Suhendra, Asep (2019) PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP HILANGNYA BARANG BUKTI PEMBUAT JAMU ILEGAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN PERKAPOLRI NO. 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP HILANGNYA BARANG BUKTI PEMBUAT JAMU ILEGAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN PERKAPOLRI NO. 14 TAHUN 201.PDF Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
ASEP SUHENDRA (1111131062), Criminal Liability Against the Loss of Illegal Herbal Medicine Makers in Settling Criminal Cases Based on Perkapolri No. 14 of 2019 concerning the Police Police Code of Ethics, (supervised by Ridwan as Advisor I and Reine Rofiana as Advisor II). Evidence has an important role to play in making light of the occurrence of a crime committed by a suspect / defendant. To protect the integrity of the evidence it is necessary to carry out an act of confiscation. However, in the implementation there were investigators who were negligent in maintaining the integrity of the evidence, namely removing the evidence of illegal herbal medicine in the form of 13 illegal herbal machines that had been confiscated. The identification of the problem is (1) how the criminal responsibility for the loss of evidence of illegal herbal medicine makers in the settlement of public cases and (2) how to enforce the law against evidence lost in the settlement of criminal cases. This study is normative juridical. This research was carried out by examining library materials or secondary data and collecting data obtained through analyzing regulations - opinions, opinions of criminal law experts and interviews if needed. Based on this research, the results show that criminal liability for the loss of evidence of illegal herbal medicine makers in the settlement of criminal cases is based on Article 417 of the Criminal Code and a special law that regulates the ultimate responsibility for evidence, namely Article 26 of Perkapolri No. 10 of 2010 jo. Perkapolri no. 8 of 2014 concerning procedures for the management of evidence in the Indonesian republic's police force. Then go to court to give administrative sanctions for disrespect (PTDH) article 22 paragraph (2). And the researcher found that the responsibility for the loss of the evidence was not processed in accordance with the provisions of the law where there was no accountability for the evidence. Keywords: Criminal Liability, negligence, evidence, sanctions.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | ASEP SUHENDRA (1111131062), Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Hilangnya Barang Bukti Pembuat Jamu Ilegal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Perkapolri No. 14 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisan, (dibimbing oleh Ridwan selaku Pembimbing I dan Reine Rofiana selaku Pembimbing II). Barang bukti memiliki peran penting untuk membuat terang terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan tersangka/terdakwa. Untuk melindungi keutuhan barang bukti maka perlu dilakukan suatu tindakan penyitaan. Namun dalam pelaksanaanya ada penyidik yang lalai dalam menjaga keutuhan barang bukti yaitu menghilangkan barang bukti pembuat jamu ilegal berupa 13 mesin pembuat jamu ilegal yang telah disita. Identifikasi masalahnya adalah (1) bagaiman pertanggungjawaban pidana terhadap hilangnya barang bukti pembuat jamu ilegal dalam penyelesaian perkara pidanaserta (2) bagaimana penegakan hukumnya terhadap barang bukti yang hilang dalam penyelesaian perkara pidana. Penelitian ini bersifat yuridis normative. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan pengumpulan data diperoleh melalui menganalisis perundnag – undanga, pendapat pakar hukum pidana serta wawancara jika di perlukan. Berdasarkan penelitian ini di peroleh hasil bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap hilangnya barang bukti pembuat jamu ilegal dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan dalam KUHP Pasal 417 maupun undang – undang khusus yang mengatur pertangungjawaban hialngnya barang bukti yaitu Pasal 26 Perkapolri No. 10 tahun 2010 jo. Perkapolri no. 8 tahun 2014 tentang tata cara pengelolaan barang bukti di lingkungan kepolisian negara republik indonesia. Selanjutnya ke pengadilan untuk memberikan sanksi administratif Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) pasal 22 ayat (2). Dan Peneliti mendapatkan bahwa pertanggung jawaban atas hilangnya barang bukti tersebut tidak di proses sesuai ketentuan undang-undang yang ada dimana tidak adanya pertanggungjawaban terhadap barang bukti tersebut. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, kelalaian, barang bukti, sanksi. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 01 Oct 2021 07:55 | |||||||||
| Last Modified: | 01 Oct 2021 07:55 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1954 |
Actions (login required)
 |
View Item |