MELVANIA PANDIANGAN, RIADO (2023) ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN KPPU TERHADAP PELANGGARAN INTEGRASI VERTIKAL OLEH PELAKU USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 468/Pdt.P/2020/ PN Jkt Sel Tentang Pembatalan Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019 ). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text RIADO MELVANIA PANDIANGAN_1111180315_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text RIADO MELVANIA PANDIANGAN_1111180315_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text RIADO MELVANIA PANDIANGAN_1111180315_02.pdf Restricted to Registered users only Download (369kB)
	Text RIADO MELVANIA PANDIANGAN_1111180315_03.pdf Restricted to Registered users only Download (210kB)
	Text RIADO MELVANIA PANDIANGAN_1111180315_04.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB)
	Text RIADO MELVANIA PANDIANGAN_1111180315_05.pdf Restricted to Registered users only Download (90kB)
	Text RIADO MELVANIA PANDIANGAN_1111180315_REF.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB)
	Text RIADO MELVANIA PANDIANGAN_1111180315_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Law Number 5 of 1999 and law enforcement implemented by KPPU must provide legal certainty guarantees to further encourage the acceleration of economic development to improve public welfare, as well as as an implementation of the spirit and soul of the 1945 Constitution. For example, the latest vertical integration case is Case Number 13/KPPU-I/2019, which was canceled by a district court decision Number 468/Pdt.P/2020/PN Jkt Sel. Departing from the existence of irregularities in the form of misuse of the data above, the author conducted thesis research by taking two identification problems. First, what are the considerations of the KPPU and the District Court for violations of vertical violations in the perspective of competition against Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Second, how are the legal consequences of canceling the KPPU's decision related to legal certainty. The theory used by the author is the Theory of Legal Certainty and the Theory of Legal Consequences. The research method used by the author is normative juridical, with research specifications in the form of a statutory approach and a conceptual approach,The research method used by the author is normative juridical, with research specifications in the form of a statutory approach and a conceptual approach, the data source is secondary data, the data collection technique is a literature study, and the data analysis is in the form of qualitative analysis. The results of his research showed that the problem in the case of vertical integration is the ambiguity of norms that causes various different interpretations in the consideration of decisions in the case of vertical integration. The number of KPPU's decisions that have been annulled has resulted in legal uncertainty because KPPU is the party in the litigation and must defend its own decision before the court so that the decision is confirmed not to be annulled. The author's suggestion is to make improvements through the Business Competition Bill and the government to review the authorities and tasks assigned to the KPPU.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor SRI AGUSTINA, RANI 197908032003122002 Thesis advisor GUNAWATI, ANNE 197304202010122001
Additional Information:	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh KPPU harus memberikan jaminan kepastian hukum untuk untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Putusan KPPU merupakan produk hukum dalam rangka mewujudkan kepastian hukum akan tetapi putusan KPPU memiliki hambatan yuridis dari undang-undang yang melahirkannya. Seperti kasus integrasi vertikal yang terbaru terdapat pada Nomor Perkara 13/KPPU-I/2019 yang dibatalkan oleh putusan pengadilan negeri Nomor 468/Pdt.P/2020/PN Jkt Sel. Berangkat dari adanya bentuk penyimpangan penyalahgunaan data di atas, penulis melakukan penelitian skripsi dengan mengambil dua identifikasi masalah. Pertama, bagaimana pertimbangan KPPU dan Pengadilan Negeri terhadap kasus pelanggaran integrasi vertikal dalam perspektif persaingan usaha dihubungkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kedua, Bagaimana akibat hukum pembatalan putusan KPPU dihubungkan dengan kepastian hukum. Teori yang digunakan penulis adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Akibat Hukum. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sumber datanya berupa data sekuder, teknik pengumpulan datanya berupa studi kepustakaan, analisis datanya berupa analisis kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan problematika dalam kasus integrasi vertikal adalah kekaburan norma yang menyebabkan berbagai penafsiran yang berbeda dalam pertimbangan putusan pada kasus integrasi vertikal. Banyaknya putusan KPPU yang dibatalkan berakibat hukum yaitu ketidakpastian hukum karena KPPU justru menjadi pihak yang berperkara dan harus mempertahankan putusannya sendiri di depan pengadilan agar dikuatkan putusan tersebut bukan dibatalkan. Saran penulis adalah penyempurnaan melalui RUU Persaingan Usaha dan pemerintah meninjau ulang kewenangan dan tugas yang diamanahkan kepada KPPU.
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Mrs Riado Melvania Pandiangan
Date Deposited:	09 Jan 2023 12:02
Last Modified:	09 Jan 2023 12:02
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/19570

Actions (login required)

View Item