AZIS MUNAWAR, RIZKI (2022) PROSES PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 988/Pdt.G/2020/PA.Pdlg). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text (SKRIPSI) RIZKI AZIS MUNAWAR-1111160310-PROSES PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (SKRIPSI) RIZKI AZIS MUNAWAR-1111160310-PERNYATAAN-PERSETUJUAN-PENGESAHAN.pdf Restricted to Registered users only Download (717kB)
	Text (SKRIPSI) RIZKI AZIS MUNAWAR-1111160310-01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (SKRIPSI) RIZKI AZIS MUNAWAR-1111160310-02.pdf Restricted to Registered users only Download (270kB)
	Text (SKRIPSI) RIZKI AZIS MUNAWAR-1111160310-03.pdf Restricted to Registered users only Download (115kB)
	Text (SKRIPSI) RIZKI AZIS MUNAWAR-1111160310-04.pdf Restricted to Registered users only Download (82kB)
	Text (SKRIPSI) RIZKI AZIS MUNAWAR-1111160310-05.pdf Restricted to Registered users only Download (53kB)
	Text (SKRIPSI) RIZKI AZIS MUNAWAR-1111160310-LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (52kB)
	Text (SKRIPSI) RIZKI AZIS MUNAWAR-1111160310-REF.pdf Restricted to Registered users only Download (150kB)

Abstract

ABSTRACT Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead. Marriage can be annulled if the parties do not meet the requirements and pillars to carry out the marriage. Marriage can be annulled if in the case of marriage it is done by fraud, namely the husband who falsifies the identity, then the marital relationship is terminated because there is a marriage barrier. This case began with a marriage that had been carried out by Defendant I and Defendant II, namely Defendant I admitted that the true entrepreneur was a member of the Police, so that he did not meet the marriage administration requirements for members of the Police, the marriage was held without acknowledgment from Defendant I as a member of the National Police, finally the plaintiff ( The Head of KUA) filed a case for annulment of marriage because Defendant I and Defendant II had lied to the officer (head) of the religious affairs office as having claimed to be an entrepreneur and after the marriage was completed, it was discovered that Defendant I was actually a member of the Indonesian National Police in the decision of the Religious Court Number: 988/ Pdt.G/2020/PA.Pdlg. This research was carried out by focusing on: Is the process of canceling a marriage for falsification of identity in a marriage in accordance with the provisions of the law? and what legal consequences can be imposed in the case of claims for forgery of identity after the cancellation of the marriage in the Decision on Case Number 988/PDT.G/2020/PA.Pdlg according to Law Number 16 of 2019 concerning Marriage? The framework of thought that the author uses is the theory of Legal Justice and the theory of Legal Protection as an effort to provide input on the author's scientific work which is the basis for discussion and discussion. The research method used in writing this thesis is a normative juridical and empirical juridical research method which will rely on primary data and secondary data (results from research and literature). The results of the research regarding the case study of decision number 988/Pdt.G/2020/PA.Pdlg Defendant I and Defendant II violated the Marriage Law which clearly contained marriage permits and legal requirements for marriage. With the court's decision supposed to have binding force or permanent legal force, it should be in the case of decision number 988/PDT.g/2020/PA.Pdlg resulting in the annulment of the marriage, this marriage annulment applies retroactively until the time the marriage takes place. Marriage can be null and void and can be annulled by the court.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor PROF.DR.HJ.FARIDATUL FAUZIAH,S.H,.M.HUM, FARIDATUL 19507281985032002 Thesis advisor H.ACENG ASNAWI R,S.H,.MH, ACENG 196010251990031001
Additional Information:	Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan jika dalam hal perkawinan dilakukan dengan penipuan, yakni suami yang memalsukan identitas maka hubungan perkawinan diputuskan sebab terdapat penghalang perkawinan. Kasus ini bermula adanya perkawinan yang telah dilakukan tergugat I dan tergugat II, yakni tergugat I mengaku wiraswasta yang benar adalah anggota polri, sehingga tidak memenuhi persyaratan administrasi pernikahan bagi anggota polri, perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa pengakuan dari tergugat I sebagai anggota polri, akhirnya penggugat (Kepala KUA) mengajukan perkara pembatalan perkawinan karena tergugat I dan tergugat II telah membohongi petugas (kepala) kantor urusan agama sebagaimana telah mengaku sebagai wiraswasta dan setelah pelaksanaan pernikahan selesai dilaksanakan diketahui bahwa Tergugat I ternyata anggota POLRI yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Nomor : 988/Pdt.G/2020/PA.Pdlg. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil fokus mengenai :Apakah proses pembatalan perkawinan pemalsuan identitas dalam perkawinan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang? dan Akibat hukum apa yang dapat di kenakan dalam hal tuntutan pemalsuan identitas setelah adanya pembatalan perkawinan pada Putusan Perkara Nomor 988/PDT.G/2020/PA.Pdlg menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan? Kerangka pemikiran yang penulis gunakan teori Keadilan Hukum dan teori Perlindungan Hukum sebagai salah satu upaya memberikan masukan-masukan terhadap karya ilmiah penulis yang menjadi bahan dasar dan pembahasan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yang akan bertumpu pada data primer dan data sekunder (hasil dari penelitian dan kepustakaan). Hasil penelitian mengenai studi kasus putusan nomor 988/Pdt.G/2020/PA.Pdlg Tergugat I dan tergugat II melanggar Undang-Undang Perkawinan yang sudah jelas memuat tentang izin kawin dan syarat sah perkawinan. Dengan adanya putusan pengadilan seharusnya mempunyai kekuatan mengikat atau kekuatan hukum tetap maka seharusnya dalam kasus putusan nomor 988/PDT.g/2020/PA.Pdlg berakibat batalnya perkawinan, pembatalan perkawinan ini berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan. Perkawinan bisa batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan.
Uncontrolled Keywords:	Key Words : Marriage, Marriage Cancellation and Identity Forgery Kata Kunci : Perkawinan, Pembatalan Perkawinan dan Pemalsuan identitas
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	SH RIZKI AZIS MUNAWAR KIKI
Date Deposited:	24 May 2023 15:11
Last Modified:	24 May 2023 15:11
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/19372

Actions (login required)

View Item