Caesaraja, Toby (2023) TINJAUAN YURIDIS PENGUASAAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.g/2020/PN.Gdt juncto Putusan Nomor 38/Pdt.2021/PT.Tjk juncto Putusan Nomor 3153/K/Pdt/2021). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text Muhammad Toby Caesaraja_1111180317_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (11MB)
	Text Muhammad Toby Caesaraja_1111180317_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Muhammad Toby Caesaraja_1111180317_02.pdf Restricted to Registered users only Download (500kB)
	Text Muhammad Toby Caesaraja_1111180317_03.pdf Restricted to Registered users only Download (680kB)
	Text Muhammad Toby Caesaraja_1111180317_04.pdf Restricted to Registered users only Download (763kB)
	Text Muhammad Toby Caesaraja_1111180317_05.pdf Restricted to Registered users only Download (15kB)
	Text Muhammad Toby Caesaraja_1111180317_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (397kB)
	Text Muhammad Toby Caesaraja_1111180317_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB)

Abstract

Land disputes are about land tenure and ownership disputes, while the others are rights disputes and land boundary/location disputes. This clearly shows that most of the people already know their rights to the land they own and control. The first identification of this research is how the normative criteria for land tenure without rights is an act against the law. What is the judge's consideration of land tenure disputes without a permit as an unlawful act in the Gedong Tataan District Court Decision Number 10/Pdt.g/2020/PN.Gdt in conjunction with the Tanjung Karang High Court Decision Number 38/Pdt/2021/PT.Tjk in conjunction with the Cassation Decision Supreme Court Number 3153/K/Pdt/2021. The theory used is the theory of Development Law and Progressive Law. Researchers used normative juridical methods with descriptive analytical research specifications. Data collection techniques were carried out by means of a literature study to examine secondary data and analyzed qualitatively. The results of this study, the normative criteria for appropriate tenure over land have been regulated in the provisions of the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 concerning basic agrarian regulations and Government Regulation Number 24 of 1997 regarding land registration and existing jurisprudence and if If it is not appropriate and against the law, the rights will be revoked according to the provisions of the UUPA no. 5 of 1960 and PP No. 24 of 1997 and the basis for the judge's consideration of the decision of the Tanjungkarang high court to cancel the decision of the Gedong Tataan district court is not in accordance with the rules already stated in the UUPA No.5 of 1960 concerning basic agrarian regulations and PP no.24 of 1997 concerning land registration. The conclusion is based on normative criteria in consideration and the decision of the Tanjung Karang high court no. 38/pdt/2021/pt.tjk to cancel the court's decision Negeri Gedong Tata No 10/pdt.g/2020/pn.gdt is not correct because it doesn't match uai with the provisions of UUPA regulation no. 5 of 1960 concerning basic agrarian regulations and PP no. 24 of 1997 concerning land registration and existing jurisprudence. The suggestion is, to law enforcers and the government, it is necessary to create an agrarian justice institution at this time which is an absolute necessity and is a mechanism for a way out of a number of agrarian disputes so that the judicial process can run properly, precisely and quickly.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor SUHADI, ARIS 0008026011 Thesis advisor AGUS, DEDE 0020087007
Additional Information:	Sengketa tanah adalah tentang sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah sedangkan yang lainnya adalah sengketa hak dan sengketa batas/letak tanah. Hal ini jelas menunjukkan, sebagian besar masyarakat telah mengetahui hak mereka terhadap tanah yang mereka miliki. Adapun identifikasi penelitian ini adalah, bagaimana kriteria normatif sebuah penguasaan tanah tanpa hak sebagai perbuatan melawan hukum. Kemudian, bagaimana pertimbangan hakim tentang sengketa penguasaan tanah tanpa izin sebagai perbuatan melawan hukum dalam putusan pengadilan negeri gedong tataan nomor 10/pdt.g/2020/pn.gdt juncto putusan pengadilan tinggi tanjung karang nomor 38/pdt/2021/pt.tjk juncto putusan kasasi mahkamah agung nomor 3153/k/pdt/2021. Teori yang digunakan yaitu teori hukum pembangunan dan hukum progresif. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka untuk menelaah data-data sekunder dan di analisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini, kriteria normatif penguasaan hak atas tanah yang sesuai telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah maupun yurisprudensi yang telah ada dan jika tidak sesuai serta melawan hukum maka akan dicabut haknya sesuai ketentuan UUPA no.5 tahun 1960 dan PP no.24 tahun 1997 dan dasar pertimbangan hakim pada putusan pengadilan tinggi Tanjungkarang untuk membatalkan putusan pengadilan negeri Gedong Tataan adalah tidak sesuai dengan aturan yang sudah tertuang dalam UUPA no.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria serta PP no.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Kesimpulannya adalah berdasarkan kriteria normatif dalam pertimbangan dan putusan pengadilan tinggi tanjung karang no 38/pdt/2021/pt.tjk untuk membatalkan putusan pengadilan negeri gedong tataan no 10/pdt.g/2020/pn.gdt itu tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan UUPA no.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria dan PP no.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah maupun yurisprudensi yang telah ada. Sarannya adalah, kepada penegak hukum dan pemerintahan, perlu diciptakan lembaga peradilan agraria pada saat ini merupakan kebutuhan mutlak serta merupakan mekanisme jalan keluar dari sejumlah sengketa agraria agar proses peradilan dapat berjalan dengan baik, tepat dan cepat.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr. Muhammad Toby Caesaraja
Date Deposited:	19 Jan 2023 14:51
Last Modified:	19 Jan 2023 14:51
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/19632

Actions (login required)

View Item