EKANANDA, LAZUARDHI (2022) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN MEREK BARANG DAGANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 106/PID.B/2019/PN BKT). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text LAZUARDHI EKANANDA_1111170324_PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN MEREK BARANG DAGANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.pdf Restricted to Registered users only Download (929kB)
	Text LAZUARDHI EKANANDA_1111170324_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text LAZUARDHI EKANANDA_1111170324_02.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB)
	Text LAZUARDHI EKANANDA_1111170324_03.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB)
	Text LAZUARDHI EKANANDA_1111170324_04.pdf Restricted to Registered users only Download (159kB)
	Text LAZUARDHI EKANANDA_1111170324_05.pdf Restricted to Registered users only Download (57kB)
	Text LAZUARDHI EKANANDA_1111170324_REF.pdf Restricted to Registered users only Download (150kB)
	Text LAZUARDHI EKANANDA_1111170324_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (59kB)

Abstract

The purpose of this research is to find out what are the causal factors that lead to counterfeiting of trademarks and how to apply criminal sanctions to perpetrators of counterfeiting trademarks according to Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. With the first identification, how is the regulation of sanctions against violations of counterfeit trademarks in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications? And what about the imposition of criminal sanctions against the perpetrators of counterfeiting trademarks in the ruling No. 106/PID.B/2019/PN BKT in the Bukittinggi Court? The theory that researchers use is the theory of law enforcement and the theory of punishment. Researchers used library research methods by conducting a juridical analysis. The data used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials using document study data and analyzed by qualitative analysis. The factor that causes counterfeit trade marks is due to the desire to make quick and sure profits, because fake or imitated brands are usually brands of best-selling goods in the market. In accordance with Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, the criminal sanctions are clearly regulated in Articles 100, 101 and 102 which conclude that those who commit a violation of counterfeiting trademarks can be imprisoned and fined as described in the Law. , because the brand is a protected asset.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor IRAWAN, BENNY 196010251989091001 Thesis advisor AHMAD, FAUZI 198104152008011007
Additional Information:	Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor penyebab sehingga terjadinya pemalsuan merek barang dagang dan bagaimana pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan merek barang dagang menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan identifikasi pertamana adalah bagaimana pengaturan sanksi terhadap pelanggaran pelaku pemalsuan merek barang dagang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis? Dan Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan merek barang dagang dalam putudan Nomor 106/PID.B/2019/PN BKT di Pengadilan Bukittinggi?. Teori yang peneliti gunakan yaitu teori penegakan hukum dan teori pemindanaan. Peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan melakukan analisis yuridis. Data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan menggunakan data studi dokumen dan dianalisis secara analisis kualitatif. Faktor penyebab terjadinya pemalsuan merek barang dagang adalah karena keinginan meraup keuntungan yang cepat dan pasti, karena merek yang palsu atau ditiru biasanya merek-merek dari barang laris dipasaran. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sanksi pidananya sudah diatur jelas dalam pasal 100, 101, dan 102 yang menyimpulkan bahwa bagi yang melakukan pelanggaran pemalsuan merek barang dagang dapat dipenjara dan denda sebagaimana yang dijelaskan didalam Undang-Undang, karena merek merupakan aset yang dilindungi.
Uncontrolled Keywords:	Keywords: Enforcement of Criminal Law, Perpetrators of Counterfeiting of Trademarks, Marks and Geographical Indications Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Pelaku Pemalsuan Merek Barang Dagang, Merek dan Indikasi Geografis.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr Lazuardhi EkaNanda
Date Deposited:	25 May 2023 10:45
Last Modified:	25 May 2023 10:45
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/19083

Actions (login required)

View Item