FIKRI NUR YAHYA, MOHAMAD (2022) JAMINAN PERLINDUNGAN HAK PRIVASI WARGA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Kebocoran Data eHAC). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text (SKRIPSI) M. FIKRI NUR YAHYA_1111180064_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text M. FIKRI NUR YAHYA_1111180064_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text M. FIKRI NUR YAHYA_1111180064_02.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB)
	Text M. FIKRI NUR YAHYA_1111180064_03.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB)
	Text M. FIKRI NUR YAHYA_1111180064_04.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB)
	Text M. FIKRI NUR YAHYA_1111180064_05.pdf Restricted to Registered users only Download (55kB)
	Text M. FIKRI NUR YAHYA_1111180064_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (136kB)
	Text M. FIKRI NUR YAHYA_1111180064_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (53kB)

Abstract

The right to privacy is a part of human rights. The right to privacy is regulated in the Constitution of the Republic of Indonesia in Article 28G paragraph (1) concerning personal protection. In the hierarchy of Indonesian laws, it has been set about the right to privacy. The right to privacy as well as a personal right is a sensitive matter that can represent these personal rights. The right to privacy is one of the rights inherent in everyone. The right to privacy is the dignity of every person that must be protected. The right to privacy of personal data must be exercised and the protection of personal data as a right to privacy is a constitutional right of Indonesian citizens. In today's era with rapid technological advances, personal data tends to be more sensitive to leaks. As in the case study of this research, the application made by the Ministry of Health, namely eHAC, experienced a data leak and made millions of citizens' personal data leaked. The guarantee of protecting the privacy rights of citizens and law enforcement in the case of personal data leakage must be implemented and implemented properly and in accordance with the laws and regulations. The research method used in this research is normative juridical with descriptive data analysis specifications. Sources of data using secondary data with data analysis used is qualitative. The results of the research studied are that the guarantee of the protection of the privacy rights of citizens must be well maintained because it is a human right, with the Personal Data Law it can be the basis for guaranteeing citizens' personal data and also for law enforcement to be carried out in accordance with the problems, in In this case of leakage of personal data, law enforcement must comply with those contained in the laws governing the right to privacy and also the protection of personal data. The making of written rules regarding the protection of personal data in the law aims to realize law enforcement in accordance with violations of personal data protection.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Sri Agustina, S.H., M.H, Dr. Rani 197908032003122002 Thesis advisor Arifinal, S.H., M.H, Dr. Mochamad 197502082008011011
Additional Information:	Hak privasi merupakan salah satu dari bagian hak asasi manusia. Hak privasi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 28G ayat (1) tentang perlindungan diri pribadi. Dalam hierarki perundang-Undangan Indonesia sudah mengatur tentang hak privasi. Hak privasi juga sebagai hak pribadi merupakan hal yang sensitif yang dapat mewakili hak pribadi tersebut. Hak privasi merupakan salah satu hak yang melekat pada diri setiap orang. Hak privasi merupakan martabat setiap orang yang harus dilindungi. Hak privasi terhadap data pribadi harus dilakukan dan perlindungan terhadap data pribadi sebagai hak privasi merupakan hak konstitusional warga Negara Indonesia. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Jaminan perlindungan hukum hak privasi warga Negara yang mengalami kebocoran data pribadi? dan bagaimana penegakan hukum dalam penyelesaian kebocoran data pribadi dari aplikasi eHAC?. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi data deskriptif analisis. Sumber data menggunakan data sekunder dengan analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian yang diteliti adalah bahwa jaminan perlindungan hak privasi warga Negara harus terjaga dengan baik karena itu merupakan hak asasi manusia, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi bisa menjadi landasan terjaminnya data pribadi warga negara dan juga untuk penegakan hukumnya harus berjalan sesuai dengan permasalahan, dalam kasus kebocoran data pribadi ini penegakan hukumnya harus sesuai dengan aturan undang-undang yang mengatur tentang hak privasi dan juga perlindungan data pribadi. Jaminan perlindungan hak privasi warga Negara harus menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga dan merawat data pribadi. Penegakan hukum harus dilakukan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Pemerintah sebagai pengawas data harus lebih memperhatikan keamanan dari dari data pribadi. Masyarakat sebagai pemilik data juga harus lebih waspada dalam menjaga data pribadinya. Masyarakat harus sering menyaring setiap informasi yang diterima jangan sampai bisa membuat data pribadinya terancam.
Uncontrolled Keywords:	Keywords: Privacy Rights, Personal Data Protection, Ehac Kata Kunci: Hak Privasi, Perlindungan Data Pribadi, eHAC
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr Fikri Nur Yahya
Date Deposited:	25 May 2023 09:04
Last Modified:	25 May 2023 09:04
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/19348

Actions (login required)

View Item