Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA DALAM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI DIHUBUNGKAN DENGAN PERMENAKERTRANS NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG ASURANSI TENAGAKERJA INDONESIA

PANJI MUHAMMAD, BIMA (2019) PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA DALAM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI DIHUBUNGKAN DENGAN PERMENAKERTRANS NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG ASURANSI TENAGAKERJA INDONESIA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA DALAM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI DIHUBUNGKAN DENGAN PERMENAKERTRANS NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA.PDF
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Higher wages when working abroad are the trigger for working abroad. These workers who work abroad are then called Indonesian workers, covering both formal and informal fields. The increasing number of workers who want to work abroad and the large number of migrant workers who work abroad, also increases cases of inhumane treatment of migrant workers both at home and abroad. As an effort to protect foreign exchange heroes, the government provides social security for workers in the form of TKI insurance. The legal basis for implementing the TKI insurance program is clearly stipulated in article 68 of Law No. 39 of 2004 concerning the placement and protection of Indonesian workers abroad, and specifically the technical implementation by Minister of Manpower and Transmigration Regulation No. 07 of 2010. This study aims to determine the form of legal protection and how to overcome barriers to payment of insurance claims based on Permenakertrans No. 07 of 2010 concerning TKI Insurance. Research using the normative legal research approach, which is used in this study is a normative juridical method, namely the approach taken by examining legal regulations relating to the object under study. Insurance TKI has provided adequate guarantees and protection for Indonesian migrant workers because they have provided guarantees for various risks which are generally guaranteed in personal insurance policies and even certain types of risks that are not guaranteed by life insurance policies and other personal accidents are also guaranteed by insurance policies TKIs such as migrant workers' wages are not paid, the cost of returning migrant workers or migrant workers fails to depart, fails to be placed, physical, psychological, sexual violence and reason for migrant workers, in addition legal protection of migrant workers is the authority of the central government. real to TKI starting before placement, during placement and after placement. The problems that arise in the payment of TKI Insurance claims are related to the difficulty in obtaining rights to TKI Insurance claims. Because by not fulfilling one of the documents that must be attached to the filing of a claim as a condition for payment of claims, it can result in TKI losing their rights in full. This is based on the idea that the documents that must be completed are not easily obtained when migrant workers have returned to their home countries. The absence of one document that must be completed, it is at risk that TKI cannot fulfill the formal requirements for filing claims. Keywords: Protection of Indonesian Labor Hokum, Hokum Insurance

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorFauziah, FaridatulUNSPECIFIED
Thesis advisorPrihartono PS, AgusUNSPECIFIED
Additional Information: Upah yang lebih tinggi bila bekerja diluar negeri, menjadi pemicu untuk bekerja diluar negeri. Tenaga kerja yang bekerja diluar negeri inilah kemudian yang disebut tenaga kerja Indonesia, meliputi bidang formal maupun informal. Semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang bekerja di luar negeri, Dengan adanya program asuransi TKI membuat TKI seharusnya tidak perlu cemas apabila dirinya ketika bekerja diluar negeri yang sudah tentu jauh dari sanak keluarga. Dasar hukum pelaksanaan program asuransi TKI secara jelas diatur dalam pasal 68 UU No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, dan secara khusus teknis pelaksanaannya oleh Permenakertrans No. 07 Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan cara mengatasi hambatan pembayaran klaim asuransi berdasarkan Permenakertrans No. 07 Tahun 2010 Tentang Asuransi TKI. Penelitan menggunakan pendekatan penelitian hukum normaif, yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan jalan menelaah peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Asuransi TKI telah memberikan jaminan dan perlindungan yang memadai bagi TKI karena telah memberikan jaminan atas berbagai resiko yang pada umumnya dijamin dalam polis asuransi (personal accident) dan bahkan beberapa jenis resiko yang tidak dijamin oleh polis asuransi jiwa dan personal accident lainnya juga dijamin oleh polis Asuransi TKI seperti upah TKI tidak dibayar, biaya pemulangan TKI ataupun TKI gagal berangkat, gagal ditempatkan, kekerasan fisik, psikis, seksual dan hilingnya akal budi terhadap TKI, selain itu perlindungan hukum TKI merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga adanya program Asuransi TKI merupakan bentuk perlindungan yang nyata kepada TKI yang dimulai sejak sebelum penempatan, selama penempatan dan purna penempatan. Permasalahan yang timbul dalam pembayaran klaim Asuransi TKI adalah berkaitan dengan tak mudahnya untuk mendapatkan hak atas klaim Asuransi TKI. Karena dengan tidak dipenuhinya salah satu dokumen yang harus dilampirkan dalam pengajuan klaim sebagai syaratpembayaran klaim maka bisa mengakibatkan TKI kehilangan haknya secara penuh. Hal ini didasari pemikiran bahwa dokumen yang harus dilengkapi tersebut tidak mudah didapatkan ketika TKI sudah pulang ke negeri asal. Tidak adanya satu dokumen yang harus dilengkapi, sudah beresiko TKI tidak dapat memenuhi syarat formal pengajuan klaim. Kata Kunci : Perlindungan Hokum Tenaga Kerja Indonesia,Hokum Asuransi
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Admin Eprints Untirta
Date Deposited: 01 Oct 2021 06:59
Last Modified: 01 Oct 2021 06:59
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1929

Actions (login required)

View Item View Item