Dwicahya, Riska Putri (2023) PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PELAYARAN TERHADAP KASUS KELALAIAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI WILAYAH PERAIRAN MUSI PALEMBANG SUMATERA SELATAN INDONESIA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Riska Putri DwiCahya_1111150118_ Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Riska Putri DwiCahya_1111150118_05.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Riska Putri DwiCahya_1111150118_02.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
|
Text
Riska Putri DwiCahya_1111150118_03.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) |
|
Text
Riska Putri DwiCahya_1111150118_04.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) |
|
Text
Riska Putri DwiCahya_1111150118_ Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB) |
|
Text
4.1 Riska Putri DwiCahya_1111150118_fultext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Riska Putri DwiCahya_1111150118__01.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB) |
Abstract
Motor boat accidents in the Musi River area have often occurred which were caused by the negligence of the ship captain because he did not comply with the provisions in the Shipping Law Article 294 paragraph (3) Number 17 of 2008 as was done by the captain named Tora Sudiro who caused the death of a crew member named Turo Then the person concerned is held responsible for his accountability as decided by the Palembang District Court with the word number 485/Pid.Sus/2019/PN.Plg. however, the Judge decided based on the Criminal Code which has lower sanctions when compared to Article 294 paragraph (3) concerning shipping. Based on the background above, the researcher examines the identification of the problem, namely criminal liability for shipping crimes against negligence cases that result in death in terms of Law No. 17 of 2008 concerning Shipping and how the judge considers in imposing criminal sanctions on shipping crimes against negligence cases resulting in death then to study this problem the researcher uses the theory of legal responsibility and the theory of sentencing purposes using a normative descriptive method in the form of a description and elaboration in a case study with the relevant law. From the results of the study, it was found that elements of negligence were committed by the captain, for which the judge should have imposed criminal sanctions based on Article 294 paragraph (3) with a maximum sentence of 10 years in prison. punishment in which the judge considers that Article 359 Whoever because of his mistake (negligence) causes another person to die, shall be punished by a maximum imprisonment of five years or a maximum light imprisonment of one year. and Article 360 (2) Any person who because of his mistake (negligence) causes another person to be injured in such a way as to cause illness or obstruction to carry out work, position or search for a certain time, shall be punished by a maximum imprisonment of nine months or a maximum light imprisonment of six months or a maximum fine of four thousand five hundred rupiahs. If all the elements have been fulfilled, the person concerned should still be subject to Article 294. If the act as referred to in paragraph (1) results in the death of a person and loss of property, the criminal shall be punished with imprisonment for a maximum of 10 (ten) years and a fine of up to Rp. 1,500,000,000.00 (one billion five hundred million). In making a decision, it should not only see peace because the principle of peace does not eliminate crime. Keywords: Liability, Negligence, Crime, Criminal, Shipping.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Kecelakaan kapal motor di daerah sungai musi sudah seringkali terjadi yang diakibatkan oleh kelalaian nahkoda kapal karena tidak mematuhi ketentuan dalam undang-undang Pelayaran Pasal 294 ayat (3) Nomor 17 Tahun 2008 sebgaimana dilakukan oleh nahkoda yang bernama Tora Sudiro yang mengakobatkan kematian anak buah kapal bernama Turo Kemudian yang bersangkutan di pertanggung jawabkan atas pertanggungjawabannya sebagaimana yang di putus oleh pengadilan Negeri Palembang dengan nomor perkata 485/Pid.Sus/2019/PN.Plg. namun Hakim memutus berdasarkan KUHP yang memiliki sanksi yang lebih rendah jika di bandingkan dengan Pasal 294 ayat (3) tentang pelayaran. Berdasarkan latarbelakang tersebut diatas peneliti mengkaji pada identifikasi masalah yaitu pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana pelayaran terhadap kasus kelalaian yang mengakibatkan kematian di tinjau dari undang-undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana pelayaran terhadap kasus kelalaian mengakibatkan kematian kemudian untuk mengkaji masalah tersebut peneliti menggunakan teori pertanggung jawaban hukum dan teori tujuan pemidanaan dengan menggunakan metode deskriptif normative berupa penggabaran dan penjabaran secara studi kasus dengan UndangUndang yang terkait. Dari hasil penelitian ditemukan unsur kelalaian yang dillakukan oleh nahkoda yang semestinya hakim menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 294 ayat (3) dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara Namun hakim hanya menjatuhkan Pasal KUHP 1 tahun penjara di kurangi selama masa penahanan hal ini tentu tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan dimana hakim dengan pertimbangan bahwa Pasal 359 Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. dan Pasal 360 (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. semua unsur telah terpenuhi seharusnya yang bersangkutan tetap di kenakan Pasal 294 Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda dipidana denganpenjara paling lama 10 (sepuluh ) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Seharusnya dalam memutus bukan hanya melihat adanya perdamaian karena perinsipnya perdamaian tidak menghapus pidana. Kata Kunci : Pertanggung jawaban, Kelalaian, Tindak Pidana, Pemidanaan, Pelayaran. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
|||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mrs Riska Putri Dwicahya | |||||||||
| Date Deposited: | 12 Jan 2023 16:23 | |||||||||
| Last Modified: | 12 Jan 2023 16:23 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/19636 |
Actions (login required)
 |
View Item |