (951kB)
	Text LUTHFIYAH WANDA PRAMESTY_11111170251_PERNYATAAN_PERSETUJUAN_PENGESAHAN-1.pdf Restricted to Registered users only Download (584kB)

Abstract

Trademark registration is a form of protection in the trademark law. With the development of activities in the business world in Indonesia, more and more brands and company names are registered in Indonesia through the Directorate General of Intellectual Property, for example GS Yuasa Corporation. The Directorate General of Intellectual Property has the task of carrying out the formulation and implementation of policies in the field of intellectual property in accordance with the provisions of laws and regulations. In Indonesia, there are many things that violate Intellectual Property Rights, namely plagiarism, producing, distributing, announcing without the permission of the brand rights holder, for example, GSJ which has the same brand and logo as GS, this will harm the brand holder and do not appreciate the work of the brand that has the same brand and logo. issued by someone. The problems studied in this study are about how the position of the defendants who grants applications for trademarks that have been registered previously for similar goods and how the impact of administrative negligence committed by co-defendants based on Decision Number 24/PDT.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst. This study uses the theory of legal certainty and legal protection. The method used is normative juridical. The research specification used is normative legal research. The data sources used are Secondary Data, Premier Data as Supporting. The data analysis used is descriptive qualitative analysis. The finding of this study is that there is a discrepancy between existing regulations and reality. This study concludes that the position of the defendant in carrying out the formulation and implementation of policies in the intellectual property sector is not in accordance with the laws and regulations. Even though the laws and regulations and the duties of the directorate general of intellectual property are clear, there are still negligence in carrying out their duties. As well as losses that have a direct impact on the decline in turnover. Therefore, as for the advice given, the co-defendants of the Directorate General of Intellectual Property should carry out their duties as stated in the applicable laws and regulations, follow the registration process flow properly, and cancel the GSJ mark and are obliged to replace the entire mark and logo that resembles the GS brand so that the losses suffered by GS do not run continuously.

Item Type:

Thesis (S1)

Contributors:

Contribution	Contributors	NIP/NIM
Thesis advisor	AGUS, DEDE	197008202005011902
Thesis advisor	ARIFINAL, MOCHAMAD	197502082008011011

Additional Information:

Pendaftran merek merupakan salah satu bentuk perlindungan dalam undangundang merek, Berkembangnya kegiatan pada dunia usaha di Indonesia, maka semakin banyak pula merek-merek dan nama-nama perusahaan yang didaftarkan di Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual contohnya GS Yuasa Corporation. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia banyak hal yang terjadi pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual, yakni plagiat, memproduksi, mendistribusikan, mengumumkan tanpa izin dari pemegang hak merek contohnya GSJ yang merek dan logo yang sama dengan GS, hal ini akan merugikan pemegang merek dan tidak menghargai hasil karya merek yang dikeluarkan oleh seseorang. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana kedudukan turut tergugat yang mengabulkan permohonan merek yang telah terdaftar sebelumnya untuk barang sejenis dan Bagaimana dampak dari Kelalaian Administrasi yang di lakukan oleh turut tergugat berdasarkan Putusan Nomor 24/PDT.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst. penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan perlindungan hukum. Metode yang digunakan ialah yuridis normative. Spesifikasi penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normative. Sumber data yang digunakan ialah Data Sekunder, Data Premier sebagai Penunjang. Analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif. Temuan dari penelitian ini ialah adanya ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan kenyataan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan kedudukan turut tergugat untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mesikipun sudah jelas peraturan perundang-undangan dan tugas direktorat jenderal kekayaan intelektual tetapi masih ada kelalaian dalam melaksanakan tugasnya. Serta Kerugian yang berdampak langsung pada turunnya omzet. Oleh karena itu adapun saran yang di berikan ialah, Turut tergugat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual seharusnya menjalankan tugasnya seperti yang telah tercantum dalam peraturan perundangudangan yang berlaku, mengikuti alur proses pendaftaran dengan baik, dan melakukan pembatalan merek GSJ dan sewajibnya mengganti keseluruhan baik merek dan logo yang menyerupai merek GS agar kerugian yang dialami GS tidak berjalan terus menerus.

Subjects:

K Law > K Law (General)

Divisions:

01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum

Depositing User:

Luthfiyah Wanda Pramesty

Date Deposited:

17 Jan 2023 09:28

Last Modified:

17 Jan 2023 09:28

URI:

http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/19658

Actions (login required)

View Item

Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA