Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

TINJAUAN PELAKSANAAN PRAPENUNTUTAN ANTARA PENYIDIK DAN JAKSA PENELITI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA UMUM (PERKARA PIDANA NOMOR 259/Pid.B/2020/PN Rkb)

Fadilla Ananda, Salwa (2023) TINJAUAN PELAKSANAAN PRAPENUNTUTAN ANTARA PENYIDIK DAN JAKSA PENELITI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA UMUM (PERKARA PIDANA NOMOR 259/Pid.B/2020/PN Rkb). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

[img] Text (Salwa Fadilla Ananda_1111180119_FULLTEXT)
SALWA FADILLA ANANDA_1111180119_FULLTEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (4MB)
[img] Text (Salwa Fadilla Ananda_1111180119_01)
SALWA FADILLA ANANDA_1111180119_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text (Salwa Fadilla Ananda_1111180119_02)
SALWA FADILLA ANANDA_1111180119_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (654kB)
[img] Text (Salwa Fadilla Ananda_1111180119_03)
SALWA FADILLA ANANDA_1111180119_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (508kB)
[img] Text (Salwa Fadilla Ananda_1111180119_04)
SALWA FADILLA ANANDA_1111180119_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (684kB)
[img] Text (Salwa Fadilla Ananda_1111180119_05)
SALWA FADILLA ANANDA_1111180119_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (209kB)
[img] Text (Salwa Fadilla Ananda_1111180119_REF)
SALWA FADILLA ANANDA_1111180119_REF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (411kB)
[img] Text (Salwa Fadilla Ananda_1111180119_LAMP)
SALWA FADILLA ANANDA_1111180119_LAMP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (592kB)

Abstract

In Indonesia, several criminal cases, especially common cases in terms of pre prosecution are often handled late. Those cases cannot be separated from the back and forth cases between the Prosecutor and the Indonesian Investigators, since the Prosecutor considers the case files as incomplete. The identification in this issue is how the implementation of pre-prosecution between the Investigators and Prosecutors against back and forth the case in handling common crimes in terms of law enforcement (Criminal Case Number 259/Pid.B/2020/PN Rkb) and how the rights of the suspect in the process re-prosecution of back and forth the case handling common crimes in terms of legal protection (Criminal Case Number 259/Pid.B/2020/PN Rkb). This research uses law enforcement theory and legal protection theory. The presentation of this research uses a normative juridical method. The specification of the research conducted in this research is descriptive analytical. The data sources used are secondary data sources consisting of primary, secondary, tertiary legal materials. Data collection techniques were carried out by literature studies, and interviews. Data analysis used qualitative methods. The results of the study obtained by researchers using law enforcement factors by Soerjono Soekanto, there are firstly, the law itself is not in accordance with the principles of fast, simple, low-cost justice, secondly, the code of ethics is not used as a legal basis for work supervision, third, the lack of facilities and facilities for suspects, fourth, the witness is not cooperative, fifth, the public's legal awareness is weakened and the lack of socialization from law enforcement officers. As well as in practice the rights of investigators who find violations that are not in accordance with Article 50 of the Criminal Procedure Code, Article 2 Paragraph (4) of Law Number 48 of 2009, and there are no reports of complaints from suspects. Researchers suggest law enforcement officers must refer to the Criminal Code and the code of ethics which is used as a legal basis for work supervision, referring to the principle of fast, simple, low-cost justice based on Law Number 48 of 2009. And the suspects can report complaints regarding back-and-forth pre-prosecutions return to the code of ethics of law enforcement agencies. Keywords: Pre-prosecution, back and forth the case, the principle of fast, simple, low-cost justice

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorMohas, Muhyi196109212000121001
Thesis advisorPrakarsa, Aliyth197912062008121001
Additional Information: Di Indonesia beberapa perkara pidana, khususnya perkara tindak pidana umum dalam hal prapenuntutan sering terlambat penanganannya. Perkara-perkara tersebut tidak dapat dilepaskan dari bolak-baliknya perkara antara Jaksa dengan Penyidik Polisi Republik Indonesia, karena Jaksa menilai berkas perkara belum lengkap. Identifikasi dalam masalah ini adalah bagaimana pelaksanaan prapenuntutan antara Penyidik dan Jaksa Peneliti terhadap bolak-balik berkas perkara dalam penanganan tindak pidana umum ditinjau dari penegakan hukum (Perkara Pidana Nomor 259/Pid.B/2020/PN Rkb) dan bagaimana hak-hak tersangka dalam proses prapenuntuan terhadap bolak-balik berkas perkara penanganan tindak pidana umum ditinjau dari perlindungan hukum (Perkara Pidana Nomor 259/Pid.B/2020/PN Rkb). Teori yang digunakan ialah teori penegakan hukum dan dan teori perlindungan hukum. Penyajian penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, dan wawancara. Analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang didapat peneliti menggunakan faktor penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto yakni pertama hukumnya itu sendiri tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, kedua, kode etik tidak dijadikan dasar hukum sebagai pengawasan kerja, ketiga, kurangnya fasilitas dan sarana bagi tersangka, keempat, saksi tidak koperatif, kelima, kesadaran hukum masyarakat melemah dan kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum. Serta praktiknya hak-hak tersangka yang peneliti temukan terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan Pasal 50 KUHAP, Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, dan tidak adanya laporan aduan dari tersangka. Saran peneliti aparat penegak hukum seharusnya mengacu kepada KUHAP dan kode etik yang dijadikan dasar hukum sebagai pengawasan kerja, mengacu kepada asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan berdasarkan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Serta tersangka dapat melakukan laporan aduan mengenai prapenuntutan yang bolak- balik sebagaimana kode etik lembaga penegak hukum. Kata Kunci : Prapenuntutan, Bolak-balik Berkas Perkara, asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan
Uncontrolled Keywords: Keywords: Pre-prosecution, back and forth the case, the principle of fast, simple, low-cost justice Kata Kunci : Prapenuntutan, Bolak-balik Berkas Perkara, asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: mrs. Salwa Fadilla Ananda
Date Deposited: 24 May 2023 14:13
Last Modified: 24 May 2023 14:13
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/19440

Actions (login required)

View Item View Item