ADAM AL FARABI, GHAILAND (2019) SYARAT DAN KEDUDUKAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF MENURUT PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text SYARAT DAN KEDUDUKAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF MENURUT PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 31 TAHUN 2018.PDF Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Ghailand Adam Al Farabi, Nim : 1111142957. Syarat Dan Kedudukan Calon Anggota Legislatif Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dpr, Dprd Provinsi Dan Dprd Kabupaten/Kota Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2018. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Polemik hak dipilih mantan narapidana kasus korupsi, Bandar Narkoba dan Pedofilia dalam pemilihan calon legislatif sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang melarang mantan narapidana tersebut untuk ikut serta dalam pemilihan calon legislatif. Setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung pun masih menimbulkan polemik secara hukum. Memahami hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengetahui tinjauan yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/Hum/2018 dan juga mengetahui siapakah yang berwenang untuk mencabut hak dipilih seseorang dalam politik. Penelitian ini di golongkan kedalam penelitian studi pustaka dan diperkuat dengan data primer hasil dari seminar yang memiliki topik pembahasan yang sesuai dengan arah penelitian penulis. Proses analisis ini data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menjabarkan siapakah yang berwenang dalam memutus hak dipilih seseorang dalam pemilihan umum, penjelasan mengenai alasan mengapa Komisi Pemilihan Umum membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 dan meninjau secara yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/Hum/2018. Mengenai hal tersebut pemerintah seharusnya mengubah atau merevisi Undang-Undang Pemilu berikutnya yang memuat ketentuan pidana akan penghapusan hak politik berupa hak dipilih dan juga meninjau ulang kembali Putusan Mahkamah Agung tersebut agar diberikan hak yang sama bagi mantan narapidana bandar narkoba dan pedofila untuk diberikan hak dipilih nya seperti hal nya mantan narapidana korupsi. Agar selaras dengan prinsip Persamaan dimata hukum. Kata kunci : Hak dipilih, Narapidana, Pemilu, Mahkamah Agung.

Actions (login required)

View Item