Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

IMPLEMENTASI PELAYANAN PERIZINAN DENGAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang)

Virgiatama, Dylan (2022) IMPLEMENTASI PELAYANAN PERIZINAN DENGAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
DylanVirgiatama_6661160053_Fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text
DylanVirgiatama_6661160053_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
DylanVirgiatama_6661160053_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (668kB)
[img] Text
DylanVirgiatama_6661160053_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (215kB)
[img] Text
DylanVirgiatama_6661160053_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
DylanVirgiatama_6661160053_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (35kB)
[img] Text
DylanVirgiatama_6661160053_Ref.pdf
Restricted to Registered users only

Download (75kB)
[img] Text
DylanVirgiatama_6661160053_Lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Online Single Submission (OSS) is an information technology-based licensing system that integrates regional and central licensing in order to facilitate business activities in the country. This policy, especially in Tangerang Regency, still encounters obstacles, such as problems with licensing procedures, time certainty, lack of socialization, and many other problems that hinder the implementation of this policy. There is a need for research regarding the implementation of OSS in Tangerang Regency to become material for recommendations and considerations for related agencies in making a subsequent policy to improve administrative services, especially those related to licensing services. This study aims to analyze more deeply related to the implementation of licensing services with the OSS system at the Tangerang Regency One-Stop Investment and Integrated Services Service as the implementer of the policy. The method used is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection was carried out by means of observation, interviews, documentation, and literature studies. Data is validated by the data triangulation technique. The results of this study are explained in the theory of policy implementation according to Edward G. III, which consists of four dimensions: communication, resources, dispositions, and bureaucratic structure. In the communication dimension, several problems were found, such as coordination problems related to policy implementation, and socialization that had not gone well. Then on the resource dimension, the unpreparedness of certified consultants in the Tangerang district and human resources in the central government are examples of problems found. Then, the implementation of the disposition dimension has gone well with the regional government's support for this policy and incentives have no effect on the implementation of this policy. In the bureaucratic structure dimension, some of the problems found were overlapping policies related to the implementation of OSS policies, regulations that still lacked, and fragmentation that hindered policy implementation. Implementation of the OSS Policy in DPMPTSP, Tangerang district did not go well, especially in the dimensions of communication, resources, and bureaucratic structure. This study suggests that coordination between policy implementers needs to be improved, speeding up the synchronization process and completeness of OSS features, regular outreach to the public, and reviewing SOP’s in OSS.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorISMANTO, GANDUNG197408072005011001
Thesis advisorPrafitri, Nikki201808032152
Additional Information: Online Single Submission (OSS) merupakan sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri. Kebijakan ini, khususnya di Kabupaten Tangerang masih menemui hambatan, seperti permasalahan prosedur perizinin, kepastian waktu, kurangnya sosialisasi dan masih banyak masalah lainnya yang menghambat pelaksanaan kebijakan ini. Perlu adanya penelitian mengenai implementasi OSS di Kabupaten Tangerang untuk menjadi bahan rekomendasi dan pertimbangan bagi instansi terkait dalam membuat suatu kebijakan berikutnya untuk meningkatkan pelayanan administratif khususnya yang berkaitan dengan pelayanan perizinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam terkait implementasi pelayanan perizinan dengan sistem OSS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang selaku pelaksana kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Data divalidasi dengan teknik triangulasi data. Hasil dari penelitian ini dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan menurut Edward G. III yang terdiri dari empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada dimensi komunikasi ditemukan beberapa permasalah seperti masalah koordinasi terkait dengan pelaksanaan kebijakan, dan sosialisasi yang belum berjalan baik. Kemudian pada dimensi sumber daya, ketidaksiapan konsultan bersertifikat di kabupaten Tangerang dan sumberdaya manusia pada pemerintah pusat merupakan contoh masalah yang ditemukan. Lalu, implementasi pada dimensi disposisi sudah berjalan baik dengan adanya dukungan daerah pemerintah daerah terhadap kebijakan ini dan insentif tidak berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan ini. Pada dimensi struktur birokrasi, beberapa masalah yang ditemukan adalah tumpang tindih kebijakan yang terkait pelaksanaan kebijakan OSS, regulasi yang masih terdapat kekurangan, serta terdapat fragmentasi yang menghambat implementasi kebijakan. Implementasi Kebijakan OSS di DPMPTSP, kabupaten Tangerang tidak berjalan dengan baik, khususnya pada dimensi komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Saran dari penelitian ini adalah koordinasi antara pelaksana kebijakan perlu ditingkatkan, mempercepat proses sinkronisasi dan kelengkapan fitur OSS, sosialisasi secara berkala kepada masyarakat, dan peninjauan ulang pada SOP dalam OSS.
Subjects: H Social Sciences > Public Administration
Divisions: 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201-Program Studi Administrasi Publik
Depositing User: Mr. Dylan Virgiatama
Date Deposited: 12 Jan 2023 15:48
Last Modified: 12 Jan 2023 15:48
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/19250

Actions (login required)

View Item View Item