Hartono, Rainaldy (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN ADAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (Studi Penelitian Pada Hutan Adat Kasepuhan Pasir Eurih Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Banten). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text (SKRIPSI) Rainaldy Hartono_1111180181_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text (SKRIPSI) Rainaldy Hartono_1111180181_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (SKRIPSI) Rainaldy Hartono_1111180181_02.pdf Restricted to Registered users only Download (354kB)
	Text (SKRIPSI) Rainaldy Hartono_1111180181_03.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB)
	Text (SKRIPSI) Rainaldy Hartono_1111180181_04.pdf Restricted to Registered users only Download (524kB)
	Text (SKRIPSI) Rainaldy Hartono_1111180181_05.pdf Restricted to Registered users only Download (25kB)
	Text (SKRIPSI) Rainaldy Hartono_1111180181_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (274kB)
	Text (SKRIPSI) Rainaldy Hartono_1111180181_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

The Constitution has mandated the regulation of legislation regarding customary law communities to regional governments. This means that in addition to being the responsibility of the state, in terms of protection, respect, and recognition of indigenous peoples, an active role from the Regional Government is needed as an effort to implement regional autonomy. The concept of regional autonomy has mandated that local governments take care of their regional affairs, including the affairs of indigenous peoples. As for the identification of the problem, how is the authority of the Lebak Regency Government towards the management of the Kasepuhan Pasir Eurih customary forest reviewed based on Law no. 41 of 1999 concerning Forestry and how the problems experienced by the Kasepuhan Pasir Eurih Customary Law Community in managing customary forests. The theory used is the theory of the Constitution and the theory of the Indigenous Law Community. The research method is empirical juridical. The research specification is descriptive analysis. The data source is primary data which is supported by secondary data. Data collection techniques are interviews and documents related to research. Data were obtained and analyzed descriptively with a qualitative approach method. The results of the research regarding the Lebak Regency Government have protected the rights of indigenous peoples on ulayat land, identified the characteristics and characteristics of indigenous peoples, inventories, and recognized indigenous peoples and their rights through local regulations, but in practice the implementation of the regional regulation itself is still considered optimal, especially in terms of empowerment. The conclusion is that the authority of the local government of Lebak Regency in empowering customary law communities is still considered less than optimal. The suggestion is, the Government should be able to maximize community empowerment with sustainable and equitable programs and policy makers at the Village and Kasepuhan levels so that they can make implementing regulations in the form of regulations for arable land areas for each individual in the forest area. Keywords : Constitutional Rights, Customary Law Community, Indigenous Forest

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Mu'in, Fatkhul 198311282009121002 Thesis advisor Nida, Qotrun 199010212020122005
Additional Information:	Konstitusi telah mengamanatkan pengaturan perundang-undangan tentang masyarakat hukum adat kepada pemerintahan Daerah. Hal tersebut berarti bahwa selain menjadi tanggungjawab negara, dalam hal perlindungan, penghormatan, dan pengakuan masyarakat hukum adat diperlukan peran aktif dari Pemerintah Daerah sebagai upaya dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dalam konsep otonomi daerah sudah mengamanatkan agar Pemerintah Daerah mengurus urusan daerahnya, termasuk urusan masyarakat adat. Adapun identifikasi masalahnya, bagaimana kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak terhadap pengelolaan hutan adat kasepuhan Pasir Eurih ditinjau berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan bagaimana permasalahan-permasalahan yang dialami Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Pasir Eurih dalam pengelolaan hutan adat. Teori yang digunakan yaitu teori Konstitusi dan teori Masyarakat Hukum Adat. Metode penelitian yaitu yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analisis. Sumber data yaitu data primer yang ditunjang oleh data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Data diperoleh dan dianalisis secara deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengenai Pemerintah Daerah Kabupaten lebak telah melakukan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat, pengidentifikasian ciri dan karakteristik masyarakat hukum adat, inventarisasi, serta pengakuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak yang dimilikinya melalui Perda, namun dalam praktiknya implementasi terhadap Perdan itu sendiri masih dinilai optimal terutama dalam pemberdayaan. Kesimpulannya adalah Akan kewenangan Pemerintah daerah kabupaten lebak dalam memberdayakan masyarakat hukum adat dinilai masih kurang optimal. Sarannya adalah, Pemerintah seharusnya dapat lebih memaksimalkan pememberdayaan masyarakat dengan program yang berkelanjutan dan berkeadilan dan pemangku kebijakan di tingkat Desa maupun Kasepuhan agar dapat membuat peraturan pelaksana berupa peraturan untuk wilayah lahan garapan untuk setiap individu pada kawasan hutan. Kata Kunci : Hak Konstitusional, Masyarakat Hukum Adat, Hutan Adat
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr Rainaldy Hartono
Date Deposited:	12 Jan 2023 15:47
Last Modified:	12 Jan 2023 15:47
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/19621

Actions (login required)

View Item