Fuad, Anis (2015) TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP ) DI KOTA CILEGON BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text 1. TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP ) DI KOTA CILEGON BERDAS.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Tinjauan Yuridis Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Di Kota Cilegon Berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Anis Fuad iv Oleh: Program e-KTP dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Salah satu penyelenggara program e-KTP adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah kota cilegon pada penyelenggaraan e-KTP berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan penyelenggaraan e-KTP di Kota Cilegon. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris dan dibuat secara deskriptif analitis dengan teknik menggunakan data sekunder dengan analisis data secara kualitatif dan penelitian dilaksanakan Disdukcapil kota Cilegon. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pemerintah Kota Cilegon diberikan kewenangan untuk melaksanakan program ini seperti yang tercantum dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan teori kewenangan, pelimpahan kewenangan yang diperoleh pemerintah Kota Cilegon didapat melalui cara atribusi yakni pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Hambatan dalam pelaksanaan program e-KTP ini adalah Kurang efektifnya pelayanan yang telah diberikan oleh petugas dan kurangnya Informasi yang jelas untuk masyarakat. Kata kunci: e-KTP, Kewenangan, Hambatan

Actions (login required)

View Item